Kisah Gerakan 30 September 1965, NU Pertama Kali Sebut PKI sebagai Dalang Pemberontakan

JAKARTA - Gerakan 30 September 1965 atau G30S PKI meletus di saat para petinggi Nahdlatul Ulama (NU) sedang berada di Jakarta.

Dilansir dari buku Benturan NU-PKI 1948-1965, Rais Aam KH Wahab Chasbullah, Wakil Rais KH Bisri Sansuri, serta sejumlah pimpinan PBNU sedang berkumpul di kediaman Ny Sholihah Wahid Hasyim, yakni orang tua Gus Dur, di jalan Amir Hamzah.

Saat itu NU masih sebagai partai politik yang pada Pemilu 1955 meraup suara terbesar ketiga di bawah perolehan suara PNI dan Masyumi. Sedangkan perolehan suara PKI berada di urutan keempat.

Sekitar pukul 12.30 Wib esok harinya atau 1 Oktober 1965, para pimpinan tertinggi NU memantau langsung situasi politik di Jakarta. Hal itu menyusul adanya siaran Radio Republik Indonesia (RRI) yang menyatakan pada hari itu telah berdiri Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Letkol Untung Sutopo.



Dewan Revolusi telah mengambil tindakan yang dinamakan gerakan 30 September terhadap Dewan Jenderal. Dewan Jenderal disebut sebagai sejumlah perwira tinggi angkatan darat yang tidak loyal kepada Presiden Soekarno atau Bung Karno.

Dalam siaran RRI juga disampaikan, selanjutnya Dewan Revolusi yang akan memegang kekuasaan negara. Mendengar itu, para pimpinan tertinggi NU menarik kesimpulan PKI ada di belakang peristiwa Gerakan 30 September 1965.

“Bahwa pelaku atau dalang Gerakan 30 September itu adalah PKI,” demikian dikutip dari buku Benturan NU-PKI 1948-1965 (2013).

NU sudah lama berhadap-hadapan dengan PKI, yakni terutama sejak Masyumi dan PSI dibubarkan karena dianggap terlibat pemberontakan PRRI/Permesta.



Di sejumlah daerah, yakni terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang menjadi basis suara PKI dan NU, massa Ansor NU kerap bentrok dengan orang-orang BTI, Pemuda Rakyat dan Gerwani.

Jelang peristiwa G30S PKI, perkelahian antara orang-orang NU dengan orang-orang PKI di Kediri, Blitar dan Surabaya sering terjadi. Konflik dipicu ulah orang-orang PKI BTI yang melakukan aksi sepihak terkait pelaksanaan program land reform.

Banyak aset tanah milik kiai NU, PNI dan Masyumi yang tiba-tiba diambil alih orang-orang PKI dengan dalih menegakkan program land reform. Orang-orang PKI di Kediri juga menyerang pondok pesantren.

Karenanya begitu meletus peristiwa G30S PKI, yakni dengan diculiknya para perwira tinggi angkatan darat, para pimpinan NU yang tabayyun langsung menyimpulkan PKI berada di belakang peristiwa itu.

Sebagai sikap politik terhadap peristiwa G30S PKI, pada 1 Oktober 1965, NU langsung mengeluarkan pernyataan sikap. Pertama, NU mencela dengan keras tindakan perebutan kekuasaan oleh apa yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Kedua, NU menolak dan menentang pembentukan Dewan Revolusi.

Sikap menentang Gerakan 30 September 1965 oleh NU ini merupakan yang terdepan. Dan dugaan PKI sebagai dalang di belakang Gerakan 30 September 1965 semakin kuat.

Pada 2 Oktober 1965 editorial Harian Rakjat, yakni surat kabar PKI menurunkan laporan mendukung Gerakan 30 September 1965. Disebutkan Gerakan 30 September 1965 untuk menyelamatkan revolusi dari kudeta yang akan dilakukan Dewan Jenderal.

Selain mengeluarkan pernyataan sikap, NU juga menyusun sejumlah langkah strategis untuk menghadapi situasi krisis yang terjadi. “Langkah ini diambil selain untuk menciptakan ketentraman di masyarakat juga sebagai langkah untuk menyelamatkan negara”.

Seiring dengan itu pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Sarwo Edhie Wibowo bergerak. Stasiun RRI yang sebelumnya dikuasai oleh Dewan Revolusi berhasil direbut kembali.

Sejumlah pimpinan, kader, dan seluruh simpatisan PKI diburu dan ditangkap. Pimpinan tertinggi PKI DN Aidit, Njoto dan Letkol Untung Sutopo ditembak mati. Pada 12 Maret 1966, PKI dibubarkan sekaligus dinyatakan sebagai partai terlarang.