Kemenhub Akan Kaji Penutupan Perlintasan KA Janti

YOGYAKARTA - Upaya protes penutupan jalan sebidang perlintasan kereta api Janti Yogyakarta belum berakhir. Pihak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan melakukan kajian karena masih ada beberapa titik kelemahan dalam penutupan yang dilakukan akhir Oktober lalu.

Direktur Keselamatan Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Kemenhub, Edi Nur Salam mengatakan, saat ini masih dilakukan pembicaraan dengan perwakilan warga. Pihaknya mengakui masih ada banyak kritik dari masyarakat berkaitan dengan penutupan tersebut. Diantaranya adalah sosialisasi yang tak merata, minim persiapan, belum adanya rambu lalu lintas, hingga dinilai tak ada jalan alternatif.

"Kami akan lakukan pengkajian untuk meminimalisasi dampak. Jangan sampai ini menjadi pil pahit warga, kita cari solusi sehingga warga bisa mendapatkan manfaat," ungkapnya kepada wartawan usai pertemuan di Dinas Perhubungan DIY, Jumat (17/11/2017).

Diakuinya, penutupan perlintasan sebidang akan menemukan tantangan yang cukup berat. Selain di bawah jembatan layang Janti yang diprotes warga, rencana penutupan perlintasan lain juga demikian.

"Misalnya di bawah jembatan layang Lempuyangan yang jadi salah satu akses utama warga sekitar. Ini juga berat," katanya.

Untuk itu pemerintah akan membuat tahapan penutupan dengan baik. Diantaranya untuk menghilangkan jalan di perlintasan sebidang.

"Target kita jalan nasional di perlintasan sebidang dalam setahun ke depan tak boleh dilewati. Tahun berikutnya akan disusul untuk jalan provinsi dan kabupaten/kota," ucap Edi.

Ketika disinggung solusi, Edi mengaku masih belum bisa menjelaskan. Hanya saja semua masih akan dikaji lebih lanjut.

Sementara, Kepala Dusun Catur Tunggal, Desa Catur Tunggal Heri Sugiyarto mengaku terus menerima keluhan dari warga. Untuk itu warga tetap menolak kebijakan sepihak dari pihak PT KAI tersebut."Penurunan omset warga mencapai 80% ," timpalnya.

Diapun mengaku sesuai aturan perkerataapian, perlintasan sebidang harus ditutup. Namun dia berharp ada solusi dan tidak asal menutup akses warga yang sudah sejak lama menggunakan jalur dan menikmati kegiatan ekonomi di sekitar perlintasan kereta api.

"Kami berharap ada win- win solution, paling tidak ada akses alternatid warga sehingga bisa melintas sehingga masih bisa menjalankan roda ekonomi. Di utara rel ada sekitar 90 pedagang yang nyaris gulung tikar akibat kebijakan itu," pungkasnya.