Gibran Bagi-bagi Susu di CFD Jakarta, Anggota DPRD DKI: Dia Melanggar Pergub
Senin, 04 Desember 2023 - 07:19 WIB
loading...
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak. Foto/MPI/Dok
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP , Gilbert Simanjuntak mengkritisi Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terkait aksinya membagikan susu dalam Car Free Day di Jakarta yang dilakukan pada Minggu (3/12/2023). Kegiatan yang dilakukan Gibran telah melanggar Pergub DKI No 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).
Menurut Gilbert, aksi yang dilakukan Gibran melanggar Pasal 7 ayat 2 Pergub DKI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) yang isinya "HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut".
"Etika politik harus dimiliki seorang pemimpin. Sulit sekali menerangkan etika pada orang yang tidak mampu memahaminya. Adil itu sejak dari pikiran dan harus jadi karakter yang dimiliki seorang pemimpin politik, beda dengan seorang pedagang yang lebih fokus ke keuntungan yang didapat," ujar Gilbert, Minggu (3/12/2023).
Dia menuturkan, seorang calon pemimpin harus sadar arti keadilan, agar aturan berlaku sama kepada dirinya dan masyarakat.
"Gibran berhasil maju jadi cawapres dengan mengubah UU Pemilu soal batas usia, dengan korban Ketua MK yang dinyatakan melanggar oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi," tuturnya.
Sepatutnya apabila mengerti etika, lanjut Gilbert, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman harusnya mundur saat menjabat, dan Gibran yang memakai aturan itu untuk lolos jadi cawapres sepatutnya mempunyai etika untuk tidak maju.
"Sebagai mantan kepala daerah lima kecamatan selama 2 tahun di Kota Solo, Gibran tentu kalau memiliki etika, sadar arti aturan yang dibuat Kepala Daerah DKI soal CFD," tegas Gilbert.
Baca: 1.000 Eks Relawan Prabowo-Gibran Deklarasi Pindah Dukungan ke Ganjar-Mahfud
Meskipun Gibran berkilah tidak membawa alat peraga kampanye (APK) dan tidak mengajak warga mencoblos dirinya, namun pembagian susu dan makan siang gratis merupakan salah satu program Capres-Cawapres nomor urut 2 dalam Pemilu 2024.
"Walau tanpa APK, tapi tujuannya adalah sosialisasi karena banyak massa, tapi terlihat malah asosial. Anies sendiri sebagai mantan Gubernur DKI tidak memanfaatkan itu, Ganjar mantan Gubernur Jawa Tengah masih mempunyai etika (roso) untuk tidak memanfaatkannya tapi dengan berlari bersama," ungkapnya.
Apabila aturan soal usia di lembaga yang mengurus konstitusi negara saja tanpa etika diubah untuk meloloskan batas usia, apalagi sekadar aturan Pergub DKI.
"Sepatutnya yang bersangkutan cukup datang sebagai warga yang ikut aturan Pergub soal CFD, ikut menikmati jalanan tersebut. Bukan malah menggunakan acara tersebut untuk sosialisasi dengan membagikan susu," lanjutnya.
Ia berharap masyarakat lebih cerdas dari cawapres yang terlihat tidak memiliki kepekaan soal keadilan (aturan) dan etika. Gilbert juga mempertanyakan peran Bawaslu.
"Saya tidak yakin Bawaslu berani bersikap tegas. Mereka disarankan periksa ke dokter gigi, apakah memiliki gigi atau tidak," pungkas Gilbert.
Menurut Gilbert, aksi yang dilakukan Gibran melanggar Pasal 7 ayat 2 Pergub DKI Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) yang isinya "HBKB tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik dan SARA serta orasi ajakan yang bersifat menghasut".
"Etika politik harus dimiliki seorang pemimpin. Sulit sekali menerangkan etika pada orang yang tidak mampu memahaminya. Adil itu sejak dari pikiran dan harus jadi karakter yang dimiliki seorang pemimpin politik, beda dengan seorang pedagang yang lebih fokus ke keuntungan yang didapat," ujar Gilbert, Minggu (3/12/2023).
Dia menuturkan, seorang calon pemimpin harus sadar arti keadilan, agar aturan berlaku sama kepada dirinya dan masyarakat.
"Gibran berhasil maju jadi cawapres dengan mengubah UU Pemilu soal batas usia, dengan korban Ketua MK yang dinyatakan melanggar oleh Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi," tuturnya.
Sepatutnya apabila mengerti etika, lanjut Gilbert, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman harusnya mundur saat menjabat, dan Gibran yang memakai aturan itu untuk lolos jadi cawapres sepatutnya mempunyai etika untuk tidak maju.
"Sebagai mantan kepala daerah lima kecamatan selama 2 tahun di Kota Solo, Gibran tentu kalau memiliki etika, sadar arti aturan yang dibuat Kepala Daerah DKI soal CFD," tegas Gilbert.
Baca: 1.000 Eks Relawan Prabowo-Gibran Deklarasi Pindah Dukungan ke Ganjar-Mahfud
Meskipun Gibran berkilah tidak membawa alat peraga kampanye (APK) dan tidak mengajak warga mencoblos dirinya, namun pembagian susu dan makan siang gratis merupakan salah satu program Capres-Cawapres nomor urut 2 dalam Pemilu 2024.
"Walau tanpa APK, tapi tujuannya adalah sosialisasi karena banyak massa, tapi terlihat malah asosial. Anies sendiri sebagai mantan Gubernur DKI tidak memanfaatkan itu, Ganjar mantan Gubernur Jawa Tengah masih mempunyai etika (roso) untuk tidak memanfaatkannya tapi dengan berlari bersama," ungkapnya.
Apabila aturan soal usia di lembaga yang mengurus konstitusi negara saja tanpa etika diubah untuk meloloskan batas usia, apalagi sekadar aturan Pergub DKI.
"Sepatutnya yang bersangkutan cukup datang sebagai warga yang ikut aturan Pergub soal CFD, ikut menikmati jalanan tersebut. Bukan malah menggunakan acara tersebut untuk sosialisasi dengan membagikan susu," lanjutnya.
Ia berharap masyarakat lebih cerdas dari cawapres yang terlihat tidak memiliki kepekaan soal keadilan (aturan) dan etika. Gilbert juga mempertanyakan peran Bawaslu.
"Saya tidak yakin Bawaslu berani bersikap tegas. Mereka disarankan periksa ke dokter gigi, apakah memiliki gigi atau tidak," pungkas Gilbert.
(hab)
Lihat Juga :
