Kiki Syahnakri Sebut Politik Identitas Bersemayam pada Setiap Pemilu

BANDUNG - Politik identitas harus dijadikan atensi oleh seluruh masyarakat jelang Pemilu 2024. Sebab, bila politik identitas hadir dan digelorakan, bukan tidak mungkin persatuan akan terancam.

Tokoh militer yang juga Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen (Purn) Kiki Syahnakri mengatakan, ada 3 ciri keindonesiaan yang sangat khas.



Secara demografi, kata Kiki, Indonesia merupakan negara kepulauan. Menurutnya, mengelola negara kepulauan jauh lebih sulit daripada mengelola negara kontinental.

"Misalnya, ingin menyamakan harga minyak, di Jakarta dengan Papua. Kalau di negara kontinental mungkin ongkosnya lebih murah, lebih gampang, tapi di negara kepulauan pasti memerlukan subsidi yang lebih besar lagi," kata Kiki dalam diskusi bertajuk "Mewaspadai Kembalinya Politik Identitas dan Polarisasi Menjelang Pilpres 2024" di Hotel Hemangini, Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (19/8/2023).



Kemudian, ciri kedua adalah secara demografis letak Indonesia sangat strategis. Salah satunya terletak di dua benua dan dua samudera, sehingga ini yang membuatnya sangat strategis.

"Kestrategisan itu bisa kita lihat dari 72 persen perdagangan di dunia ini dikapalkan lewat perairan Indonesia. Selat Malaka," bebernya.



Selanjutnya, secara demografi juga kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia luar biasa. Ini terbukti dari adanya nikel, batu bara, mineral dan sebagainya.

Oleh karenanya, dalam ciri-ciri geografis itu pasti beredar kepentingan-kepentingan asing, terutama negara adikuasa. Bahkan, Kiki menyebut, suatu saat pasti bertabrakan dengan kepentingan nasional.

"Kepentingan-kepentingan itu biasanya kalau negara adikuasa karena dia menguasai teritorial, kekuatan bersenjata, sehingga karena kepentingan mereka di nusantara ini yang paling pokok adalah ingin ikut menikmati, menghisap, mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam kita. Itu pasti," tuturnya.

Dalam diskusi yang digelar dalam rangka Dies Natalis Satu Indonesia itu, Kiki mengemukakan bahwa berdasarkan ciri-ciri tersebut, akhirnya para pendiri bangsa bersepakat membentuk Indonesia sebagai negara bangsa. Sebab, bangsanya lebih dahulu lahir ketimbang negara.

"Politik identitas entah itu membawa agama, membawa warna etnik, pasti mengganggu persatuan ini, padahal persatuan sangat dibutuhkan bangsa Indonesia," ungkapnya.

Maka dari itu, lanjut Kiki, politik identitas harus benar-benar diwaspadai lantaran akan mengganggu persatuan. Jika tidak kuat menjaganya, maka akan sangat bahaya bagi keberlangsungan bangsa.

"Kalau kita tidak kuat, maka barangkali kita bukan sampai kepada cita-cita nasional sebagai negara bangsa, bersatu, berdaulat, adil makmur, akan tetapi bisa belok, kemudian kepada perpecahan. Itu bahayanya politik identitas ini," ujarnya.

Dalam diskusi yang juga dihadiri Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah itu, Kiki berpesan agar masyarakat harus menyadari bahaya politik identitas jelang Pemilu 2024 mendatang. Jika berpegang teguh pada Pancasila, maka persatuan Indonesia tidak akan tergoyahkan.

"Itu aja, kalau masyarakat sadar betul, 'oh ini berbahaya', jadi tidak melakukan itu, tidak mendukung kelompok-kelompok politik identitas," tandasnya.