Asal Usul Nama dan Sejarah Tanggamus Lampung, Kabupaten Berjuluk Bumi Begawi Jejama
Kamis, 20 April 2023 - 11:38 WIB
loading...
A
A
A
Berjalannya sistem pemerintahan tersebut berdasarkan pada sistem adat yang terdiri dari lima marga diantaranya Talangpadang, Benawang, Belungun, Pematang Sawah, dan Ngarip. Dari kelima marga tersebut masing-masing telah dikepalai oleh seorang pesirah yang membawahi beberapa desa.
Baca juga: Asal Usul dan Sejarah Lamongan, Wilayah yang Disahkan Kanjeng Sunan Giri
Pada tahun pada tahun 1944 atau memasuki masa kemerdekaan, berdirilah sebuah sistem pemerintahan yang berbentuk kecamatan dan kawedanan. Pada mulanya sistem ini dianggap sebagai sistem yang cocok untuk wilayah itu, namun pada akhirnya sistem itu diganti dan dihapuskan pada tahun 1964.
Sistem pemerintahan negeri merupakan sistem pengganti dari sistem kawedanan. Sama halnya dengan sistem kawedanan, pemerintahan negeri pun harus dihapuskan karena ada perubahan sistem pemerintahan baru di Tanggamus kala itu.
Perubahan sistem pemerintahan di Tanggamus selanjutnya, yakni persiapan pembentukan Bupati Lampung Selatan untuk Kota Agung yang berkedudukan di Kota Agung. Persiapan ini kemudian dilaksanakan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 114 pada tanggal 30 Juni 1979.
Baca juga: Asal Usul dan Sejarah Lamongan, Wilayah yang Disahkan Kanjeng Sunan Giri
Pada tahun pada tahun 1944 atau memasuki masa kemerdekaan, berdirilah sebuah sistem pemerintahan yang berbentuk kecamatan dan kawedanan. Pada mulanya sistem ini dianggap sebagai sistem yang cocok untuk wilayah itu, namun pada akhirnya sistem itu diganti dan dihapuskan pada tahun 1964.
Sistem pemerintahan negeri merupakan sistem pengganti dari sistem kawedanan. Sama halnya dengan sistem kawedanan, pemerintahan negeri pun harus dihapuskan karena ada perubahan sistem pemerintahan baru di Tanggamus kala itu.
Perubahan sistem pemerintahan di Tanggamus selanjutnya, yakni persiapan pembentukan Bupati Lampung Selatan untuk Kota Agung yang berkedudukan di Kota Agung. Persiapan ini kemudian dilaksanakan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Nomor 114 pada tanggal 30 Juni 1979.
Lihat Juga :
