5 SDN di Ponorogo Tak Dapat Siswa Baru dan Bikin Guru Menangis, Partai Perindo Minta 3 Hal Ini Dievaluasi

PONOROGO - Kepala Sekolah Dasar (SD) di Ponorogo, Jawa Timur menangis sebab tidak ada murid baru yang mendaftar di sekolahnya. Terdapat lima SD di Ponorogo yang tidak mendapat murid baru, di antaranya SDN Jalen (Balong), SDN 2 Munggu (Bungkal), SDN 3 Babadan (Banadan), SDN 1 Duri (Slahung) dan SDN 2 Tegalombo (Kauman).

Menanggapi ini, Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo Ike Julies Tiati mengatakan, kekurangan murid di lembaga pendidikan merupakan kejadian atau fenomena rutin setiap memasuki tahun ajaran baru.



Hal tersebut, kata dia, bukan hanya terjadi di tingkat SD saja, kekurangan murid juga terjadi di sekolah lanjutan seperti Sekolah Menengah Pertama (SMP).

"Kejadian berulang ini perlu dievaluasi lebih lanjut agar dapat diketahui penyebabnya," kata Ike dalam keterangannya, Jumat (21/7/2023).



Ike, yang juga merupakan --Bacaleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan 2 (Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Prabumulih, Muara Enim, Penukal Abab Lematang Ilir, Lahat, dan Empat Lawang)--itu menyebut, kejadian berulang di mana sekolah baik tingkat SD maupun tingkat SMP tidak mendapat murid baru, seharusnya menjadi tamparan keras bagi pejabat di lembaga pendidikan.

Pasalnya, selama ini, sekolah-sekolah negeri selalu berorientasi pada kuantitas murid, bukan pada kualitas pembelajaran yang diberikan.



"Sehingga, jangan sampai persaingan antar-lembaga pendidikan menjadi ajang untuk mendapatkan keuntungan," ujar mantan news anchor dengan nama Ike Suharjo itu.

Karena itu, Ike menyampaikan, sebagai partai politik yang sensitifitas dalam isu sosial, perempuan dan anak, ada beberapa hal yang menjadi perhatian bagi Partai Perindo.

Pertama, Partai Perindo meminta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo untuk tidak menyalahkan pihak lain atas kasus 5 SDN di Ponorogo tidak mendapat murid baru.

Di mana seharusnya, kejadian ini menjadi tamparan keras bagi pejabat di lingkungan sekolah dan dinas pendidikan.

"Mengapa orang tua siswa lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah lain atau bahkan di sekolah berbasis agama baik formal maupun nonformal. Hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi agar kedepannya bisa lebih baik lagi," ucapnya.

Kedua, Partai Perindo yang dikenal peduli rakyat kecil, gigih memperjuangkan penciptaan lapangan kerja, dan Indonesia sejahtera itu meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan evaluasi terhadap sistem penerimaan murid baru secara menyeluruh.

Selain banyaknya kecurangan di setiap PPDB, banyak juga sekolah yang tidak mendapat murid baru setiap tahunnya.

"Kejadian tersebut selalu berulang tanpa ada solusi dari pemerintah, sehingga pemerintah perlu melakukan evaluasi. Bukan hanya mengenai penerimaan murid baru saja. Namun, juga evaluasi sistem pembelajaran di sekolah-sekolah negeri," ucapnya.

Ketiga, Partai Perindo meminta pemerintah untuk memperhatikan penyebaran sekolah di setiap wilayahnya. Penyebaran sekolah juga harus melihat demografi penduduk dan siswa.

"Karena, masih banyak daerah yang jumlah penduduknya banyak tapi sekolahnya sedikit. Sebaliknya, jumlah penduduk sedikit tapi sekolah banyak," pungkasnya.