APDESI dan Ribuan Mahasiswa Tuntut Pj Gubernur Sulsel Dicopot, Ini Pemicunya

MAKASSAR - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Bahtiar Baharuddin menjadi sasaran aksi demonstrasi anggota Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) se- Sulsel, bersama ribuan mahasiswa dan pemuda dari berbagai organisasi. Para demonstran ini tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulsel Bersatu.



Lebih dari 5.000 peserta aksi demonstrasi membanjiri halaman dan jalan di depan Gedung DPRD Sulsel. Mereka menuntut pencopotan Pj Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin atas perkataan dan kebijakan kontroversialnya.



Bahtiar Baharuddin menyebut Sulsel bangkrut, dan kebijakan pengalokasian 40% dari anggaran dana desa tahun 2024 untuk penanaman pisang. Ketua Umum APDESI Sulsel, Sri Rahayu Usmi dalam orasinya menyampaikan keprihatinan terhadap kebijakan yang diambil oleh Pj Gubernur Sulsel, melalui surat edaran nomor 412.2/11938/DPMD tertanggal 9 Oktober 2023.



Surat edaran tersebut mengikat kepala desa untuk mengalokasikan 40% dari anggaran dana desa tahun anggaran 2024, untuk penanaman pisang tanpa mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti kondisi agronomi, iklim, komoditi pertanian unggulan, kontur tanah, dan budaya petani yang berbeda di Sulsel.

Di sisi lain, Jendral Lapangan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulsel Bersatu, Takbir, juga menyoroti pernyataan Pj Gubernur Sulsel bahwa provinsi ini dalam keadaan bangkrut. Takbir menilai pernyataan tersebut sebagai tindakan gegabah dan tidak bertanggung jawab, yang menciptakan kegaduhan di Sulsel.

Ironinya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulsel, yang merupakan anak buah PJ Gubernur Sulsel, membantah pernyataan Pj Gubernur Sulsel. Dia menyebut bahwa Sulsel mengalami defisit, bukan bangkrut, karena utang jangka pendek sebesar Rp600 Miliar.



Staf Kementerian Keuangan (Kemenkeu), juga menyebut pernyataan Pj Gubernur Sulsel tersebut keliru dan tidak tepat. Bahkan mantan stafsus Gubernur Sulsel, Irwan menuding Pj Gubernur Sulsel tidak bisa membedakan bangkrut, defisit, dan fiktif.

"Bagaimana mungkin seorang Pj Gubernur Sulsel, berbicara seolah-olah memiliki pengetahuan yang lengkap tentang masalah keuangan dan anggaran daerah. Sementara dalam kenyataan, dia tampaknya tidak memahami anatomi APBD dalam pemerintahan," kata Takbir dalam orasinya.

"Dia tidak pantas menjadi gubernur, dan hari ini, kami dengan hormat meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera mencopot Pj Gubernur Sulsel dari jabatannya, dan mengangkat Pj Gubernur Sulsel yang memahami tata kelola pemerintahan, dan mengenal Sulsel dengan baik," sambungnya.



Perwakilan mahasiswa, Raffi menyatakan keprihatinan terhadap kebijakan Pj Gubernur Sulsel terkait penanaman pisang. Menurutnya, kebijakan ini terlalu prematur dan tidak mempertimbangkan kondisi unik Sulsel sebagai lumbung beras nasional, dan salah satu provinsi terbaik di Indonesia.

Pisang sebagai komoditas memerlukan perencanaan matang dan teknologi modern, karena buah pisang rentan rusak dan menghasilkan banyak limbah. Aksi ini juga mempertanyakan apakah ada motif lain di balik alokasi anggaran sebesar Rp1 triliun dalam APBD Sulsel tahun 2024.



Aksi besar-besaran ini menunjukkan bahwa masyarakat Sulsel, semakin menyadari pentingnya partisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan, dan menuntut transparansi serta pertanggungjawaban dari para pemimpin mereka. "Kita akan melihat bagaimana pemerintah pusat merespons tuntutan ini, dan bagaimana perkembangan situasi politik di Sulsel akan berlanjut," tandasnya.

Sebelumnya, desakan serupa juga telah dilontarkan APDESI Kabupaten Tana Toraja, saat menggelar demonstrasi. Mereka juga menuntut pencopotan Pj Gubernur Sulsel, atas kebijakan tersebut, Kamis (12/10/2023).