Langkah Pemerintah Mengatasi Polusi Udara Jakarta, Nomor 2 Terkait Kendaraan Pribadi

"Ini sebentar lagi diterapkan, sedang dihitung berapa persentasenya setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Mudah-mudahan September ini saya bisa langsung jalanin," ungkap Heru usai ratas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal polusi udara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Heru menekankan, ASN Pemprov DKI bersifat wajib untuk menerapkan hybrid working hingga WFH. Sementara untuk perkantoran swasta sifatnya masih imbauan.

2. Kemenhub Akan Terapkan Kebijakan 4 in 1

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya bakal mengkaji kebijakan 3 in 1 untuk diupgrade menjadi 4 in 1.

Langkah itu untuk mendorong masyarakat agar tidak menggunakan kendaraan pribadi, sehingga polusi udara akibat kendaraan bisa ditekan.

"Berkaitan dengan utilitas, kendaraan-kendaraan ini banyak digunakan satu orang atau maksimal dua orang. Oleh karena itu dipertimbangkan untuk membuat 3 in 1 jadi 4 in 1," kata Menhub usai ratas di Istana Negara, Senin (14/8/2023).

3. Pembentukan Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Jabodetabek

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, satgas akan melakukan pemeriksaan lapangan klarifikasi mendalam PLTU unit-unit dalam manajemen PLN serta PLTU dan diesel dari pembangkit listrik independen/individual se-Jabodetabek sekaligus manufaktur dan juga keberadaan stockpile batubara.

4. Modifikasi Cuaca di Jabodetabek

Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, pemerintah bakal melakukan modifikasi cuaca di Jabodetek mulai pekan depan.
Kemungkinan tanggal 22, 21, 22, 28 Agustus. Kemudian di bulan September tanggal 2, 5, dan seterusnya.