Ganjar Genjot Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri di Sisa Masa Jabatannya
loading...
A
A
A
SOLO - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggenjot realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) Provinsi Jateng tahun ini. Dia juga siap memberikan asistensi kepada kabupaten/kota dengan realisasi penyerapan belanja produk dalam negeri yang masih rendah.
”Pertama kami laksanakan perintah Presiden melalui LKPP, maka Pak Hendi datang ke sini untuk briefing ke kami. Ini lho performance setelah kami mengadakan barang dan jasa dengan e-katalog. Ternyata tadi perbandingan datanya jauh lebih bisa efisien,” kata Ganjar.
Acara tersebut juga dihadiri Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi. Ganjar menyebut bahwa realisasi belanja produk dalam negeri Pemprov Jateng masih harus ditingkatkan lagi.
”Targetnya dari belanja nasional yang gede banget, kami belum mencapai, minimal 50 persen dari target akan kami kejar. Kalau ini berjalan, integritas terjaga, makin transparan, makin akuntabel dengan harga yang sangat wajar dan murah,” ujarnya.
Berdasarkan data, hingga 18 Agustus 2023, realisasi belanja PDN Pemprov Jateng sudah mencapai Rp2,829 miliar atau sekitar 36,79 persen dari total target.
Sementara untuk kabupaten/kota, lima pemda tertinggi realisasi adalah Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Cilacap.
Lima daerah terendah adalah Kota Magelang, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Purbalingga.
“Kami minta mengkonsolidasikan daerah-daerah yang masih rendah. Kita asistensi. Biasanya problemnya ada dua saja, kemauan dan teknis. Kalau teknis kami serahkan tapi kalau kemauan itu urusan politik. Saya bicara terus kita minta arahan dari LKPP,” ungkapnya.
Konsolidasi pengadaan itu, lanjut Ganjar, mendorong harga yang murah atau konsumen diberikan harga paling bagus. Dalam kesempatan itu Ganjar Pranowo meluncurkan konsolidasi dua pengadaan, yaitu seragam PDH pegawai Pemda dan seragam sekolah.
”Maka kalau kemarin banyak yang protes seragam sekolahnya berapa, toh dengan negosiasi bisa lebih murah. Selama ini tidak mau negosiasi kenapa, jadinya dapat harga nggak murah. Padahal bisa jauh lebih baik dan efisiensinya sangat tinggi,” jelasnya.
Hal itu yang akan terus disosialisasikan Ganjar Pranowo dan jajarannya di Provinsi Jawa Tengah kepada pemerintah kabupaten/kita. Termasuk mengajak lebih banyak UMKM menjadi partisipan Blangkon Jateng
Blangkon Jateng sendiri terbukti telah memberikan dampak signifikan bagi pelaku usaha yang berpartisipasi. Berdasarkan data Blangkon Jateng per tanggal 23 Agustus 2023, tercatat ada 101.785 transaksi dengan nilai transaksi sebesar Rp570 miliar.
Sementara total produk yang telah tayang di marketplace sebanyak 378.212 produk. Ratusan produk itu berasal dari 9.080 penyedia jasa yang terdiri atas 4.400 badan usaha dan 4.680 non badan usaha.
Dalam acara itu, Ganjar juga menyerahkan penghargaan kepada penyedia jasa atau penyedia jasa di Blangkon Jateng. Penghargaan itu terbagi atas tiga kategori.
Penghargaan kategori penyedia jasa non badan usaha dengan omzet terbanyak diberikan kepada Kelompok Tani Ngudi Makmur I, Gapoktan Tunas Sejahtera, dan Gapoktan Tani Mulyo.
”Pertama kami laksanakan perintah Presiden melalui LKPP, maka Pak Hendi datang ke sini untuk briefing ke kami. Ini lho performance setelah kami mengadakan barang dan jasa dengan e-katalog. Ternyata tadi perbandingan datanya jauh lebih bisa efisien,” kata Ganjar.
Acara tersebut juga dihadiri Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi. Ganjar menyebut bahwa realisasi belanja produk dalam negeri Pemprov Jateng masih harus ditingkatkan lagi.
”Targetnya dari belanja nasional yang gede banget, kami belum mencapai, minimal 50 persen dari target akan kami kejar. Kalau ini berjalan, integritas terjaga, makin transparan, makin akuntabel dengan harga yang sangat wajar dan murah,” ujarnya.
Berdasarkan data, hingga 18 Agustus 2023, realisasi belanja PDN Pemprov Jateng sudah mencapai Rp2,829 miliar atau sekitar 36,79 persen dari total target.
Sementara untuk kabupaten/kota, lima pemda tertinggi realisasi adalah Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Cilacap.
Lima daerah terendah adalah Kota Magelang, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Purbalingga.
“Kami minta mengkonsolidasikan daerah-daerah yang masih rendah. Kita asistensi. Biasanya problemnya ada dua saja, kemauan dan teknis. Kalau teknis kami serahkan tapi kalau kemauan itu urusan politik. Saya bicara terus kita minta arahan dari LKPP,” ungkapnya.
Konsolidasi pengadaan itu, lanjut Ganjar, mendorong harga yang murah atau konsumen diberikan harga paling bagus. Dalam kesempatan itu Ganjar Pranowo meluncurkan konsolidasi dua pengadaan, yaitu seragam PDH pegawai Pemda dan seragam sekolah.
”Maka kalau kemarin banyak yang protes seragam sekolahnya berapa, toh dengan negosiasi bisa lebih murah. Selama ini tidak mau negosiasi kenapa, jadinya dapat harga nggak murah. Padahal bisa jauh lebih baik dan efisiensinya sangat tinggi,” jelasnya.
Hal itu yang akan terus disosialisasikan Ganjar Pranowo dan jajarannya di Provinsi Jawa Tengah kepada pemerintah kabupaten/kita. Termasuk mengajak lebih banyak UMKM menjadi partisipan Blangkon Jateng
Blangkon Jateng sendiri terbukti telah memberikan dampak signifikan bagi pelaku usaha yang berpartisipasi. Berdasarkan data Blangkon Jateng per tanggal 23 Agustus 2023, tercatat ada 101.785 transaksi dengan nilai transaksi sebesar Rp570 miliar.
Sementara total produk yang telah tayang di marketplace sebanyak 378.212 produk. Ratusan produk itu berasal dari 9.080 penyedia jasa yang terdiri atas 4.400 badan usaha dan 4.680 non badan usaha.
Dalam acara itu, Ganjar juga menyerahkan penghargaan kepada penyedia jasa atau penyedia jasa di Blangkon Jateng. Penghargaan itu terbagi atas tiga kategori.
Penghargaan kategori penyedia jasa non badan usaha dengan omzet terbanyak diberikan kepada Kelompok Tani Ngudi Makmur I, Gapoktan Tunas Sejahtera, dan Gapoktan Tani Mulyo.
(ams)