Menteri Hadi Tegaskan Tak Pandang Bulu Berantas Mafia Tanah
Rabu, 12 April 2023 - 21:59 WIB
loading...
Menteri ATR/BPN, Hadi Tjahjanto menegaskan akan memberantas praktik mafia tanah tanpa pandang bulu. Foto: SINDOnews/Dede Febriansyah
A
A
A
PALEMBANG - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengaskan akan memberantas praktik mafia tanah tanpa pandang bulu.
Hadi mengatakan bahwa persoalan mafia tanah menjadi konsentrasi kementeriannya untuk segera dituntaskan.
"Persoalan mafia tanah ini menjadi semangat kita untuk melakukan pemberantasan. Kita akan menghajar sampai habis, bahkan yang terbaru di Kalimantan Selatan kasusnya sudah P21," ujar Hadi, di Palembang, Rabu (12/4/2023).
Baca juga: Menteri ATR BPN Serahkan 2.122 Sertifikat Tanah di Sumsel
Menurutnya, masalah mafia tanah adalah persoalan lama namun tak kunjung tuntas. Dirinya berjanji akan mengambil kebijakan yang bertujuan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi pihak atau oknum yang bermain mencari keuntungan pribadi.
"Jangan sampai urusan mafia tanah meruwetkan masyarakat. Ini juga jadi perintah Presiden untuk diselesaikan," tegasnya.
Termasuk juga dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terdapat beragam persoalan di daerah. Program ini dimanfaatkan oknum di BPN hingga menimbulkan permasalahan hukum.
Hadi mengatakan bahwa persoalan mafia tanah menjadi konsentrasi kementeriannya untuk segera dituntaskan.
"Persoalan mafia tanah ini menjadi semangat kita untuk melakukan pemberantasan. Kita akan menghajar sampai habis, bahkan yang terbaru di Kalimantan Selatan kasusnya sudah P21," ujar Hadi, di Palembang, Rabu (12/4/2023).
Baca juga: Menteri ATR BPN Serahkan 2.122 Sertifikat Tanah di Sumsel
Menurutnya, masalah mafia tanah adalah persoalan lama namun tak kunjung tuntas. Dirinya berjanji akan mengambil kebijakan yang bertujuan tidak memberikan ruang sedikit pun bagi pihak atau oknum yang bermain mencari keuntungan pribadi.
"Jangan sampai urusan mafia tanah meruwetkan masyarakat. Ini juga jadi perintah Presiden untuk diselesaikan," tegasnya.
Termasuk juga dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terdapat beragam persoalan di daerah. Program ini dimanfaatkan oknum di BPN hingga menimbulkan permasalahan hukum.
Lihat Juga :
