Kunjungi Konstituen di Probolinggo, Misbakhun Ingatkan Bahaya Investasi Ilegal
Minggu, 13 Agustus 2023 - 12:30 WIB
loading...
Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengunjungi konstituennya di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada masa reses kali ini. Foto/Ist
A
A
A
PROBOLINGGO - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengunjungi konstituennya di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur pada masa reses parlemen kali ini. Ia mengingatkan masyarakat mengenai pentingnya literasi keuangan dan transparansi penggunaan anggaran negara.
Pertemuan dengan konstituen dibalut dalam Penyuluhan Jasa Keuangan di Kecamatan Tiris, Probolinggo, Jumat (11/8/2023). Acara yang mengangkat tema Bahaya Investasi Ilegal itu merupakan hasil kerja sama Komisi XI DPR dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Di depan ratusan warga, Misbakhun menjelaskan tentang OJK yang bertugas mengawasi lembaga jasa keuangan bank dan non-bank. "Jadi, semisal bapak dan ibu ada masalah dengan bank, bisa mengadu ke OJK," kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Minggu (13/8/2023).
Legislator Partai Golkar itu kemudian menyodorkan contoh untuk menjelaskan peran OJK. "Misalnya bapak atau ibu mengambil kredit sepeda, padahal cuma menunggak satu bulan sementara motornya sudah disita, nah silakan mengaduk ke OJK," kata wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jatim II (Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo) itu.
Baca Juga: Sosialisasikan QRIS, Misbakhun Datangi Konstituen di Dapil
Ratusan warga Tiris tampak antusias mendengarkan paparan Misbakhun. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu juga menyodorkan contoh lain.
Misbakun menjelaskan masyarakat yang tinggal di antara Pegunungan Argopuro dan Gunung Lemongan itu memiliki antusiasme tinggi untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Karena itu, dia mengingatkan warga memastikan lembaga yang mengumpulkan dana untuk haji dan umrah benar-benar tercatat di OJK.
"Kalau lembaga tersebut tidak memiliki izin untuk mengumpulkan uang dari masyarakat, akan ditindak oleh OJK," katanya.
Misbakhun juga menjadi pembicara acara yang diselenggarakan Komisi XI DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Sabtu (12/8/2023) kemarin. Acara bertitel Akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Sekolah itu dihadiri 200 guru dan unsur Forkopimda Probolinggo.
Di acara yang dihadiri juga oleh Plt Bupati Probolinggo Timbol Prihanjoko tersebut, Misbakhun menyatakan UUD 1945 mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total APBN.
"Maka, berikutnya ialah bagaimana dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut teralokasikan dengan tepat, terbelanjakan dengan benar, dan dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari pelaporan keuangan negara," ujar Sekjen Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) ini.
Baca Juga: Misbakhun Dorong Program Peningkatan SDM dan UMKM
Alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) itu menambahkan pendidikan adalah pemutus mata rantai kemiskinan. Merujuk teori kemiskinan, Misbakhun menjelaskan, biasanya keluarga miskin melahirkan orang miskin baru. Penyebabnya, orang miskin tidak mampu menyekolahkan anaknya karena penghasilannya hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya generasi baru itu hanya mendapatkan pekerjaan rendah yang melahirkan kemiskinan baru.
Misbakhun pun dalam paparannya menukil salah satu lirik Himne Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tentang pendidik bagai secercah cahaya.
"Bapak dan ibu sekalian, pendidikan adalah pemutus mata rantai kemiskinan," katanya di acara yang juga menghadirkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Karyadi sebagai salah satu narasumber itu.
Pertemuan dengan konstituen dibalut dalam Penyuluhan Jasa Keuangan di Kecamatan Tiris, Probolinggo, Jumat (11/8/2023). Acara yang mengangkat tema Bahaya Investasi Ilegal itu merupakan hasil kerja sama Komisi XI DPR dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Di depan ratusan warga, Misbakhun menjelaskan tentang OJK yang bertugas mengawasi lembaga jasa keuangan bank dan non-bank. "Jadi, semisal bapak dan ibu ada masalah dengan bank, bisa mengadu ke OJK," kata Misbakhun dalam keterangan tertulis, Minggu (13/8/2023).
Legislator Partai Golkar itu kemudian menyodorkan contoh untuk menjelaskan peran OJK. "Misalnya bapak atau ibu mengambil kredit sepeda, padahal cuma menunggak satu bulan sementara motornya sudah disita, nah silakan mengaduk ke OJK," kata wakil rakyat asal Daerah Pemilihan Jatim II (Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Kota Probolinggo) itu.
Baca Juga: Sosialisasikan QRIS, Misbakhun Datangi Konstituen di Dapil
Ratusan warga Tiris tampak antusias mendengarkan paparan Misbakhun. Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu juga menyodorkan contoh lain.
Misbakun menjelaskan masyarakat yang tinggal di antara Pegunungan Argopuro dan Gunung Lemongan itu memiliki antusiasme tinggi untuk melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Karena itu, dia mengingatkan warga memastikan lembaga yang mengumpulkan dana untuk haji dan umrah benar-benar tercatat di OJK.
"Kalau lembaga tersebut tidak memiliki izin untuk mengumpulkan uang dari masyarakat, akan ditindak oleh OJK," katanya.
Misbakhun juga menjadi pembicara acara yang diselenggarakan Komisi XI DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Sabtu (12/8/2023) kemarin. Acara bertitel Akuntabilitas Dana Bantuan Operasional Sekolah itu dihadiri 200 guru dan unsur Forkopimda Probolinggo.
Di acara yang dihadiri juga oleh Plt Bupati Probolinggo Timbol Prihanjoko tersebut, Misbakhun menyatakan UUD 1945 mengamanatkan alokasi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total APBN.
"Maka, berikutnya ialah bagaimana dana Bantuan Operasional Sekolah tersebut teralokasikan dengan tepat, terbelanjakan dengan benar, dan dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari pelaporan keuangan negara," ujar Sekjen Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) ini.
Baca Juga: Misbakhun Dorong Program Peningkatan SDM dan UMKM
Alumnus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) itu menambahkan pendidikan adalah pemutus mata rantai kemiskinan. Merujuk teori kemiskinan, Misbakhun menjelaskan, biasanya keluarga miskin melahirkan orang miskin baru. Penyebabnya, orang miskin tidak mampu menyekolahkan anaknya karena penghasilannya hanya cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya generasi baru itu hanya mendapatkan pekerjaan rendah yang melahirkan kemiskinan baru.
Misbakhun pun dalam paparannya menukil salah satu lirik Himne Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tentang pendidik bagai secercah cahaya.
"Bapak dan ibu sekalian, pendidikan adalah pemutus mata rantai kemiskinan," katanya di acara yang juga menghadirkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Karyadi sebagai salah satu narasumber itu.
(hri)
Lihat Juga :
