Hasil Survei Masyarakat Jawa Barat Setuju Kehadiran Polisi RW
loading...
Kehadiran Polisi RW yang digagas Mabes Polri disambut positif oleh masyarakat. Berdasarkan hasil survei, mayoritas publik setuju dengan program Polisi RW. Foto/Ist
A
A
A
BANDUNG - Kehadiran Polisi RW yang digagas Mabes Polri di masa kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo disambut positif oleh masyarakat. Berdasarkan hasil survei di lapangan diketahui mayoritas publik setuju dengan program Polisi RW.
Program ini mendapat sambutan dan apresiasi positif dari publik, khususnya masyarakat Jawa Barat.
"Dari hasil temuan kami, 73,6 persen publik setuju akan hadirnya Polisi RW sebagai bagian dari struktur Kamtibmas," kata Direktur Eksekutif FIXPOLL Indonesia Mohammad Anas RA dalam keterangan resminya, Selasa (1/8/2023).
Anas menyebutkan hanya 25,8 persen publik yang tidak setuju. Selebihnya 0,5 persen tidak tahu atau tidak jawab.
"Hal ini menandakan bahwa Polri sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Publik menginginkan semakin dekat dengan Polri sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat," tandasnya.
Berdasarkan hasil analisis hasil survei, dia mengungkapkan bahwa dengan maraknya berbagai kasus kriminalitas, seperti begal, perampokan, penculikan anak, narkoba, pemerkosaan, penipuan, terutama di gang-gang dan lorong-lorong, kehadiran Polisi RW ini menjadi akses pertama publik dalam memberikan pengaduan dan melakukan upaya preventif.
"Di sisi lain, ada juga kekhawatiran Polisi RW ini menjadi alat politik kandidat tertentu yang dibentuk strukturalnya jelang pemilu 2024. Kita berharap ini tidak terjadi," ungkapnya.
Survei ini dilaksanakan pada 15-22 Juni 2023 di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan metode multistage random sampling pada tingkat kepercayaan 95 persen, melibatkan 840 responden serta margin of error di kisaran 3,38 persen.
Program ini mendapat sambutan dan apresiasi positif dari publik, khususnya masyarakat Jawa Barat.
"Dari hasil temuan kami, 73,6 persen publik setuju akan hadirnya Polisi RW sebagai bagian dari struktur Kamtibmas," kata Direktur Eksekutif FIXPOLL Indonesia Mohammad Anas RA dalam keterangan resminya, Selasa (1/8/2023).
Anas menyebutkan hanya 25,8 persen publik yang tidak setuju. Selebihnya 0,5 persen tidak tahu atau tidak jawab.
"Hal ini menandakan bahwa Polri sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Publik menginginkan semakin dekat dengan Polri sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat," tandasnya.
Berdasarkan hasil analisis hasil survei, dia mengungkapkan bahwa dengan maraknya berbagai kasus kriminalitas, seperti begal, perampokan, penculikan anak, narkoba, pemerkosaan, penipuan, terutama di gang-gang dan lorong-lorong, kehadiran Polisi RW ini menjadi akses pertama publik dalam memberikan pengaduan dan melakukan upaya preventif.
"Di sisi lain, ada juga kekhawatiran Polisi RW ini menjadi alat politik kandidat tertentu yang dibentuk strukturalnya jelang pemilu 2024. Kita berharap ini tidak terjadi," ungkapnya.
Survei ini dilaksanakan pada 15-22 Juni 2023 di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan metode multistage random sampling pada tingkat kepercayaan 95 persen, melibatkan 840 responden serta margin of error di kisaran 3,38 persen.
(shf)
Lihat Juga :
