Tata Kelola SDA Sultra Harus Serap Kepentingan Warga Lokal
Rabu, 08 November 2023 - 11:27 WIB
loading...
Pengurus Pusat APNI Muhamad Fajar Hasan menyatakan tata kelola pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Sultra harus menyerap kepentingan warga lokal. Foto/Ist
A
A
A
KENDARI - Tata kelola sumber daya alam (SDA) di Sulawesi Utara (Sultra) secara baik, di antaranya nikel yang memiliki cadangan terbesar di Indonesia harus diperjuangan. Sehingga memiliki blueprint atau konsepsi besar yang menjadi panduan dalam tata kelola nikel.
Dalam blueprint tersebut, kata dia, harus memasukkan kepentingan warga lokal atau warga terdampak sebagai kepentingan utama dalam program hirilisasi pengelolaan sumber daya alam di Sultra.
Baca juga: 14 Provinsi Sepakati Batas Kewenangan Pengelolaan SDA di Laut
Masyarakat berharap agar program hilirisasi yang saat ini sedang berjalan di Sulawesi Tenggara tetap berlanjut.
Namun, dengan catatan agar memberi manfaat kepada daerah, khususnya warga lokal penghasil nikel.
“Selama ini tata kelola nikel masih sporadis, hanya berorientasi bisnis semata. Kepentingan warga lokal belum maksimal terintegrasi dalam rencana bisnis para pengusaha di sektor nikel,” kata Caleg DPR RI PDIP Dapil Sulawesi Tenggara (Sultra) Muhamad Fajar Hasan dalam keterangannya, Rabu (8/11/2023).
Menurut dia, tata kelola nikel di Sultra harus memberi nilai tambah terhadap kemajuan daerah. Dan yang lebih penting, secara geologis, pertambangan nikel harus mengutamakan keberlanjutan ekologis. Jika terjadi kerusakan lingkungan karena aktivitas pertambangan, maka yang terdampak utama adalah warga sekitar tambang.
Baca juga: Krisis Lingkungan dan Paradigma Baru Pengelolaan SDA
“Korporasi harus menyiapkan skenario perlindungan kepada warga terdampak karena aktivitas pertambangan, misalnya berupa jaminan asuransi. Oleh karenanya, mitigasi risiko harus di depan, melalui praktik pertambangan hijau yang mengutamakan keselamatan lingkungan," ucapnya.
Wakil Bendahara Umum ICMI Pusat ini menambahkan, Indonesia menghadapi situasi limpahan usia produktif di kalangan anak muda atau bonus demografi. Saat ini sudah terasa persentase jumlah penduduk kini lebih dominan generasi milenial dan generasi Z.
Untuk itu, suara mereka harus didengar, diartikulasi menjadi suatu kebijakan yang berpihak kepada anak muda. Itu sebabnya, kepentingan anak muda harus didahulukan, diantaranya kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan, kesehatan mental, industri kreatif serta lingkungan yang inklusif.
“Ini semua harus terpotret dalam setiap kebijakan pemerintah. Kita akan dorong agar pemerintah menyiapkan instrumen khusus untuk mengakomodasi suara anak muda, dan memetakan kebutuhan anak muda berbasis wilayah”, tegasnya.
Pengurus Pusat Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) ini melanjutkan, di sektor infrastruktur perlu adanya peningkatan kualitas jalur trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Jalur vital yang menopang mobilitas barang, orang dan jasa, serta turut menggerakan ekonomi di regional Sulawesi.
Dalam blueprint tersebut, kata dia, harus memasukkan kepentingan warga lokal atau warga terdampak sebagai kepentingan utama dalam program hirilisasi pengelolaan sumber daya alam di Sultra.
Baca juga: 14 Provinsi Sepakati Batas Kewenangan Pengelolaan SDA di Laut
Masyarakat berharap agar program hilirisasi yang saat ini sedang berjalan di Sulawesi Tenggara tetap berlanjut.
Namun, dengan catatan agar memberi manfaat kepada daerah, khususnya warga lokal penghasil nikel.
“Selama ini tata kelola nikel masih sporadis, hanya berorientasi bisnis semata. Kepentingan warga lokal belum maksimal terintegrasi dalam rencana bisnis para pengusaha di sektor nikel,” kata Caleg DPR RI PDIP Dapil Sulawesi Tenggara (Sultra) Muhamad Fajar Hasan dalam keterangannya, Rabu (8/11/2023).
Menurut dia, tata kelola nikel di Sultra harus memberi nilai tambah terhadap kemajuan daerah. Dan yang lebih penting, secara geologis, pertambangan nikel harus mengutamakan keberlanjutan ekologis. Jika terjadi kerusakan lingkungan karena aktivitas pertambangan, maka yang terdampak utama adalah warga sekitar tambang.
Baca juga: Krisis Lingkungan dan Paradigma Baru Pengelolaan SDA
“Korporasi harus menyiapkan skenario perlindungan kepada warga terdampak karena aktivitas pertambangan, misalnya berupa jaminan asuransi. Oleh karenanya, mitigasi risiko harus di depan, melalui praktik pertambangan hijau yang mengutamakan keselamatan lingkungan," ucapnya.
Wakil Bendahara Umum ICMI Pusat ini menambahkan, Indonesia menghadapi situasi limpahan usia produktif di kalangan anak muda atau bonus demografi. Saat ini sudah terasa persentase jumlah penduduk kini lebih dominan generasi milenial dan generasi Z.
Untuk itu, suara mereka harus didengar, diartikulasi menjadi suatu kebijakan yang berpihak kepada anak muda. Itu sebabnya, kepentingan anak muda harus didahulukan, diantaranya kemudahan akses terhadap lapangan pekerjaan, kesehatan mental, industri kreatif serta lingkungan yang inklusif.
“Ini semua harus terpotret dalam setiap kebijakan pemerintah. Kita akan dorong agar pemerintah menyiapkan instrumen khusus untuk mengakomodasi suara anak muda, dan memetakan kebutuhan anak muda berbasis wilayah”, tegasnya.
Pengurus Pusat Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) ini melanjutkan, di sektor infrastruktur perlu adanya peningkatan kualitas jalur trans Sulawesi yang menghubungkan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Jalur vital yang menopang mobilitas barang, orang dan jasa, serta turut menggerakan ekonomi di regional Sulawesi.
(shf)
Lihat Juga :
