Terancam Terusir dari Tanah Kelahiran, Warga 16 Kampung Tua di Batam Mengadu ke DPR
Rabu, 21 Juni 2023 - 04:39 WIB
loading...
Perwakilan warga 16 kampung tua di Pulang Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau mengadukan nasib mereka ke DPR, Selasa (20/6/2023). Foto/Ist
A
A
A
BATAM - Perwakilan warga 16 kampung tua di Pulang Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau mengadukan nasib mereka ke DPR. Warga kampung tua yang berjumlah sekitar 10.000 jiwa terancam terusir dari tanah kelahiran mereka karena akan menjadi tempat pengembangan industri.
"Kami merasa terancam dengan rencana relokasi warga 16 kampung tua untuk kepentingan pengembangan industri dari pihak swasta. Kami berharap bisa dibantu dalam memperjuangkan hak-hak kami atas tanah maupun hak untuk hidup dengan layak di tanah kelahiran kami," kata perwakilan warga 16 kampung tua Pulau Rempang, Rusli Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2023).
Baca juga: Pemerintah Buka Travel Bubble Batam-Bintan-Singapura
Kedatangan perwakilan warga kampung tua Pulau Rempang diterima Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKB Yanuar Prihatin, dan anggota Fraksi PKB Ratna Juwita.
Relokasi warga dari 16 kampung adat Pulau Rempang akan memberikan banyak dampak negatif. Di antaranya hilangnya sejarah 16 kampung adat, mata pencaharian ribuan kepala keluarga, serta potensi konflik horizontal di lokasi baru.
"Kami menyayangkan sikap Pemerintah Kota Batam yang seolah lebih berpihak kepada kepentingan swasta daripada kami sebagai warga mereka," katanya.
Rusli Ahmad meminta bantuan DPR untuk memperjuangkan status tanah warga kampung tua ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selain itu, mereka berharap agar pemerintah tetap memperbolehkan menempati lahan di kampung tua.
Baca juga: Kapal Asing Berbendera Singapura Ditangkap di Perairan Batam
"Kami tidak menghalangi rencana pengembangan industri, toh kebutuhan lahan kami dari 16 kampung adat kami hanya sekitar 1.000 hektare, padahal pihak swasta mendapatkan izin mengarap lahan hingga 17.000 hektare. Kembangkan saja industri di 16.000 hektare di luar lahan kami," katanya.
Sementara itu, Yanuar Prihatin menyatakan keprihatinannya terhadap nasib warga kampung tua Pulau Rempang. Menurutnya, konflik agraria seringkali terjadi di Indonesia, dengan berbagai macam variannya.
"Kami akan berjuang mengadvokasi nasib warga kampung tua tersebut, termasuk dalam hal kejelasan status lahan yang telah lama mereka tempati dan kesempatan untuk tetap tinggal di kampung kelahiran mereka," katanya.
Yanuar juga mengakui usaha mempertahankan dan memperjelas status tanah warga kampung tua tidaklah mudah.
Karena itu, dia meminta agar warga tetap kompak dan bersama-sama dengan PKB membuka jalur komunikasi dengan pihak-pihak terkait, seperti BPN, Kementerian Perindustrian, dan pengelola kawasan otorita Batam.
"Kami berharap permasalahan ini bisa diselesaikan secara adil sehinga warga Kampung Tua Pulau Rempang mendapatkan kepastian hukum atas status tanah mereka. Tentu kami berharap agar bapak-ibu sekalian tidak akan terusir dari kampung halaman bapak," katanya.
"Kami merasa terancam dengan rencana relokasi warga 16 kampung tua untuk kepentingan pengembangan industri dari pihak swasta. Kami berharap bisa dibantu dalam memperjuangkan hak-hak kami atas tanah maupun hak untuk hidup dengan layak di tanah kelahiran kami," kata perwakilan warga 16 kampung tua Pulau Rempang, Rusli Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6/2023).
Baca juga: Pemerintah Buka Travel Bubble Batam-Bintan-Singapura
Kedatangan perwakilan warga kampung tua Pulau Rempang diterima Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKB Yanuar Prihatin, dan anggota Fraksi PKB Ratna Juwita.
Relokasi warga dari 16 kampung adat Pulau Rempang akan memberikan banyak dampak negatif. Di antaranya hilangnya sejarah 16 kampung adat, mata pencaharian ribuan kepala keluarga, serta potensi konflik horizontal di lokasi baru.
"Kami menyayangkan sikap Pemerintah Kota Batam yang seolah lebih berpihak kepada kepentingan swasta daripada kami sebagai warga mereka," katanya.
Rusli Ahmad meminta bantuan DPR untuk memperjuangkan status tanah warga kampung tua ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selain itu, mereka berharap agar pemerintah tetap memperbolehkan menempati lahan di kampung tua.
Baca juga: Kapal Asing Berbendera Singapura Ditangkap di Perairan Batam
"Kami tidak menghalangi rencana pengembangan industri, toh kebutuhan lahan kami dari 16 kampung adat kami hanya sekitar 1.000 hektare, padahal pihak swasta mendapatkan izin mengarap lahan hingga 17.000 hektare. Kembangkan saja industri di 16.000 hektare di luar lahan kami," katanya.
Sementara itu, Yanuar Prihatin menyatakan keprihatinannya terhadap nasib warga kampung tua Pulau Rempang. Menurutnya, konflik agraria seringkali terjadi di Indonesia, dengan berbagai macam variannya.
"Kami akan berjuang mengadvokasi nasib warga kampung tua tersebut, termasuk dalam hal kejelasan status lahan yang telah lama mereka tempati dan kesempatan untuk tetap tinggal di kampung kelahiran mereka," katanya.
Yanuar juga mengakui usaha mempertahankan dan memperjelas status tanah warga kampung tua tidaklah mudah.
Karena itu, dia meminta agar warga tetap kompak dan bersama-sama dengan PKB membuka jalur komunikasi dengan pihak-pihak terkait, seperti BPN, Kementerian Perindustrian, dan pengelola kawasan otorita Batam.
"Kami berharap permasalahan ini bisa diselesaikan secara adil sehinga warga Kampung Tua Pulau Rempang mendapatkan kepastian hukum atas status tanah mereka. Tentu kami berharap agar bapak-ibu sekalian tidak akan terusir dari kampung halaman bapak," katanya.
(shf)
Lihat Juga :
