Pengosongan Plaza Bogor, Komisi II Mediasi Perumda PPJ dan Pedagang
loading...
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Anita Primasari Mongan memimpin rapat kerja dengan agenda mencari solusi atas polemik proses pengosongan Plaza Bogor. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
BOGOR - Komisi II DPRD Kota Bogor menggelar rapat kerja dengan agenda mencari solusi atas polemik proses pengosongan Plaza Bogor. Dalam rapat tersebut, hadir jajaran direksi Peruma Pasar Pakuan Jaya (PPJ) dan perwakilan pedagang yang saat ini masih bertahan di Plaza Bogor.
Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Anita Primasari Mongan. Hadir juga Wakil Ketua Komisi II, Jatirin beserta anggota Muaz HD, Ujang Sugandi, R Oyok Sukardi, Mahpudi Ismail, dan Rizal Utami.
Anita menerangkan, berdasarkan hasil rapat pihaknya menemukan titik tengah atas keinginan pedagang dan Perumda PPJ terkait rencana relokasi pedagang . Menurutnya, yang diharapkan pedagang itu adalah tempat penampungan pada saat itu dibangun.
”Nah tempat penampungannya mereka berharap nggak jauh, dekat-dekat situ. Kan kalau Blok F sama B kan agak jauh. Jadi kemungkinan akan di Pasar Bogor," kata Anita dalam keterangannya, Sabtu (10/6/2023).
Namun saat ini kondisi Pasar Bogor masih jauh dari kata layak untuk menampung para pedagang Plaza Bogor. Anita pun meminta Perumda PPJ merapikan Pasar Bogor agar para pedagang bisa berjualan dengan nyaman dan pembeli bisa berbelanja dengan aman.
Komisi II DPRD Kota Bogor memastikan akan mengawal terkait insentif harga sewa bagi para pedagang yang direlokasi. "Jadi itu aja sih. Perumda PPJ komitmen, dan kami kawal komitmen itu. Saya tunggu beritanya hari ini yang terkait biaya sewa," tegasnya.
Berdasarkan hasil rapat diketahui bahwa proses pembangunan Plaza Bogor memakan waktu 1,5 tahun. Kondisi ini berdampak pada menurunnya pendapatan Perumda PPJ sehingga berpengaruh kepada kontribusi terhadap PAD Kota Bogor.
Anita menekankan Perumda PPJ untuk meminimalisir potensi kehilangan pendapatan. "Betul, PD Pasar juga sudah menyatakan mereka kehilangan hampir 50%. Makanya kita berharap para pedagang mau kerja sama juga karena itu kan masuk lumayan walaupun cuma 50%," tuturnya.
Rapat kerja dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Anita Primasari Mongan. Hadir juga Wakil Ketua Komisi II, Jatirin beserta anggota Muaz HD, Ujang Sugandi, R Oyok Sukardi, Mahpudi Ismail, dan Rizal Utami.
Anita menerangkan, berdasarkan hasil rapat pihaknya menemukan titik tengah atas keinginan pedagang dan Perumda PPJ terkait rencana relokasi pedagang . Menurutnya, yang diharapkan pedagang itu adalah tempat penampungan pada saat itu dibangun.
”Nah tempat penampungannya mereka berharap nggak jauh, dekat-dekat situ. Kan kalau Blok F sama B kan agak jauh. Jadi kemungkinan akan di Pasar Bogor," kata Anita dalam keterangannya, Sabtu (10/6/2023).
Namun saat ini kondisi Pasar Bogor masih jauh dari kata layak untuk menampung para pedagang Plaza Bogor. Anita pun meminta Perumda PPJ merapikan Pasar Bogor agar para pedagang bisa berjualan dengan nyaman dan pembeli bisa berbelanja dengan aman.
Komisi II DPRD Kota Bogor memastikan akan mengawal terkait insentif harga sewa bagi para pedagang yang direlokasi. "Jadi itu aja sih. Perumda PPJ komitmen, dan kami kawal komitmen itu. Saya tunggu beritanya hari ini yang terkait biaya sewa," tegasnya.
Berdasarkan hasil rapat diketahui bahwa proses pembangunan Plaza Bogor memakan waktu 1,5 tahun. Kondisi ini berdampak pada menurunnya pendapatan Perumda PPJ sehingga berpengaruh kepada kontribusi terhadap PAD Kota Bogor.
Anita menekankan Perumda PPJ untuk meminimalisir potensi kehilangan pendapatan. "Betul, PD Pasar juga sudah menyatakan mereka kehilangan hampir 50%. Makanya kita berharap para pedagang mau kerja sama juga karena itu kan masuk lumayan walaupun cuma 50%," tuturnya.
(poe)
Lihat Juga :
