Ratusan Buruh Bakal Demo Tolak Konversi Jabatan Pelindo
Sabtu, 05 Agustus 2023 - 03:14 WIB
loading...
Ratusan buruh di lingkungan Pelabuhan Indonesia (Pelindo) bakal demonstrasi menolak konversi kelas jabatan yang akan diterapkan pihak manajemen. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Ratusan buruh di lingkungan Pelabuhan Indonesia (Pelindo) bakal demonstrasi menolak konversi kelas jabatan yang akan diterapkan pihak manajemen. Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia bersatu (SPPI Bersatu) beserta Dewan Pimpinan Cabang di lingkungan Pelindo berencana menggelar aksi demo jika permintaannya tak dipenuhi pihak manajemen.
“Kalau apa yang kami sampaikan tidak diakomodir oleh manajemen, tak tertutup kemungkinan akan melakukan demo, bukan lagi ke kantor pusat Pelindo, tapi ke Kantor Kementerian BUMN,” kata Ketua Umum SPPI Bersatu Dodi Nurdiana dalam siaran persnya, Jumat (4/8/2023).
Mereka menolak konversi kelas jabatan yang akan diterapkan Manajemen PT Pelindo (Persero). Sebab, hal itu dipandang tidak memenuhi prinsip keadilan bagi pekerja dan tidak memenuhi tata kelola good corporate governance pada klausul hubungan dengan pekerja yang menyebutkan bahwa perseroan membina hubungan yang baik, harmonis, efektif, dan saling menguntungkan dengan pekerja.
Baca juga: Benahi Pelabuhan Belawan, Pelindo Dapat Kucuran Dana Rp6 T dari Dubai Port World
Dia mengungkapkan, ada yang lebih penting saat ini adalah GCG Pelindo yang mengatur soal perjanjian kerja bersama (PKB), peraturan perusahaan, dan Pedoman Kode Etik Bisnis. “Mari tuntaskan PKB terlebih dulu, PKB yang mengatur Konversi Kelas Jabatan, baru kemudian dibuat Peraturan Perusahaan dan Kita Sosialisasikan bersama untuk seluruh pekerja,” ujarnya.
Terlebih, saat ini sosialisasi yang dilakukan manajemen terkait harmonisasi kelas jabatan dan remunerasi pekerja pascamerger merupakan harmonisasi kelas jabatan yang tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan yang berpotensi memecah belah pekerja, menimbulkan demotivasi pekerja, dan berpotensi mengganggu proses bisnis di pelabuhan.
Dia mengungkapkan hal-hal yang mendasari itu telah disampaikan kepada manajemen PT Pelindo (Persero) baik secara langsung maupun melalui beberapa surat yang dilayangkan oleh SPPI Bersatu. “Kami telah beberapa kali menyampaikan masukan kepada managemen terkait harmonisasi kelas jabatan dan remunerasi baik secara langsung maupun secara tertulis melalui surat resmi serikat, namun tidak satu surat pun mendapatkan balasan dari manajemen,” tuturnya.
Diketahui, SPPI Bersatu sedang melakukan perundingan PKB Pascamerger dengan Managemen PT Pelindo (Persero). Namun hingga saat ini belum dapat disepakati oleh para pihak di mana salah satu hal penting adalah terkait harmonisasi kelas jabatan dan remunerasi pekerja.
“Dengan kondisi kelas jabatan yang berbeda-beda setiap regional SPPI Bersatu meminta penerapan hal tersebut harus mempertimbangkan prinsip-prinsip yang adil bagi seluruh pekerja,” ucapnya.
Kendati demikian, SPPI Bersatu komitmen tetap melakukan operasional di lingkungan pelabuhan. Hal ini merupakan wujud tanggung jawab atas kemajuan dan peningkatan kinerja pelayanan operasional pelabuhan yang ujungnya adalah peningkatan perekonomian nasional.
“Kami dari awal sangat mendukung dan terus mengawal proses merger pelabuhan yang telah terlaksana pada tanggal 1 Oktober 2021 lalu untuk dapat selalu menuju keberhasilan sesuai sebagaimana arahan para pemegang saham yaitu menjadikan pelabuhan di Indonesia dapat bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan kelas dunia,” jelas Dodi.
SPPI Bersatu berharap persoalan ini dapat segera dituntaskan, mengingat sebentar lagi memasuki tahun politik. “Kami enggak mau ada yang menunggangi kita dengan isu-isu yang akhirnya bisa mengganggu kelancaran pelayanan kepelabuhanan,” pungkasnya.
“Kalau apa yang kami sampaikan tidak diakomodir oleh manajemen, tak tertutup kemungkinan akan melakukan demo, bukan lagi ke kantor pusat Pelindo, tapi ke Kantor Kementerian BUMN,” kata Ketua Umum SPPI Bersatu Dodi Nurdiana dalam siaran persnya, Jumat (4/8/2023).
Mereka menolak konversi kelas jabatan yang akan diterapkan Manajemen PT Pelindo (Persero). Sebab, hal itu dipandang tidak memenuhi prinsip keadilan bagi pekerja dan tidak memenuhi tata kelola good corporate governance pada klausul hubungan dengan pekerja yang menyebutkan bahwa perseroan membina hubungan yang baik, harmonis, efektif, dan saling menguntungkan dengan pekerja.
Baca juga: Benahi Pelabuhan Belawan, Pelindo Dapat Kucuran Dana Rp6 T dari Dubai Port World
Dia mengungkapkan, ada yang lebih penting saat ini adalah GCG Pelindo yang mengatur soal perjanjian kerja bersama (PKB), peraturan perusahaan, dan Pedoman Kode Etik Bisnis. “Mari tuntaskan PKB terlebih dulu, PKB yang mengatur Konversi Kelas Jabatan, baru kemudian dibuat Peraturan Perusahaan dan Kita Sosialisasikan bersama untuk seluruh pekerja,” ujarnya.
Terlebih, saat ini sosialisasi yang dilakukan manajemen terkait harmonisasi kelas jabatan dan remunerasi pekerja pascamerger merupakan harmonisasi kelas jabatan yang tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan yang berpotensi memecah belah pekerja, menimbulkan demotivasi pekerja, dan berpotensi mengganggu proses bisnis di pelabuhan.
Dia mengungkapkan hal-hal yang mendasari itu telah disampaikan kepada manajemen PT Pelindo (Persero) baik secara langsung maupun melalui beberapa surat yang dilayangkan oleh SPPI Bersatu. “Kami telah beberapa kali menyampaikan masukan kepada managemen terkait harmonisasi kelas jabatan dan remunerasi baik secara langsung maupun secara tertulis melalui surat resmi serikat, namun tidak satu surat pun mendapatkan balasan dari manajemen,” tuturnya.
Diketahui, SPPI Bersatu sedang melakukan perundingan PKB Pascamerger dengan Managemen PT Pelindo (Persero). Namun hingga saat ini belum dapat disepakati oleh para pihak di mana salah satu hal penting adalah terkait harmonisasi kelas jabatan dan remunerasi pekerja.
“Dengan kondisi kelas jabatan yang berbeda-beda setiap regional SPPI Bersatu meminta penerapan hal tersebut harus mempertimbangkan prinsip-prinsip yang adil bagi seluruh pekerja,” ucapnya.
Kendati demikian, SPPI Bersatu komitmen tetap melakukan operasional di lingkungan pelabuhan. Hal ini merupakan wujud tanggung jawab atas kemajuan dan peningkatan kinerja pelayanan operasional pelabuhan yang ujungnya adalah peningkatan perekonomian nasional.
“Kami dari awal sangat mendukung dan terus mengawal proses merger pelabuhan yang telah terlaksana pada tanggal 1 Oktober 2021 lalu untuk dapat selalu menuju keberhasilan sesuai sebagaimana arahan para pemegang saham yaitu menjadikan pelabuhan di Indonesia dapat bersaing dengan pelabuhan-pelabuhan kelas dunia,” jelas Dodi.
SPPI Bersatu berharap persoalan ini dapat segera dituntaskan, mengingat sebentar lagi memasuki tahun politik. “Kami enggak mau ada yang menunggangi kita dengan isu-isu yang akhirnya bisa mengganggu kelancaran pelayanan kepelabuhanan,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
