Pemkot Bandung Anggarkan Rp1,5 Triliun untuk Penanganan Kemiskinan di Kota Kembang
loading...
Pemkot Bandung alokasikan anggaran Rp1,5 Triliun untuk penanganan kemisikinan. Foto/Ilustrasi
A
A
A
BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung menggagas penanganan masalah kesejahteraan sosial atau kemiskinan satu pintu. Penanganan integrasi ini diharapkan dapat menekan angka kemiskinan di Kota Bandung.
Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Soni Bakhtiar mengatakan, masyarakat saat ini masih mengakses layanan secara parsial. Dengan adanya pelayanan kesejahteraan sosial satu pintu, maka angka kemiskinan akan tercapai sesuai target RPJMD.
Terlebih ada potensi sumber yang akan dikolaborasikan Pemkot Bandung dengan pihak lain.
”Dari sisi anggaran, intervensi, dan programnya ada gap yang cukup besar. Bantuan dari APBN dan APBD tidak memenuhi, maka kami berupaya untuk menggait dari Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS),” kata Soni, Rabu (27/9/2023).
Dia mengatakan, potensi LKS cukup besar. Di Bandung terdapat 300 LKS dengan rata-rata memiliki anggaran sebesar Rp5 miliar. “Mereka mengumpulkan uang dan barang dari masyarakat. Kalau kita kalikan, potensinya bisa Rp1,5 triliun,” ungkapnya.
Oleh karena itu, pihaknya akan bekerja sama dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) agar peruntukan anggaran yang dikelola oleh LKS tadi bisa diberikan kepada sasaran yang sudah terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
”Tentu dari by name dan by address akan kita lengkapi. Sehingga intervensi yang diberikan akan tepat sasaran,” ujarnya.
Ada beberapa data yang masih inclusion dan exclusion error. Artinya seharusnya mendapatkan bantuan, tapi ternyata tidak mendapatkan. Apalagi kondisi masyarakat terkait persoalan sosial kini mengalami penambahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
”PPKS itu ada 26 jenis. Kemiskinan hanya salah satu jenisnya. Tahun 2022 ada 330.341 KK yang menjadi PPKS. Sedangkan tahun 2023 ada 330.573 KK menjadi PPKS,” ungkapnya.
Menurut dia, dari 330.573 KK, yang terlayani perlindungan dan jaminan sosialnya baru mencapai 96.000 KK. “Padahal target indeks kesejahteraan masyarakat Kota Bandung itu 0,50. Namun, capaiannya baru di 0,48,” imbuhnya.
Layanan satu pintu tersebut, lanjut dia, akan ditunjukkan melalui layanan bernama Soca (social command center).
Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Soni Bakhtiar mengatakan, masyarakat saat ini masih mengakses layanan secara parsial. Dengan adanya pelayanan kesejahteraan sosial satu pintu, maka angka kemiskinan akan tercapai sesuai target RPJMD.
Terlebih ada potensi sumber yang akan dikolaborasikan Pemkot Bandung dengan pihak lain.
Baca Juga :
Kemiskinan Perkotaan dan Risiko Banjir
”Dari sisi anggaran, intervensi, dan programnya ada gap yang cukup besar. Bantuan dari APBN dan APBD tidak memenuhi, maka kami berupaya untuk menggait dari Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS),” kata Soni, Rabu (27/9/2023).
Dia mengatakan, potensi LKS cukup besar. Di Bandung terdapat 300 LKS dengan rata-rata memiliki anggaran sebesar Rp5 miliar. “Mereka mengumpulkan uang dan barang dari masyarakat. Kalau kita kalikan, potensinya bisa Rp1,5 triliun,” ungkapnya.
Oleh karena itu, pihaknya akan bekerja sama dengan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) agar peruntukan anggaran yang dikelola oleh LKS tadi bisa diberikan kepada sasaran yang sudah terdaftar di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
”Tentu dari by name dan by address akan kita lengkapi. Sehingga intervensi yang diberikan akan tepat sasaran,” ujarnya.
Baca Juga :
Ganjar Pranowo: Kemiskinan Ekstrem Mesti Nol
Ada beberapa data yang masih inclusion dan exclusion error. Artinya seharusnya mendapatkan bantuan, tapi ternyata tidak mendapatkan. Apalagi kondisi masyarakat terkait persoalan sosial kini mengalami penambahan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
”PPKS itu ada 26 jenis. Kemiskinan hanya salah satu jenisnya. Tahun 2022 ada 330.341 KK yang menjadi PPKS. Sedangkan tahun 2023 ada 330.573 KK menjadi PPKS,” ungkapnya.
Menurut dia, dari 330.573 KK, yang terlayani perlindungan dan jaminan sosialnya baru mencapai 96.000 KK. “Padahal target indeks kesejahteraan masyarakat Kota Bandung itu 0,50. Namun, capaiannya baru di 0,48,” imbuhnya.
Layanan satu pintu tersebut, lanjut dia, akan ditunjukkan melalui layanan bernama Soca (social command center).
(ams)
Lihat Juga :
