Kisah di Balik Kejayaan Kerajaan Padjajaran di Masa Prabu Siliwangi

BOGOR - Kerajaan Padjajaran meraih masa kejayaan di kala Prabu Siliwangi menjadi penguasa. Konon di masa Prabu Siliwangi yang bernama asli Sri Baduga Maharaja, masyarakat hidup sejahtera dan damai.

Prabu Siliwangi memerintah di Kerajaan Padjajaran sebagai raja yang memiliki legitimasi kuat. Dikisahkan pada buku "Hitam Putih Pajajaran : dari Kejayaan Hingga Keruntuhan Kerajaan Pajajaran" tulisan Fery Taufiq El Jaquene, disebut raja memiliki legitimasi dan kekuatan untuk memutuskan sesuatu.

Alhasil, Prabu Siliwangi yang menjabat sebagai raja Padjajaran memegang kendali penuh dari sistem pemerintahan. Kekuasan dan kendali penuh di tangan raja telah menciptakan sistem klasik, dengan menganut kepercayaan nenek moyang sebelumnya yang bersifat kosmologi.

Menurut Nurhadi, dalam konsep kosmologi terdapat satu keyakinan bahwa keselarasan antara kerajaan dan jagat raya, dapat diraih dengan menyusun konsep kerajaan sebagai gambaran dunia dan seisinya dalam lingkup nilai.

Baca Juga: Kisah Surawisesa, Penerus Takhta Kerajaan Pajajaran Minta Perlindungan Portugis

Hal ini telah membawa dampak besar bahwa kekuasaan sorang raja didapatkan dari restu para dewa atau sanghyang. Keberadaan seorang raja merupakan representatif dari wakil dewa di dunia yang mendapat mandat memimpin negara.

Sistem pemerintahan inilah yang membuat Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dengan kekuasan penuh berhasil mengantarkan kesejahteraan rakyat Sunda.

Kesuksesan ini jelas bahwa berawal dari mekanisme dari sistem pemerintahan yang diterapkan, setidaknya telah berjalan dengan baik dan sudah tentu ditopang sistem pertahanan dan keamanan yang baik pula. Dari sinilah Kerajaan Pajajaran mampu mengeliminasi segala gangguan keamanan dan usaha-usaha untuk menghancurkan kerajaan.

Pada naskah Sanghyang Siksakanda ng Karesian banyak menceritakan mengenai kedudukan raja yang berada di bawah para dewa dan hyang. Mengingat kekuasan yang dimiliki didapatkan dari restu para dewa dan hyang, maka semua potensi kekuasaan dan aturan-aturan kerajaan harus mengikuti kehendak para dewa dan hyang.

Baca Juga: Keruntuhan Kerajaan Pajajaran Warisan Prabu Siliwangi Ditandai Pemindahan Batu Sakral

Dengan demikian kekuasan yang dimiliki seorang raja harus mampu digunakan untuk menjamin kemakmuran dan kedamaian seluruh rakyatnya. Maka hal mencoba diterapkan oleh Prabu Siliwangi saat memerintah Kerajaan Padjajaran.

Ketika rakyat sudah mendapatkan hak kesejahteraan dan keadilan, itu berarti keberadaan raja berada di dalam perlindungan para dewa dan hyang.

Tetapi sebaliknya, apabila sang raja tidak mampu memimpin kerajaan sehingga terjadi peperangan, pemberontakan, kekacauan, kelaparan, dan kejahatan moral semakin merajalela, semua menandakan bahwa para dewa telah mencabut restu tersebut.

Salah satu usaha kebijakan populer yang diputuskan Sri Baduga Maharaja adalah menciptakan parit besar yang mengitari ibu kota Padjajaran, Pakuan, langkah ini tertulis pada Prasasti Batutulis. Konon parit ini selain sebagai pengairan persawahan warga, juga menjadi sarana melindungi area ibu kota Padjajaran dari lawannya.

Konon parit juga mengelilingi benteng besar nan kokoh yang dibuat oleh Prabu Siliwangi. Pintu gerbangnya terletak di Sungai Cipakancilan, di mana setiap orang yang ingin memasuki Pakuan, harus melewati pintu gerbang terlebih dahulu, itu pun juga dengan penjagaan para prajurit kerajaan. Hal ini pula yang menjadi suasana di ibu kota Padjajaran cukup aman dan damai.