DPR RI-Perhutani Dorong Perhutanan Sosial untuk Wujudkan Ketahanan Pangan

BANDUNG BARAT - Implementasi program Perhutanan Sosial harus mendorong penguatan ketahanan pangan di masyarakat termasuk dalam kondisi pandemi COVID-19.

Hal itu yang jadi perhatian anggota Komisi IV DPR RI Yadi Srimulyadi dan Perhutani Jabar-Banten saat dialog dengan LMDH dan tokoh masyarakat Desa Cikidang, Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Anggota Komisi IV DPR RI Yadi Srimulyadi menilai, program Perhutanan Sosial yang sudah digagas lama dan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 dibeberapa daerah cukup efektif.

Tinggal pemahaman dari para Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) terus ditingkatkan, termasuk inovasi diversifikasi tanaman yang diperbolehkan di kawasan hutan.

"Di beberapa daerah supporting Perhutanan Sosial dalam mewujudkan ketahanan pangan sudah baik. Di Lembang yang tanahnya subur, saya yakin program ini berhasil sesuai harapan pemerintah," ucapnya disela kegiatan resesnya yang digagas bersama Forum Penyelamat Lingkungan Hidup (FPLH) Jabar, Rabu (29/7/2020).

Beberapa LMDH ada yang sudah mendapatkan SK Kemitraan Kehutanan program ini dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Di antaranya LMDH Kidang Jaya, Desa Cikidang, Asper Lembang; LMDH Teguh Pamitran, Desa Suntenjaya, Lembang, Asper Manglayang Barat; LMDH Manglayang Hijau dan Manglayang Lestari, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Asper Manglayang Barat, dan LMDH Pada Maju, Asper Padalarang.

"Makanya perlu peningkatan kemampuan dan wawasan dari LMDH dalam memanfaatkan hutan, agar secara ekonomis bisa menciptakan ketahanan pangan namun di sisi lain fungsi ekologis hutannya tetap terjaga," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.

Pada kesempatan yang sama, Wakadivreg Perhutani Jabar-Banten Amas Widjaya mencontohkan, untuk LMDH Kidang Jaya, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, KBB, berdasarkan SK mendapatkan lahan garapan seluas 430 hektare.

Namun, setiap LMDH mendapatkan lahan garapan berbeda-beda tergantung dari hutan pangkuan desa. Tapi ketentuan pemerintah satu orang maksimal menggarap 2 hektare lahan.

"Ada batasan bagi mereka yang dalam menggarap lahan program Perhutanan Sosial ini. Karena ini hutan lindung maka jangan sampai mengubah fungsi hutan, fungsi ekologi, namun fungsi ekonominya tetap harus dirasakan masyarakat," tuturnya.

Administratur Perhutani KPH Bandung Utara Komarudin menambahkan, pemanfaatan lahan yang dilakukan lebih kepada agroforestery. (Baca juga: Teror Molotov Diduga Dilakukan oleh Kelompok Sama, Ini Kata Polisi)

Yakni pohon utama diperkaya pohon buah-buahan yang bisa manahan air tapi menghasilkan secara ekonomi. Seperti yang sudah umum adalah tanaman kopi, berikutnya tanaman alpukat, nangka, dan distrata paling bawah bisa tanaman perdu seperti stevia, jahe, dan lainnya.

"Jadi tidak mengubah fungsi hutan, tapi tetap menghasilkan bagi masyarakat sekitar hutan," pungkasnya. (Baca juga: Bertambah 4 Terkonfirmasi Positif, Majalengka Sentuh 23 Orang)