DPRD Kota Bogor Minta Masukan KPAID terkait Hak dan Perlindungan Anak
Kamis, 19 Oktober 2023 - 16:40 WIB
loading...
DPRD Kota Bogor menggelar audiensi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bogor, Senin (16/9/23/2023). Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
BOGOR - DPRD Kota Bogor menggelar audiensi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bogor, Senin (16/9/23/2023). Audiensi digelar di ruang rapat pimpinan DPRD yang dihadiri Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor Dadang Iskandar Danubrata dan Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Akhmad Saeful Bakhri.
Dalam audiensi tersebut, Dadang meminta penjelasan terkait data pemenuhan hak dan perlindungan anak kepada KPAID Kota Bogor. Menurutnya, pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi sangat penting mengingat Kota Bogor yang dipimpin oleh Wali Kota Bima Arya memiliki visi dan misi menjadikan Kota Bogor Ramah Keluarga.
“Kami minta masukan dan rekomendasi yang sekiranya sudah dirumuskan oleh KPAID Kota Bogor dalam membangun ekosistem pemenuhan hak dan perlindungan anak dari hulu sampai hilir,” kata Dadang dalam keterangannya, Kamis (19/10/2023). Baca juga: Diduga Stres, Ibu Ini Tega Tenggelamkan Bayi 3 Bulan di Ember Penuh Air
Dadang mengatakan, masukan dari KPAID Kota Bogor akan dijadikan bahan evaluasi terhadap program kerja yang dilakukan Pemkot Bogor selama 4 tahun ini. Tujuannya menekan angka kekerasan terhadap anak dan memaksimalkan kebutuhan tumbuh kembang anak.
“Apabila pemenuhan hak anak sudah berjalan dengan baik maka perlindungan anak akan dengan sendirinya berjalan dengan baik pula,” ujarnya.
Sementara Akhmad Saeful Bakhri menyebut, untuk mencapai Kota Ramah Keluarga, Pemkot Bogor harus memulai dari pemenuhan hak anak. Hal tersebut diharapkan bisa dituangkan didalam Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak yang akan dibahas di masa sidang mendatang.
“Kami harap KPAID Kota Bogor bisa membantu DPRD Kota Bogor dan Pemkot Bogor menyusun Raperda yang digeser pembahasannya di tahun depan karena DP3A gagal mengawal Raperda tersebut,” tegas pria yang akrab disapa Gus M.
Dalam audiensi tersebut, Dadang meminta penjelasan terkait data pemenuhan hak dan perlindungan anak kepada KPAID Kota Bogor. Menurutnya, pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi sangat penting mengingat Kota Bogor yang dipimpin oleh Wali Kota Bima Arya memiliki visi dan misi menjadikan Kota Bogor Ramah Keluarga.
“Kami minta masukan dan rekomendasi yang sekiranya sudah dirumuskan oleh KPAID Kota Bogor dalam membangun ekosistem pemenuhan hak dan perlindungan anak dari hulu sampai hilir,” kata Dadang dalam keterangannya, Kamis (19/10/2023). Baca juga: Diduga Stres, Ibu Ini Tega Tenggelamkan Bayi 3 Bulan di Ember Penuh Air
Dadang mengatakan, masukan dari KPAID Kota Bogor akan dijadikan bahan evaluasi terhadap program kerja yang dilakukan Pemkot Bogor selama 4 tahun ini. Tujuannya menekan angka kekerasan terhadap anak dan memaksimalkan kebutuhan tumbuh kembang anak.
“Apabila pemenuhan hak anak sudah berjalan dengan baik maka perlindungan anak akan dengan sendirinya berjalan dengan baik pula,” ujarnya.
Sementara Akhmad Saeful Bakhri menyebut, untuk mencapai Kota Ramah Keluarga, Pemkot Bogor harus memulai dari pemenuhan hak anak. Hal tersebut diharapkan bisa dituangkan didalam Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak yang akan dibahas di masa sidang mendatang.
“Kami harap KPAID Kota Bogor bisa membantu DPRD Kota Bogor dan Pemkot Bogor menyusun Raperda yang digeser pembahasannya di tahun depan karena DP3A gagal mengawal Raperda tersebut,” tegas pria yang akrab disapa Gus M.
Lihat Juga :
