Kontroversi Sultan Yogya IV, dari Skandal Seks hingga Penunjukan Etnis Tionghoa Jadi Pejabat

Sebagian besar tanah ini berlokasi di Lowanu di sebelah timur Bagelen. Surat penunjukannya pada 6 Desember 1813 secara tegas menyatakan, ia diberi gelar tersebut dalam rangka penghargaan atas pengabdiannya kepada Inggris. Keputusan pengangkatan atau penunjukkan ini pasti dibuat keraton di bawah tekanan.

Sebab, belum pernah ada cerita seorang Tionghoa diberi jabatan yang demikian tinggi di lingkungan Keraton Yogya. Memang benar, di abad ke-17 dan awal abad ke-18, pernah ada kasus dimana orang-orang Tionghoa pemungut pajak dari para petani diberi wewenang mengelola distrik-distrik administratif di Pantai Utara atas nama penguasa Mataram.

Namun hal ini tidak pernah terjadi lagi di masa pasca Perjanjian Giyanti. Sultan Mangkubumi secara tegas melarang orang Tionghoa menjalin hubungan yang terlampau dekat dengan keluarga keraton, dengan alasan bahwa hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakharmonisan.

Kedudukan serba sulit dari Kapitan Cina, yang harus bermain di antara tiga dunia, kemudian teringkaskan dalam olok-olok gaya khas Yogya "tidak lagi Cina, Belanda belum, Jawa pun tanggung" (cina wurung, londo durung, jawa tanggung), kondisi yang mirip dengan kondisi orang Jawa yang menerima pendidikan asing seperti putra-putra Suro-Adimenggolo.