Ribuan Mahasiswa Sulteng Gelar Aksi Tolak Politik Dinasti
Sabtu, 02 Desember 2023 - 15:32 WIB
loading...
Ribuan mahasiswa di Sulteng mereka menggelar mimbar demokrasi di halaman kampus Unazlam Palu menolak politik dinasti jelang Pemilu 2024. Foto/Ist
A
A
A
PALU - Gerakan mahasiswa menentang dan menolak politik dinasti menjelang Pemilu 2024 terus bergelora di berbagai daerah Indonesia. Kali ini, aksi ribuan mahasiswa dan rakyat datang dari Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng). Mereka menggelar mimbar demokrasi di halaman kampus Unazlam Palu, Jumat (1/12/2023).
Ketua Pelaksana Mimbar Demokrasi Moh. Idham menegaskan, kegiatan ini diikuti 5.000 mahasiswa dan rakyat Sulteng. Dia mengajak para mahasiswa dan rakyat untuk menjaga demokrasi.
Baca juga: BEM UGM: Mahasiswa Jijik Lihat Gimik Politik Sok Mewakili Anak Muda
“Tolak politik dinasti dan pelanggar HAM. Begitu banyak ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Kita punya keresahan yang sama. Negara kita tidak lagi berpihak pada masyarakat. Tidak berpihak kepada petani dan nelayan. Tetapi kami bersyukur masih ada aktivis perempuan yang masih melawan," tegas Idham dalam keterangannya.
Dia menambahkan, mimbar demokrasi ini juga menampilkan para orator dari aktivis 98 seperti Ariyanto Sangaji, Deddy Irawan, dan Dedi Askary. Mereka bergantian berorasi dengan juniornya mahasiswa perwakilan dari perguruan tinggi yang ada di Kota Palu, seperti dari Universitas Tadulako (Untad), Universitas Alkhairaat (Unisa), Poltekes, dan beberapa perguruan tinggi lainnya.
Ketua Yayasan Panca Bakti Palu, Rendy Afandi Lamadjido juga ikut menyampaikan orasinya dalam kegiatan tersebut. Rendy merasa sangat bangga masih ada mahasiswa di era milenial ini menghimpun kekuatan melawan kekuasaan yang mulai melenceng dari titah Reformasi 1998.
“Kekuatan mahasiswa melawan rejim itu tugas mulia. Melihat kesewenang-wenangan. Maka perlu dilahirkan gerakan mhasiswa sebagai kontrol terhadap jalannya pemerintahan," tegas Rendy.
Baca juga: Ketua BEM UI Diintimidasi, Aktivis Pontianak Turun Gunung
Sementara itu, Direktur Yayasan Tanah Merdeka, Aryanto Sangaji yang juga aktivis 98 menegaskan bahwa telah terjadi kesewenangan dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini. Dia menyebut keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak tepat.
“Bila kita tidak hati-hati meresponnya ini bahaya. Ini kegiatan mimbar Ddemokrasi saya setuju. Bahwa mahasiswa itu masih ada, berjuang bersama-sama rakyat. Juga, masih banyak perempuan yang kuat melawan," tegas pria yang akrab disapa Anto tersebut.
Sebelumnya diberitakan, para mahasiswa dan rakyat di sejumlah daerah juga secara estafet melakukan mimbar demokrasi beberapa waktu belakangan. Mulai dari Jawa Timur, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, hingga Sulawesi Tengah menolak politik dinasti.
Ketua Pelaksana Mimbar Demokrasi Moh. Idham menegaskan, kegiatan ini diikuti 5.000 mahasiswa dan rakyat Sulteng. Dia mengajak para mahasiswa dan rakyat untuk menjaga demokrasi.
Baca juga: BEM UGM: Mahasiswa Jijik Lihat Gimik Politik Sok Mewakili Anak Muda
“Tolak politik dinasti dan pelanggar HAM. Begitu banyak ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Kita punya keresahan yang sama. Negara kita tidak lagi berpihak pada masyarakat. Tidak berpihak kepada petani dan nelayan. Tetapi kami bersyukur masih ada aktivis perempuan yang masih melawan," tegas Idham dalam keterangannya.
Dia menambahkan, mimbar demokrasi ini juga menampilkan para orator dari aktivis 98 seperti Ariyanto Sangaji, Deddy Irawan, dan Dedi Askary. Mereka bergantian berorasi dengan juniornya mahasiswa perwakilan dari perguruan tinggi yang ada di Kota Palu, seperti dari Universitas Tadulako (Untad), Universitas Alkhairaat (Unisa), Poltekes, dan beberapa perguruan tinggi lainnya.
Ketua Yayasan Panca Bakti Palu, Rendy Afandi Lamadjido juga ikut menyampaikan orasinya dalam kegiatan tersebut. Rendy merasa sangat bangga masih ada mahasiswa di era milenial ini menghimpun kekuatan melawan kekuasaan yang mulai melenceng dari titah Reformasi 1998.
“Kekuatan mahasiswa melawan rejim itu tugas mulia. Melihat kesewenang-wenangan. Maka perlu dilahirkan gerakan mhasiswa sebagai kontrol terhadap jalannya pemerintahan," tegas Rendy.
Baca juga: Ketua BEM UI Diintimidasi, Aktivis Pontianak Turun Gunung
Sementara itu, Direktur Yayasan Tanah Merdeka, Aryanto Sangaji yang juga aktivis 98 menegaskan bahwa telah terjadi kesewenangan dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini. Dia menyebut keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak tepat.
“Bila kita tidak hati-hati meresponnya ini bahaya. Ini kegiatan mimbar Ddemokrasi saya setuju. Bahwa mahasiswa itu masih ada, berjuang bersama-sama rakyat. Juga, masih banyak perempuan yang kuat melawan," tegas pria yang akrab disapa Anto tersebut.
Sebelumnya diberitakan, para mahasiswa dan rakyat di sejumlah daerah juga secara estafet melakukan mimbar demokrasi beberapa waktu belakangan. Mulai dari Jawa Timur, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, hingga Sulawesi Tengah menolak politik dinasti.
(shf)
Lihat Juga :
