Gubernur Kalteng Sugianto Sabran Tegaskan Sekolah Harus Bebas dari Pungli

PALANGKA RAYA - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo, dan Sekretaris Daerah Kalteng Nuryakin turut menghadiri Focus Group Discussion (FGD) 'Penguatan Kompetensi MKKS SMA/SMK/SLB/Pengawas', di Ballroom Hotel Aquarius Sampit, Rabu (26/7/2023).

FGD yang mengangkat tema 'Pengelolaan Sekolah Bebas Pungli' tersebut diikuti ratusan peserta yang terdiri dari kepala SMA/SMK/SLB/Pengawas dan Pengurus Komite Sekolah se-Kalimantan Tengah.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kalteng Herson B. Aden dalam pengantar FGD menyebut bahwa tujuan dari FGD adalah penguatan kompetensi dan wahana menyerap aspirasi dari unit penyelenggara pendidikan khususnya SMA/ SMK/ dan SLB, guna kemajuan pembangunan khususnya sektor pendidikan, melalui pengelolaan sekolah bebas pungli.

Ia mengatakan forum ini selain sebagai wahana diskusi, juga bentuk silahturahim Gubernur Sugianto dengan insan-insan pendidik, untuk mendengar langsung permasalahan-permasalahan pendidikan yang terjadi di lapangan.

Sementara itu Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo menyebut bahwa permasalahan di sektor pendidikan selalu ada hampir di seluruh daerah di Indonesia, karena merupakan hal yang sangat kompleks dan komprehensif.

“Masalah anggaran pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik , peningkatan kualitas sumber daya pendidik, sarana prasarana hingga infrastruktur pendidikan adalah satu kesatuan yang saling mengkait. Dengan keterbatasan dari pemerintah untuk memenuhi itu semua, perlu koordinasi dan komunikasi yang baik dan intens antar stakeholders termasuk penyelenggara pendidikan itu sendiri,” ujarnya.

Ia juga menyebut bahwa anggaran untuk sektor pendidikan di Kalteng pada 2023 ini menduduki urutan kedua setelah PUPR. “Pada Tahun Anggaran 2023 ini, anggaran bidang pendidikan di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp1,258 triliun lebih, urutan kedua terbesar setelah Dinas PUPR. Secara keseluruhan, dana pendidikan yang disalurkan ke sekolah-sekolah (SMA, SMK dan SLB) adalah Rp406,397 miliar lebih,” imbuhnya.

Senada dengan Wagub, Gubernur Sugianto Sabran tidak menampik bahwa baik Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah masih belum bisa maksimal dalam pemenuhan kebutuhan di sektor pendidikan, disebabkan keterbatasan anggaran.

“Sektor pendidikan adalah sektor yang berkembang secara dinamis dari segi kuantitas maupun kualitas, sesuai dengan tuntutan zaman. Anggaran 20 persen dari APBN atau APBD, belum bisa memenuhi kebutuhan ideal di sektor pendidikan” ujarnya.

Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini menyebut saat ini bantuan seperti dana BOS dan bantuan lainnya untuk pendidikan sangat minim. Di sisi lain negara menjamin setiap warga negara untuk berhak mendapat pendidikan yang layak, tak terkecuali masyarakat kurang mampu.

“Pemerintah harus menjamin warga yang tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan yang sama dan layak, serta setara,” tegasnya.