Pemkot Bogor Minta Operasional Commuter Line Dihentikan Selama PSBB

BOGOR - Selama penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemerintah Kota Bogor meminta seluruh operasional Kereta Rel Listrik atau commuter line dihentikan selama 14 hari, terhitung mulai Rabu (15/4/2020).

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengaku sudah menyampaikan saran tersebut saat pertemuan melalui video confrence antara lima kepala daerah Bodebek dengan PT KAI Commuter Indonesia (KCI) terkait persiapan pemberlakuan PSBB.

"Intinya, kepada PT KAI maupun PT KCI, kami menyarankan agar menutup total operasional (KRL) selama 14 hari, saat PSBB diterapkan. Tujuannya untuk menyelamatkan jiwa manusia agar tidak terpapar virus COVID-19," ungkap Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, Bogor, Selasa (14/4/2020).

Lebih lanjut dia menjelaskan, risiko atau potensi penularan wabah virus Corona di moda transportasi massal sejenis KRL itu terlalu besar dan bisa menghambat efektivitas PSBB. Dengan kondisi seperti sekarang, pengendaliannya sangat lemah terhadap warga dari lima daerah yang akan melakukan PSBB.

"Kita tidak bisa menjamin bahwa pembatasan social distancing di dalam kereta api itu bisa terwujud. Buktinya apa? Buktinya terjadi penumpukan-penumpukan penumpang di setiap stasiun," ungkapnya.

Menurut dia, artinya permasalahnnya pada ketidakmampuan pemerintah untuk melakukan social distancing pada sarana moda transportasi kereta api.

"Kita bersepakat untuk melaksanakan semua pemikiran, usulan ini dengan cara bersurat resmi ke Menteri Perhubungan, Gubernur DKI Jakarta dan Gubernur Jabar. Untuk dilakukan pertimbangan-pertimbangan supaya tujuan dari social distancing yang sudah memakan biaya cukup besar tidak sia-sia," tegasnya.

Selain itu, kata Dedie, pihaknya bersama empat kepala daerah yang akan melaksanakan PSBB nanti juga meminta Gubernur DKI Jakarta untuk memikirkan lebih jauh. "Bagaimana sesungguhnya yang terjadi di Jakarta, bidang-bidang apa saja yang masih secara normal beroperasi di Jakarta ketika PSBB sudah mereka lakukan terlebih dahulu," ujarnya.

Sebab, lanjut dia, masih ada saja masyarakat dari lima daerah tersebut atau mereka yang berangkat dari Bogor dan Bekasi. Memiliki tujuan-tujuan tertentu di DKI Jakarta untuk melakukan aktivitas pekerjaan.

"Jadi, kalau memang hal tersebut bisa dipetakan Pemprov DKI Jakarta, kemudian dilakukan langkah-langkah yang lebih tegas. Tentunya dari wilayah Bogor dan Bekasi ini bisa ditekan semaksimal mungkin aktivitas warganya," tegasnya.