Heru Budi Bakal Bujuk Perusahaan Swasta Terapkan WFH saat KTT ASEAN
loading...
Pekerja melintas saat jam pulang kerja di Kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Senin (2/1/2023). Foto/Dok MPI/Faisal Rahman
A
A
A
JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono bakal bujuk para pengusaha di ibu kota menerapkan work from home ( WFH ) bagi karyawan perusahaan swasta saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada 5-7 September 2023. Dia berencana mengumpulkan para pengusaha di Jakarta pada Kamis, 24 Agustus 2023.
"Saya akan komunikasi khusus tanggal 5-7 (September) kami akan mengundang Apindo, Kadin, Asprindo, dan lain-lain, mungkin besok. Apa yang harus kita lakukan,” kata Heru di Balai Kota, Rabu (23/8/2023).
Heru mengaku tak dapat memaksakan kebijakan WFH kepada sektor swasta. Dengan demikian, dia ingin mengumpulkan para pengusaha yang tergabung dalam asosiasi untuk membuat solusi terbaik jelang KTT ASEAN.
Sementara untuk aparatur sipil negara (ASN), kata Heru telah diberlakukan WFH dengan kapasitas sebesar 75 persen. "Mengapa swasta enggak WFH? Sebelum tanggal 21 saya sudah sampaikan pihak swasta untuk menyesuaikan dengan kondisi, kemampuan, dan aktivitas swasta masing-masing seyogianya turut membantu,” tuturnya.
“Saya tidak minta untuk mereka WFH karena berbagai macam kegiatan ekonomi yang ukurannya adalah mereka sendiri yang tahu," sambungnya.
Menurutnya, WFH seyogianya patut dijalankan bagi sektor swasta. "Bagi yang mau WFH, enggak ada insentif apa-apa. Panggilan Negara Kesatuan Republik Indonesia Merah Putih. Jadi tanggung jawab, hak dan tanggung jawab warga negara, kewajiban apa, jalankan itu. Jadi ini panggilan negara loh, pengorbanan,” katanya.
Dengan demikian, kebijakan WFH ini tidak tentang untung rugi. "Dibilang untung atau enggak, yang mau untung ya silakan, yang mau mengobarkan diri demi NKRI ya kita apresiasi. Tentunya masyarakat nyaman, ya sudah WFH aja tanpa meninggalkan tanggung jawab masing-masing," pungkasnya.
"Saya akan komunikasi khusus tanggal 5-7 (September) kami akan mengundang Apindo, Kadin, Asprindo, dan lain-lain, mungkin besok. Apa yang harus kita lakukan,” kata Heru di Balai Kota, Rabu (23/8/2023).
Heru mengaku tak dapat memaksakan kebijakan WFH kepada sektor swasta. Dengan demikian, dia ingin mengumpulkan para pengusaha yang tergabung dalam asosiasi untuk membuat solusi terbaik jelang KTT ASEAN.
Sementara untuk aparatur sipil negara (ASN), kata Heru telah diberlakukan WFH dengan kapasitas sebesar 75 persen. "Mengapa swasta enggak WFH? Sebelum tanggal 21 saya sudah sampaikan pihak swasta untuk menyesuaikan dengan kondisi, kemampuan, dan aktivitas swasta masing-masing seyogianya turut membantu,” tuturnya.
“Saya tidak minta untuk mereka WFH karena berbagai macam kegiatan ekonomi yang ukurannya adalah mereka sendiri yang tahu," sambungnya.
Menurutnya, WFH seyogianya patut dijalankan bagi sektor swasta. "Bagi yang mau WFH, enggak ada insentif apa-apa. Panggilan Negara Kesatuan Republik Indonesia Merah Putih. Jadi tanggung jawab, hak dan tanggung jawab warga negara, kewajiban apa, jalankan itu. Jadi ini panggilan negara loh, pengorbanan,” katanya.
Dengan demikian, kebijakan WFH ini tidak tentang untung rugi. "Dibilang untung atau enggak, yang mau untung ya silakan, yang mau mengobarkan diri demi NKRI ya kita apresiasi. Tentunya masyarakat nyaman, ya sudah WFH aja tanpa meninggalkan tanggung jawab masing-masing," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
