Gelar Mimbar Bebas, Ratusan Mahasiswa di Medan Tolak Politik Dinasti
Jum'at, 01 Desember 2023 - 13:22 WIB
loading...
Ratusan mahasiswa lintas perguruan tinggi di Medan, Sumatera Utara menggelar mimbar bebas di Kampus Unika Santo Thomas, Jalan Setiabudi, Kota Medan. Foto/Ist
A
A
A
MEDAN - Ratusan mahasiswa lintas perguruan tinggi di Medan, Sumatera Utara menggelar mimbar bebas di Kampus Universitas Katolik (Unika) Santo Thomas, Jalan Setiabudi, Kota Medan, Kamis (30/12/2023) kemarin.
Mimbar bebas ini digelar untuk menyampaikan penolakan mereka atas politik dinasti serta kehadiran calon presiden yang diduga merupakan pelaku pelanggaran hak asasi manusia.
Baca juga: BEM UGM: Mahasiswa Jijik Lihat Gimik Politik Sok Mewakili Anak Muda
"Kami aliansi mahasiswa Sumatera Utara menolak politik dinasti dan pelanggaran HAM. Ini sikap kami dalam melihat politik hari ini," kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Unika Santo Thomas, Mujur Leonardo Manalu.
Mujur menilai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ini, publik tengah dipertontonkan soal politik dinasti. Apa lagi, menjadi pusat perhatian terkait putusan Mahkamah Konsitusi (MK), yang dianggap cacat prosedural dan melanggar konstitusi demi kepentingan kelompok.
"Putusan MK mencederai hukum dan masyarakat. Oligarki meloloskan aturan yang hanya untuk kepentingan golongan," jelas Mujur.
Atas hal itu, Mujur meminta masyarakat untuk dapat cermat dalam memilih pemimpinnya untuk 5 tahun kedepan pada 14 Februari 2024 nantinya.
Mimbar bebas ini digelar untuk menyampaikan penolakan mereka atas politik dinasti serta kehadiran calon presiden yang diduga merupakan pelaku pelanggaran hak asasi manusia.
Baca juga: BEM UGM: Mahasiswa Jijik Lihat Gimik Politik Sok Mewakili Anak Muda
"Kami aliansi mahasiswa Sumatera Utara menolak politik dinasti dan pelanggaran HAM. Ini sikap kami dalam melihat politik hari ini," kata Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Unika Santo Thomas, Mujur Leonardo Manalu.
Mujur menilai Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 ini, publik tengah dipertontonkan soal politik dinasti. Apa lagi, menjadi pusat perhatian terkait putusan Mahkamah Konsitusi (MK), yang dianggap cacat prosedural dan melanggar konstitusi demi kepentingan kelompok.
"Putusan MK mencederai hukum dan masyarakat. Oligarki meloloskan aturan yang hanya untuk kepentingan golongan," jelas Mujur.
Atas hal itu, Mujur meminta masyarakat untuk dapat cermat dalam memilih pemimpinnya untuk 5 tahun kedepan pada 14 Februari 2024 nantinya.
Lihat Juga :
