Soal Integrasi Transportasi Publik, Pj Gubernur Jabar Komitmen Jalankan Instruksi Presiden Jokowi
Kamis, 28 September 2023 - 16:58 WIB
loading...
Pj Gubernur Jabar, Bey Machmudin berkomitmen untuk menjalankan seluruh instruksi Presiden Jokowi terkait integrasi transportasi publik. Foto/Ist.
A
A
A
BANDUNG - Instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi), terkait integrasi transportasi publik di Jawa Barat (Jabar), akan dijalankan secara penuh oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin.
Baca juga: Urus Kemacetan, Jokowi Perintahkan Bey Machmudin Garap Kajian LRT Kota Bandung
Bey mengatakan, Jokowi ingin Pemprov Jabar segera mengintegrasikan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh, terhubung dengan kereta feeder dari satu stasiun ke stasiun lainnya untuk mempermudah akses masyarakat.
"Kita tahu (Kereta Cepat Whoosh) sudah terintegrasi dari (Stasiun) Padalarang, menuju Stasiun Kota Bandung, menggunakan kereta feeder. Titik lainnya seperti (Stasiun) Tegalluar, juga segera ada kereta feeder ke Kota Bandung, atau tujuan sekitarnya," kata Bey dalam keterangan resminya, Kamis (27/9/2023).
Baca juga: Terungkap! Sebelum Bacok Gurunya, MAR Sempat Bimbang di Jembatan
Selain itu, Jokowi juga meminta untuk segera mengkaji rencana Lintas Rel Terpadu (LRT) yang akan mengintegrasikan wilayah Bandung Selatan, dengan wilayah Bandung utara untuk mengurai kemacetan. "Harus segera dilakukan transportasi publik yang berbeda (LRT), jadi benar-benar baru tidak hanya mengandalkan yang sudah ada," ucapnya.
Bey mengatakan, pihaknya juga diminta Presiden Jokowi untuk terus menyosialisasikan kepada masyarakat, terkait transformasi dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
"Arahan Presiden semua (moda) transportasi sebaiknya terintegrasi, untuk memudahkan dan memindahkan masyarakat dari transportasi pribadi ke transportasi publik," ungkapnya.
Baca juga: Sebar Hoaks Penangkapan UAS, 2 Warga Batam Ditangkap Polda Kepri
Jika transportasi sudah terintegrasi, kata Bey, diharapkan kemacetan di kota metropolitan seperti Jakarta, Jabodetabek, hingga Bandung Raya, bisa dikurangi. "Jadi Presiden mengingatkan harus ada inovasi khusus dalam pembangunan atau terintegrasinya transportasi publik," ungkapnya.
"Karena kita tahu bahwa kerugian yang dihasilkan oleh kemacetan sangat luar biasa, untuk Jakarta sekitar Rp65 triliun, tapi untuk Jabodetabek itu sekitar Rp100 triliun. Nah di daerah-daerah lain sekitar Rp12 triliun," pungkasnya.
Baca juga: Urus Kemacetan, Jokowi Perintahkan Bey Machmudin Garap Kajian LRT Kota Bandung
Bey mengatakan, Jokowi ingin Pemprov Jabar segera mengintegrasikan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh, terhubung dengan kereta feeder dari satu stasiun ke stasiun lainnya untuk mempermudah akses masyarakat.
"Kita tahu (Kereta Cepat Whoosh) sudah terintegrasi dari (Stasiun) Padalarang, menuju Stasiun Kota Bandung, menggunakan kereta feeder. Titik lainnya seperti (Stasiun) Tegalluar, juga segera ada kereta feeder ke Kota Bandung, atau tujuan sekitarnya," kata Bey dalam keterangan resminya, Kamis (27/9/2023).
Baca juga: Terungkap! Sebelum Bacok Gurunya, MAR Sempat Bimbang di Jembatan
Selain itu, Jokowi juga meminta untuk segera mengkaji rencana Lintas Rel Terpadu (LRT) yang akan mengintegrasikan wilayah Bandung Selatan, dengan wilayah Bandung utara untuk mengurai kemacetan. "Harus segera dilakukan transportasi publik yang berbeda (LRT), jadi benar-benar baru tidak hanya mengandalkan yang sudah ada," ucapnya.
Bey mengatakan, pihaknya juga diminta Presiden Jokowi untuk terus menyosialisasikan kepada masyarakat, terkait transformasi dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
"Arahan Presiden semua (moda) transportasi sebaiknya terintegrasi, untuk memudahkan dan memindahkan masyarakat dari transportasi pribadi ke transportasi publik," ungkapnya.
Baca juga: Sebar Hoaks Penangkapan UAS, 2 Warga Batam Ditangkap Polda Kepri
Jika transportasi sudah terintegrasi, kata Bey, diharapkan kemacetan di kota metropolitan seperti Jakarta, Jabodetabek, hingga Bandung Raya, bisa dikurangi. "Jadi Presiden mengingatkan harus ada inovasi khusus dalam pembangunan atau terintegrasinya transportasi publik," ungkapnya.
"Karena kita tahu bahwa kerugian yang dihasilkan oleh kemacetan sangat luar biasa, untuk Jakarta sekitar Rp65 triliun, tapi untuk Jabodetabek itu sekitar Rp100 triliun. Nah di daerah-daerah lain sekitar Rp12 triliun," pungkasnya.
(eyt)
Lihat Juga :
