Demo Tuntut UMK 2024 Naik, Ribuan Buruh Bandung Raya Geruduk Gedung Sate
Rabu, 29 November 2023 - 12:15 WIB
loading...
Ribuan buruh Bandung Raya mulai bergerak dari berbagai titik menuju Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (29/11/2023). Foto/Arif Budianto/MPI
A
A
A
BANDUNG - Ribuan buruh Bandung Raya mulai bergerak dari berbagai titik menuju Gedung Sate , Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (29/11/2023). Buruh akan menggeruduk Gedung Sate untuk menuntut kenaikan upah layak 2024.
Pantauan di beberapa titik, buruh mulai melakukan perjalanan atau konvoi dari Cimahi, Rancaekek, Katapang, dan beberapa daerah lainnya sekitar Bandung Raya.
Ribuan buruh bergerak menggunakan sepeda motor. Konvoi buruh juga menyebabkan perjalanan tersendat, akibat banyaknya buruh yang melintas. Aparat keamanan sudah melakukan pengamanan dan pengawalan.
Menurut Ketua KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto, kemacetan di jalanan tak bisa dihindari karena banyaknya buruh yang turun ikut aksi. Dia memperkirakan ada puluhan ribu buruh yang akan bergabung di Gedung Sate.
Baca Juga: Demo Revisi UMK, Buruh di Bandung Barat Sweeping Pabrik
Menurut dia, ada tiga tuntutan pada aksi kali ini. Pertama, tolak penetapan upah minimum memakai formula PP 51 Tahun 2023. Kedua, tetapkan UMK tahun 2024 sesuai rekomendasi Bupati/wali kota, dan ketiga tetapkan upah pekerja buruh dengan masa kerja 1 tahun keatas.
Sebelumnya, buruh menolak penetapan upah minimum baik UMP maupun UMK menggunakan formula PP 51 Tahun 2023. PP tersebut dinilai sangat merugikan kaum buruh. Karena sudah dipastikan kenaikan upah minimum hanya Rp70 ribu dan UMK diperkirakan hanya Rp30 ribuan.
“Sedangkan PNS naik upah 8% dan pensiunan naik 12% ini kebijakan yang sangat tidak adil bagi kaum buruh,” tegas Roy.
Buruh menolak formula perhitungan penetapan upah minimum yang tertuang dalam PP No 51 Tahun 2023 karena sangat merugikan. Pada aturan tersebut, mengatur adanya batas atas dan batas bawah dan juga simbol a (Alfa) sebagaimana pasal 26 PP 51 Tahun 2023.
Di mana apabila upah minimum yang berjalan sudah diatas rata-rata konsumsi, maka upah minimum tahun 2024 hanya dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Dimana simbol Alfa menjadi faktor pengurang.
“Dua rumus formula yang tertuang dalam PP tersebut menimbulkan diskriminasi kenaikan upah minimum, dimana sebagian daerah dengan upah minimum akan menggunakan formula pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi dikali alfa,” katanya.
Pantauan di beberapa titik, buruh mulai melakukan perjalanan atau konvoi dari Cimahi, Rancaekek, Katapang, dan beberapa daerah lainnya sekitar Bandung Raya.
Ribuan buruh bergerak menggunakan sepeda motor. Konvoi buruh juga menyebabkan perjalanan tersendat, akibat banyaknya buruh yang melintas. Aparat keamanan sudah melakukan pengamanan dan pengawalan.
Menurut Ketua KSPSI Jawa Barat, Roy Jinto, kemacetan di jalanan tak bisa dihindari karena banyaknya buruh yang turun ikut aksi. Dia memperkirakan ada puluhan ribu buruh yang akan bergabung di Gedung Sate.
Baca Juga: Demo Revisi UMK, Buruh di Bandung Barat Sweeping Pabrik
Menurut dia, ada tiga tuntutan pada aksi kali ini. Pertama, tolak penetapan upah minimum memakai formula PP 51 Tahun 2023. Kedua, tetapkan UMK tahun 2024 sesuai rekomendasi Bupati/wali kota, dan ketiga tetapkan upah pekerja buruh dengan masa kerja 1 tahun keatas.
Sebelumnya, buruh menolak penetapan upah minimum baik UMP maupun UMK menggunakan formula PP 51 Tahun 2023. PP tersebut dinilai sangat merugikan kaum buruh. Karena sudah dipastikan kenaikan upah minimum hanya Rp70 ribu dan UMK diperkirakan hanya Rp30 ribuan.
“Sedangkan PNS naik upah 8% dan pensiunan naik 12% ini kebijakan yang sangat tidak adil bagi kaum buruh,” tegas Roy.
Buruh menolak formula perhitungan penetapan upah minimum yang tertuang dalam PP No 51 Tahun 2023 karena sangat merugikan. Pada aturan tersebut, mengatur adanya batas atas dan batas bawah dan juga simbol a (Alfa) sebagaimana pasal 26 PP 51 Tahun 2023.
Di mana apabila upah minimum yang berjalan sudah diatas rata-rata konsumsi, maka upah minimum tahun 2024 hanya dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Dimana simbol Alfa menjadi faktor pengurang.
“Dua rumus formula yang tertuang dalam PP tersebut menimbulkan diskriminasi kenaikan upah minimum, dimana sebagian daerah dengan upah minimum akan menggunakan formula pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi dikali alfa,” katanya.
(hri)
Lihat Juga :
