Gizi Buruk di Madura Masih Tinggi, DPR: Pemerintah Harus Turun dan Membantu
loading...
Wakil Ketua BKSAP DPR Putu Supadma Rudana mengatakan kemiskinan serta gizi buruk di Madura masih sangat tinggi dan perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat. Foto/Ist
A
A
A
SUMENEP - Kemiskinan serta gizi buruk di Madura masih sangat tinggi dan perlu perhatian khusus dari pemerintah pusat. Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Putu Supadma Rudana mengatakan hal itu saat berkunjung ke Universitas Trunojoyo Madura (UTM), Sumenep, Jawa Timur.
"Pemerintah pusat harus segera turun tangan untuk membantu Madura mengentaskan kemiskinan dan gizi buruk," kata Putu, Jumat (30/6/2023).
Dia mencontohkan, Dinas Kesehatan Bangkalan mendapatkan alokasi Rp245 juta untuk penanganan stunting. Menurutnya, anggaran tersebut sangat minim.
"Total anak stunting di 20 desa ditetapkan lokus tersebut mencapai 656 anak, sementara jumlah keluarga yang berisiko stunting 10.940. Ini sangat kecil sekali," ujarnya.
Kunjungan itu juga dihadiri anggota DPR, Hasani Bin Zuber, Gilang Dhiela Fararez (FPDIP), Mulan Jameela (Gerindra), Arzeti Bilbina (PKB), Linda Megawati (PD), dan Didi Irawadi Syamsuddin (PD).
Putu menambahkan, peran parlemen dalam tiga fungsinya legislasi, anggaran dan pengawasan harus disinergikan secara maksimal dengan pemerintah, pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan.
Hal itu untuk memajukan potensi ekonomi pendidikan, pengentasan kemiskinan dan gizi buruk, perlindungan terhadap buruh migran dan menjaga budaya lokal di daerah serta mempromosikan potensi wisatanya.
“Perlu perhatian pemerintah agar seluruh potensi Madura punya dampak positif untuk peningkatan ekonomi masyarakat Madura. Kami harap ada kebijakan pemerintah yang mengafirmasi Madura agar seluruh potensi yang hulunya dari Madura, itu hilirnya juga diproses di Madura,” jelasnya.
"Pemerintah pusat harus segera turun tangan untuk membantu Madura mengentaskan kemiskinan dan gizi buruk," kata Putu, Jumat (30/6/2023).
Baca Juga
Dia mencontohkan, Dinas Kesehatan Bangkalan mendapatkan alokasi Rp245 juta untuk penanganan stunting. Menurutnya, anggaran tersebut sangat minim.
"Total anak stunting di 20 desa ditetapkan lokus tersebut mencapai 656 anak, sementara jumlah keluarga yang berisiko stunting 10.940. Ini sangat kecil sekali," ujarnya.
Kunjungan itu juga dihadiri anggota DPR, Hasani Bin Zuber, Gilang Dhiela Fararez (FPDIP), Mulan Jameela (Gerindra), Arzeti Bilbina (PKB), Linda Megawati (PD), dan Didi Irawadi Syamsuddin (PD).
Putu menambahkan, peran parlemen dalam tiga fungsinya legislasi, anggaran dan pengawasan harus disinergikan secara maksimal dengan pemerintah, pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan.
Baca Juga
Hal itu untuk memajukan potensi ekonomi pendidikan, pengentasan kemiskinan dan gizi buruk, perlindungan terhadap buruh migran dan menjaga budaya lokal di daerah serta mempromosikan potensi wisatanya.
“Perlu perhatian pemerintah agar seluruh potensi Madura punya dampak positif untuk peningkatan ekonomi masyarakat Madura. Kami harap ada kebijakan pemerintah yang mengafirmasi Madura agar seluruh potensi yang hulunya dari Madura, itu hilirnya juga diproses di Madura,” jelasnya.
Explore More