Tekan Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan, Pemprov Jatim Sediakan Hotline 129

SURABAYA - Pemerintahan Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) terus berupaya menekan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempaun. Salah satu upaya yakni dengan menyediakan layanan hotline SAPA 129. Dengan layanan ini, warga diharapkan semakin berani untuk menyampaikan laporan terkait kasus kekerasan .



Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meminta masyarakat, terutama kaum perempuan untuk tidak takut melapor ketika menjadi korban kekerasan. Saat ini, lanjut dia, Pemprov Jatim menyediakan layanan hotline SAPA 129 dan WA 0895 3487 71070.

"Layanan tersebut merupakan inovasi Layanan Untuk Anak dan Perempuan dalam Kasus Kekerasan (Lapor Pak) yang diinisiasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jatim," ungkap Khofifah, Jumat (19/5/2023).

Selain layanan hotline dan WhatsApp, mantan Menteri Sosial RI itu juga mempersilahkan masyarakat untuk langsung mendatangi UPT PPA DP3AK Jatim. Kunjungan dapat dilakukan pada hari kerja Senin-Jumat pukul 08.00-16.00 di jalan Arjuno No.88, Surabaya.

"Jangan pernah takut melapor. Segala bentuk kekerasan seksual sudah masuk ke dalam ranah tindak pidana dan harus segera diproses dengan aturan yang ada, siapapun yang terlibat di dalamnya," terang Khofifah.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) pada tahun 2022, terdapat 164 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan, atau 20,2% dari 811 kasus kekerasan pada perempuan yang dilaporkan di Jatim.

"Sedangkan, angka kekerasan seksual pada anak di tahun 2022 mencapai 602 kasus atau 51,85% dari total 1161 kasus kekerasan yang terjadi pada anak," tandasnya.
Khofifah mengatakan, memang ada tren penurunan kekerasan seksual pada anak di Jatim tahun 2021 yang sebelumnya tembus 59%. Hal tersebut harus menjadi perhatian dan perlu bergandengan tangan kerja keras semua pihak hulu hilir, preventif dan promotif.

"Saya sangat prihatin dan mengajak semua pihak bekerja keras untuk mengatasi sampai menghentikan kekerasan seksual pada perempuan dan anak-anak," terangnya.

Pemprov Jatim, kata dia, telah memiliki layanan penjangkauan untuk menjangkau korban kekerasan perempuan dan anak yang tidak atau belum mendapatkan akses layanan atau dilaporkan. Hal tersebut dilakukan dengan fasilitas Molin (Mobil Perlindungan) dan Torlin (Motor Perlindungan).

"Kami juga ada layanan hukum, fasilitas penampungan sementara atau rumah aman dengan kapasitas hingga 20 orang. Semuanya gratis," tuturnya.