Bertemu Kades di Singkep Barat, Gubernur Kepri Janjikan Anggaran Bangun Jalan Rp76 Miliar
Minggu, 02 Juli 2023 - 10:40 WIB
loading...
Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad saat bersilaturahmi bersama seluruh Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga. Foto/Dok. kepriprov.go.id
A
A
A
LINGGA - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad bertemu dengan para Kepala Desa (Kades) se-Kecamatan Singkep Barat, Kabupaten Lingga. Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Desa Sungai Harapan tersebut, Ansar menjanjikan adanya anggaran untuk pembangunan jalan.
Baca juga: Bangun Sinergitas, Koperasi Malaysia dan Indonesia Gelar Pameran Produk Bersama
Dilansir dari laman kepriprov.go.id, dalam pertemuan itu Ansar menyampaikan beberapa program pembangunan di wilayah Kecamatan Singkep Barat, untuk tahun 2023. Beberapa di antaranya adalah perbaikan infrastruktur jalan.
Infrastruktur jalan yang bakan dibangun adalah jalan Simpang Marok Tua, menuju Desa Marok Tua, dengan total anggaran Rp47,9 miliar, dan penanganan jalan Marok Kecil, menuju Rangsang, dengan nilai anggaran Rp26,9 miliar.
Baca juga: Gempa Bantul M6,4 Bersifat Merusak, Ini Hasil Analisis Geologi PVMBG
Anggaran infrastruktur jalan ini, didapatkan melalui dana dari Instruksi Presiden (Inpres) di Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kementerian PUPR, atas usulan Gubernur Kepri.
Selain itu, di Singkep Barat juga dilakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan Jagoh Dabo, sebesar Rp2 miliar dari APBD Provinsi Kepri. "Untuk daerah memang kita kejar anggarannya dari pusat, karena anggarannya ada asal kita usulkan, maka dari itu kita harus gerak dan rajin ajukan ke pusat," kata Ansar.
Dalam laman kepriprov.go.id itu, juga disebutkan Pemprov Kepri juga menyiapkan anggaran untuk perlindungan, yaitu melalui proteksi asuransi nelayan 1-5 GT di Kepri, yang jumlahnya mencapai sebanyak 34.418 jiwa.
Baca juga: Mengkhawatirkan! Karhutla di Dekat Pembangunan Bandara Singkawang Mencapai 20 Hektare
Anggaran untuk proteksi asuransi nelayan kecil ini, mencapai sebesar Rp6,93 miliar. Kabupaten Lingga, menjadi daerah yang terbanyak mendapatkan proteksi nelayan, yaitu sebanyak 10.210 jiwa.
Ansar juga menegaskan, Pemprov Kepri akan terus memberikan perhatian dan dukungan kepada masyarakat sampai ke lingkup terkecil. Ia menyebutkan, program pembangunan rumah layak huni bagi Suku Laut, sebanyak 100 rumah dengan total anggaran Rp7 miliar.
Program pemberian insentif bagi RT dan RW juga terus dilanjutkan Pemprov Kepri, di tahun 2023. Di mana pada tahun 2022 bantuan insentif tersebut, diberikan kepada 7.595 RT, dan 2.315 RW, dengan total anggaran sebesar Rp11,89 miliar.
Baca juga: Sisir Perkampungan, Tim Dokter Cari Warga Korban Keracunan Massal Olahan Daging Kurban
Untuk Kabupaten Lingga, terdapat 609 RT dan 269 RW yang menerima bantuan insentif, dengan total anggaran sebesar Rp1,05 miliar. "Hal ini merupakan komitmen Pemprov Kepri, dalam memberikan dukungan kepada masyarakat di tingkat desa untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan di daerah," kata Ansar.
Selain itu, Ansar juga menyampaikan tentang bantuan untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada tahun 2023, Pemprov Kepri akan memberikan bantuan sebesar Rp2,2 miliar kepada 275 BPD. Setiap BPD akan menerima bantuan sebesar Rp8 Juta. Di Kabupaten Lingga, terdapat 75 BPD yang akan menerima bantuan dengan total anggaran sebesar Rp600 Juta.
Lebih lanjut Ansar Ahmad berharap, dengan adanya bantuan ini, akan dapat meningkatkan kinerja dan peran BPD dalam mengawal pembangunan dan menyuarakan aspirasi masyarakat di tingkat desa. "Bantuan insentif ini diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi masyarakat, dalam memajukan desa-desa di Kepri," ucapnya.
Baca juga: Bangun Sinergitas, Koperasi Malaysia dan Indonesia Gelar Pameran Produk Bersama
Dilansir dari laman kepriprov.go.id, dalam pertemuan itu Ansar menyampaikan beberapa program pembangunan di wilayah Kecamatan Singkep Barat, untuk tahun 2023. Beberapa di antaranya adalah perbaikan infrastruktur jalan.
Infrastruktur jalan yang bakan dibangun adalah jalan Simpang Marok Tua, menuju Desa Marok Tua, dengan total anggaran Rp47,9 miliar, dan penanganan jalan Marok Kecil, menuju Rangsang, dengan nilai anggaran Rp26,9 miliar.
Baca juga: Gempa Bantul M6,4 Bersifat Merusak, Ini Hasil Analisis Geologi PVMBG
Anggaran infrastruktur jalan ini, didapatkan melalui dana dari Instruksi Presiden (Inpres) di Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kementerian PUPR, atas usulan Gubernur Kepri.
Selain itu, di Singkep Barat juga dilakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan Jagoh Dabo, sebesar Rp2 miliar dari APBD Provinsi Kepri. "Untuk daerah memang kita kejar anggarannya dari pusat, karena anggarannya ada asal kita usulkan, maka dari itu kita harus gerak dan rajin ajukan ke pusat," kata Ansar.
Dalam laman kepriprov.go.id itu, juga disebutkan Pemprov Kepri juga menyiapkan anggaran untuk perlindungan, yaitu melalui proteksi asuransi nelayan 1-5 GT di Kepri, yang jumlahnya mencapai sebanyak 34.418 jiwa.
Baca juga: Mengkhawatirkan! Karhutla di Dekat Pembangunan Bandara Singkawang Mencapai 20 Hektare
Anggaran untuk proteksi asuransi nelayan kecil ini, mencapai sebesar Rp6,93 miliar. Kabupaten Lingga, menjadi daerah yang terbanyak mendapatkan proteksi nelayan, yaitu sebanyak 10.210 jiwa.
Ansar juga menegaskan, Pemprov Kepri akan terus memberikan perhatian dan dukungan kepada masyarakat sampai ke lingkup terkecil. Ia menyebutkan, program pembangunan rumah layak huni bagi Suku Laut, sebanyak 100 rumah dengan total anggaran Rp7 miliar.
Program pemberian insentif bagi RT dan RW juga terus dilanjutkan Pemprov Kepri, di tahun 2023. Di mana pada tahun 2022 bantuan insentif tersebut, diberikan kepada 7.595 RT, dan 2.315 RW, dengan total anggaran sebesar Rp11,89 miliar.
Baca juga: Sisir Perkampungan, Tim Dokter Cari Warga Korban Keracunan Massal Olahan Daging Kurban
Untuk Kabupaten Lingga, terdapat 609 RT dan 269 RW yang menerima bantuan insentif, dengan total anggaran sebesar Rp1,05 miliar. "Hal ini merupakan komitmen Pemprov Kepri, dalam memberikan dukungan kepada masyarakat di tingkat desa untuk mendorong pembangunan dan kesejahteraan di daerah," kata Ansar.
Selain itu, Ansar juga menyampaikan tentang bantuan untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada tahun 2023, Pemprov Kepri akan memberikan bantuan sebesar Rp2,2 miliar kepada 275 BPD. Setiap BPD akan menerima bantuan sebesar Rp8 Juta. Di Kabupaten Lingga, terdapat 75 BPD yang akan menerima bantuan dengan total anggaran sebesar Rp600 Juta.
Lebih lanjut Ansar Ahmad berharap, dengan adanya bantuan ini, akan dapat meningkatkan kinerja dan peran BPD dalam mengawal pembangunan dan menyuarakan aspirasi masyarakat di tingkat desa. "Bantuan insentif ini diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi masyarakat, dalam memajukan desa-desa di Kepri," ucapnya.
(eyt)
Lihat Juga :
