Lelah Disalahkan Warga soal Bansos, Puluhan Kades Datangi Kantor Bupati Bogor
Rabu, 29 April 2020 - 21:09 WIB
loading...
Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor, mendatangi Kantor Bupati di Komplek Pemkab Bogor, Rabu (29/4/2020). Foto: SINDOnews/Haryudi
A
A
A
BOGOR - Tak ingin terus jadi "bulan-bulanan" warga akibat masalah pendataan penerima bantuan sosial (bansos) terdampak Corona Virus Disease (Covid-19) bermasalah, puluhan Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Bogor, mendatangi Kantor Bupati di Komplek Pemkab Bogor, Rabu (29/4/2020).
Sejak sepekan terakhir, para kepala desa mengaku dibuat pusing dan was-was karena kerap jadi "bulan-bulanan" warga yang membutuhkan bantuan, khususnya saat diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Ketua Bidang Pendidikan Apdesi Kabupaten Bogor Lukmanul Hakim mengatakan, sejak gembar-gembor pemerintah akan memberikan bantuan kepada masyarakat, kritik dan protes kemarahan terus berdatangan ke kantornya.
"Mulai dari RT hingga warga menganggap data bansos yang diajukan tidak sesuai. Terlebih bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa berpotensi menimbulkan masalah karena data tak sesuai," kata Lukmanul.
Maka dari itu, ia bersama puluhan rekannya sengaja mendatangi kantor Bupati Bogor untuk memprotes terkait bansos dari Presiden, Kementerisn Sosial, Pemprov Jawa Barat, maupun Pemkab Bogor.
"Jadi fakta di lapangan tidak seindah yang digembor-gemborkan. Janji manis soal bantuan terdampak Covid-19 akan mendapatkan sekian, faktanya masyarakat resah," tukasnya.
Ia ingin agar Pemkab Bogor tidak menjanjikan hal-hal yang bersifat angin surga di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini, jika memang tak mampu merealisasikannya.
"Jangan bicara indah soal bantuan ini sehingga dampaknya ke kami (kades). Warga protes ke RT, kemudian RT datang ke kantor desa, kita jadi bahan amuk kemarahan warga. Mereka komplain bantuan karena tidak tepat sasaran," imbuhnya.
Ia mencontohkan, bantuan sosial belum sepenuhnya tersalurkan ke warga yang biasanya datang melalui RT dari kecamatan. Namun terdapat data beberapa keluarga yang diusulkan tidak sesuai di lapangan.
"Kecamatan kami datanya ada 7 desa dapat seribu sekian, faktanya yang dapat hanya 300 sekian. Kami Desa Bantarsari dapatnya 34. Harusnya desa ada yang dapat 130-an, tapi faktanya di bawah seratus, cuma 45 dan 30 saja," ungkapnya.
Belum lagi bantuan presiden yang cukup menyakitkan warga, seperti terjadi di salah satu desa yaitu Gunung Geulis, Kecamatan Megamendung. Didata hanya satu orang yang mendapatkan bantuan.
"Di kami ada Desa Candali, Kecamatan Rancabungur, bantuan presiden hanya 1, yang lain ada 12, jadi apa ini? Paling aneh itu gubernur menjanjikan ketika PSBB diberlakukan janjinya hari Rabu bantuan akan segera disalurkan, tapi sampai sekarang belum juga ada. Itu yang kemudian kami pertanyakan," tandasnya.
Ia juga menyebutkan tentang data yang digunakan Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk menyalurkan bantuan ke warga terdampak merupakan data lama, yaitu data tahun 2009.
"Kami kasih data yang terbaru tapi keluar data lama, ada data tahun 2009, kan ini aneh. Data tidak update padahal kita sendiri diminta data terbaru, tapi ketika kita serahkan yang keluar itu (data lama). Ini yang kemudian menjadi komplain kami," bebernya.
Terpisah, Bupati Bogor Ade Yasin mengakui banyak kendala dalam menepati janji pembagian bantuan terhadap warga terdampak Covid-19. Awalnya dijanjikan akan dilakukan sebelum puasa, namun kenyataannya hingga Rabu (29/4/2020) ini belum juga terealisasi.
Pemkab baru akan membagikan bantuan berupa beras saja kepada 200 ribu lebih keluarga penerima manfaat (KPM) pada Kamis (30/4/2020) besok, baik yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Non DTKS, dan non KTP Kabupaten Bogor.
"Saya mohon maaf, tadinya (bantuan) sebelum puasa dikirim tapi banyak kendala, seperti birokrasi dan ketersediaan berasnya," kata Ade Yasin saat meninjau Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional II, Dramaga, Kabupaten Bogor, Rabu (29/4/2020).
Bahkan, kata dia, bantuan logistik dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga didrop dan mengambil beras dari Gudang Bulog Sub Divisi Regional Dramaga, sehingga pihaknya harus mengantre.
"Tapi yang jelas saya pastikan, besok mulai didistribusikan. Pengiriman dikawal oleh TNI dan Polri agar tepat sasaran," tegasnya.
Ade yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor memastikan bantuan beras ini menargetkan 200 ribu rumah tangga selama tiga bulan ke depan.
"Setiap rumah tangga akan menerima 30 kilogram beras untuk sebulan. Meski tidak memberikan uang, nilai 30 kilogram beras ini setara dengan Rp316 ribu. Maka dari itu, kami minta masyarakat bersabar karena pengiriman dilakukan bertahap," tutupnya.
Sejak sepekan terakhir, para kepala desa mengaku dibuat pusing dan was-was karena kerap jadi "bulan-bulanan" warga yang membutuhkan bantuan, khususnya saat diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Ketua Bidang Pendidikan Apdesi Kabupaten Bogor Lukmanul Hakim mengatakan, sejak gembar-gembor pemerintah akan memberikan bantuan kepada masyarakat, kritik dan protes kemarahan terus berdatangan ke kantornya.
"Mulai dari RT hingga warga menganggap data bansos yang diajukan tidak sesuai. Terlebih bantuan langsung tunai (BLT) dari Dana Desa berpotensi menimbulkan masalah karena data tak sesuai," kata Lukmanul.
Maka dari itu, ia bersama puluhan rekannya sengaja mendatangi kantor Bupati Bogor untuk memprotes terkait bansos dari Presiden, Kementerisn Sosial, Pemprov Jawa Barat, maupun Pemkab Bogor.
"Jadi fakta di lapangan tidak seindah yang digembor-gemborkan. Janji manis soal bantuan terdampak Covid-19 akan mendapatkan sekian, faktanya masyarakat resah," tukasnya.
Ia ingin agar Pemkab Bogor tidak menjanjikan hal-hal yang bersifat angin surga di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini, jika memang tak mampu merealisasikannya.
"Jangan bicara indah soal bantuan ini sehingga dampaknya ke kami (kades). Warga protes ke RT, kemudian RT datang ke kantor desa, kita jadi bahan amuk kemarahan warga. Mereka komplain bantuan karena tidak tepat sasaran," imbuhnya.
Ia mencontohkan, bantuan sosial belum sepenuhnya tersalurkan ke warga yang biasanya datang melalui RT dari kecamatan. Namun terdapat data beberapa keluarga yang diusulkan tidak sesuai di lapangan.
"Kecamatan kami datanya ada 7 desa dapat seribu sekian, faktanya yang dapat hanya 300 sekian. Kami Desa Bantarsari dapatnya 34. Harusnya desa ada yang dapat 130-an, tapi faktanya di bawah seratus, cuma 45 dan 30 saja," ungkapnya.
Belum lagi bantuan presiden yang cukup menyakitkan warga, seperti terjadi di salah satu desa yaitu Gunung Geulis, Kecamatan Megamendung. Didata hanya satu orang yang mendapatkan bantuan.
"Di kami ada Desa Candali, Kecamatan Rancabungur, bantuan presiden hanya 1, yang lain ada 12, jadi apa ini? Paling aneh itu gubernur menjanjikan ketika PSBB diberlakukan janjinya hari Rabu bantuan akan segera disalurkan, tapi sampai sekarang belum juga ada. Itu yang kemudian kami pertanyakan," tandasnya.
Ia juga menyebutkan tentang data yang digunakan Dinas Sosial Kabupaten Bogor untuk menyalurkan bantuan ke warga terdampak merupakan data lama, yaitu data tahun 2009.
"Kami kasih data yang terbaru tapi keluar data lama, ada data tahun 2009, kan ini aneh. Data tidak update padahal kita sendiri diminta data terbaru, tapi ketika kita serahkan yang keluar itu (data lama). Ini yang kemudian menjadi komplain kami," bebernya.
Terpisah, Bupati Bogor Ade Yasin mengakui banyak kendala dalam menepati janji pembagian bantuan terhadap warga terdampak Covid-19. Awalnya dijanjikan akan dilakukan sebelum puasa, namun kenyataannya hingga Rabu (29/4/2020) ini belum juga terealisasi.
Pemkab baru akan membagikan bantuan berupa beras saja kepada 200 ribu lebih keluarga penerima manfaat (KPM) pada Kamis (30/4/2020) besok, baik yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Non DTKS, dan non KTP Kabupaten Bogor.
"Saya mohon maaf, tadinya (bantuan) sebelum puasa dikirim tapi banyak kendala, seperti birokrasi dan ketersediaan berasnya," kata Ade Yasin saat meninjau Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional II, Dramaga, Kabupaten Bogor, Rabu (29/4/2020).
Bahkan, kata dia, bantuan logistik dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga didrop dan mengambil beras dari Gudang Bulog Sub Divisi Regional Dramaga, sehingga pihaknya harus mengantre.
"Tapi yang jelas saya pastikan, besok mulai didistribusikan. Pengiriman dikawal oleh TNI dan Polri agar tepat sasaran," tegasnya.
Ade yang juga sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor memastikan bantuan beras ini menargetkan 200 ribu rumah tangga selama tiga bulan ke depan.
"Setiap rumah tangga akan menerima 30 kilogram beras untuk sebulan. Meski tidak memberikan uang, nilai 30 kilogram beras ini setara dengan Rp316 ribu. Maka dari itu, kami minta masyarakat bersabar karena pengiriman dilakukan bertahap," tutupnya.
(thm)
Lihat Juga :
