KPU Minta Pemda Optimalkan Dana APBD untuk Pilkada Serentak 2020
loading...
Ketua KPU, Arief Budiman. Foto/Dok/SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berharap, pemerintah daerah (pemda) tetap mengucurkan dana APBD untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19 .
Ketua KPU, Arief Budiman meminta pemda bisa memaksimalkan penganggaran Pilkada Serentak 2020 dari APBD. Dia pun akan mengecek kekuatan anggaran yang dimiliki pemda untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pilkada.
"Jika kemampuannya tidak bisa memenuhi, kita sudah mengusulkan pemenuhannya bisa bersumber dari APBN. Tapi, kalau pemerintah daerah bisa memenuhi dengan APBD, maka tidak diperlukan anggaran APBN," ujar Arief di Kantor KPU Kabupaten Bandung, Sabtu (18/7/2020). (Baca juga: Kasus Corona di DIY Terus Bertambah, Total Sudah Ada 416 Orang Positif )
Harapan tersebut, lanjut Arief, tak lepas dari dampak pandemi COVID-19 yang menimpa semua sektor, termasuk penyelenggaraan kontestasi politik yang membutuhkan peralatan protokol kesehatan.
"Maka dari itu, pengurus KPU tingkat kabupaten/kota harus terus berkoodinasi dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 atau Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat," katanya.
Lebih lanjut Arief mengakui, dari total 270 kabupaten/kota di Indonesia yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020, sebanyak 97 kabupaten/kota di antaranya belum menerima pencairan anggaran pilkada 100 persen.
"Baru 173 daerah yang pencairan anggarannya mencapai 100 persen, kita masih tunggu, mudah-mudahan yang belum bisa segera," katanya. (Baca juga: Bawaslu Jabar Serahkan Penetapan Bapaslon Independen ke KPU )
Dalam kesempatan itu, Arief juga menginstruksikan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) bisa cepat dan tepat menyelesaikan tugas seseuai jadwal yang telah ditentukan.
Dia tidak menginginkan munculnya kisruh akibat identitas pemilih tidak akurat. Masyarakat pun diharapkan melaporkan jika mengetahui adanya permasalahan terkait pendataan.
Selain itu, Arief memprediksi bahwa dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020, terdapat sekitar 420.000 pemilih baru yang akan mengikuti pencoblosan.
Angka itu diprediksi setelah adanya perubahan tanggal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dari yang semula dijadwalkan digelar pada 23 September menjadi 9 Desember 2020.
"Perubahan dari tanggal 23 September ke tanggal 9 Desember itu ada kurang lebih 420.000-an pemilih baru karena perubahan tanggal ya," tandasnya.
Diketahui, hingga kini, pemda masih fokus dalam penanganan pandemi COVID-19 lewat refocusing APBD. Bahkan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil sempat menyatakan, Pemprov Jabar tidak lagi memiliki alokasi anggaran untuk membantu penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 karena dana yang tersedia telah habis untuk penanganan COVID-19.
"Kami sudah tidak punya uang. Uang kita sudah habis buat (penanganan) COVID-19 dan bansos (bantuan sosial). Jadi, kalau ada permintaan ekstra (untuk pelaksanaan pilkada tahun ini), kami pasti kesulitan, kecuali anggarannya digeser tahun depan," ungkap Ridwan Kamil seusai pertemuan dengan Ketua MPR, Bambang Soesatyo di Rumah Dinas Gubernur Jabar, Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Jumat (12/6/2020) petang.
Ketua KPU, Arief Budiman meminta pemda bisa memaksimalkan penganggaran Pilkada Serentak 2020 dari APBD. Dia pun akan mengecek kekuatan anggaran yang dimiliki pemda untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pilkada.
"Jika kemampuannya tidak bisa memenuhi, kita sudah mengusulkan pemenuhannya bisa bersumber dari APBN. Tapi, kalau pemerintah daerah bisa memenuhi dengan APBD, maka tidak diperlukan anggaran APBN," ujar Arief di Kantor KPU Kabupaten Bandung, Sabtu (18/7/2020). (Baca juga: Kasus Corona di DIY Terus Bertambah, Total Sudah Ada 416 Orang Positif )
Harapan tersebut, lanjut Arief, tak lepas dari dampak pandemi COVID-19 yang menimpa semua sektor, termasuk penyelenggaraan kontestasi politik yang membutuhkan peralatan protokol kesehatan.
"Maka dari itu, pengurus KPU tingkat kabupaten/kota harus terus berkoodinasi dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 atau Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat," katanya.
Lebih lanjut Arief mengakui, dari total 270 kabupaten/kota di Indonesia yang menyelenggarakan Pilkada Serentak 2020, sebanyak 97 kabupaten/kota di antaranya belum menerima pencairan anggaran pilkada 100 persen.
"Baru 173 daerah yang pencairan anggarannya mencapai 100 persen, kita masih tunggu, mudah-mudahan yang belum bisa segera," katanya. (Baca juga: Bawaslu Jabar Serahkan Penetapan Bapaslon Independen ke KPU )
Dalam kesempatan itu, Arief juga menginstruksikan Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) bisa cepat dan tepat menyelesaikan tugas seseuai jadwal yang telah ditentukan.
Dia tidak menginginkan munculnya kisruh akibat identitas pemilih tidak akurat. Masyarakat pun diharapkan melaporkan jika mengetahui adanya permasalahan terkait pendataan.
Selain itu, Arief memprediksi bahwa dalam kontestasi Pilkada Serentak 2020, terdapat sekitar 420.000 pemilih baru yang akan mengikuti pencoblosan.
Angka itu diprediksi setelah adanya perubahan tanggal pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dari yang semula dijadwalkan digelar pada 23 September menjadi 9 Desember 2020.
"Perubahan dari tanggal 23 September ke tanggal 9 Desember itu ada kurang lebih 420.000-an pemilih baru karena perubahan tanggal ya," tandasnya.
Diketahui, hingga kini, pemda masih fokus dalam penanganan pandemi COVID-19 lewat refocusing APBD. Bahkan, Gubernur Jabar Ridwan Kamil sempat menyatakan, Pemprov Jabar tidak lagi memiliki alokasi anggaran untuk membantu penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 karena dana yang tersedia telah habis untuk penanganan COVID-19.
"Kami sudah tidak punya uang. Uang kita sudah habis buat (penanganan) COVID-19 dan bansos (bantuan sosial). Jadi, kalau ada permintaan ekstra (untuk pelaksanaan pilkada tahun ini), kami pasti kesulitan, kecuali anggarannya digeser tahun depan," ungkap Ridwan Kamil seusai pertemuan dengan Ketua MPR, Bambang Soesatyo di Rumah Dinas Gubernur Jabar, Gedung Negara Pakuan, Kota Bandung, Jumat (12/6/2020) petang.
(mpw)
Explore More