Respons Ketimpangan TPP ASN Nakes-Dinkes, Wakil Ketua DPRD Majalengka: Bisa Dibahas Gabungan Komisi
Rabu, 15 Maret 2023 - 14:13 WIB
loading...
Wakil ketua DPRD Majalengka Asep Eka Mulyan. Foto SINDOnews
A
A
A
MAJALENGKA - Nono Darsono, salah satu Aparatur Sipil Negara (ASN) di fasilitas kesehatan (faskes) di RSUD Cideres, Majalengka secara resmi telah mengirimkan surat ke DPRD Majalengka. Surat teresebut terkait ketimpangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) antara tenaga kesehatan (nakes) dan Dinas Kesehatan (Dinkes).
Merespons keluhan itu, Wakil ketua DPRD Majalengka Asep Eka Mulyana mengatakan, pihaknya kini masih mengkaji isi dari surat itu. Kajian itu dinilai penting mengingat isi surat itu juga dilengkapi kajian-kajian dari Nono. Baca juga: Menpan RB Ingatkan ASN Dilarang Pamer Kekayaan
"Tentu tahapannya masih kami pelajari. Yang jelas memang sebagai lembaga yang merepresentasikan masyarakat tentu keluhan yang masuk, kami tampung. Kami kaji apakah memang bisa ditindaklanjuti secara kelembagaan atau tidak," kata Asep, Rabu (15/3/2023).
Namun secara sepintas, karena yang bersangkutan menyampaikan dengan kajiannya dan di sana juga tertulis ini seolah-olah menagih janji kepala daerah. "Tentu ini sebuah hal yang memang harus kami perhatikan. Bisa jadi ini menjadi salah satu hal yang memang harus diperbaiki dalam reformasi birokrasi di Kabupaten Majalengka," lanjut dia.
Dijelaskannya, aspirasi yang disampaikan itu, kemungkinan akan dibahas oleh dua komisi yang ada di DPRD Majalengka. Pasalnya, dari materi yang ada, permasalahan itu ada kaitannya dengan dua komisi yang berbeda. Sesuai keluhan yang ada, jelas dia, kemungkinan Komisi I dan IV yang akan menyikapi secara bersama, menyelesaikan keluhan yang telah dilayangkan tersebut.
"Ada beberapa kemungkinan. Apabila terkait dengan kapasitasnya itu bisa saja didisposisikan kepada Komisi I terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Karena ini menyangkut dengan SDM dan BKPSDM, itu menjadi mitra Komisi I. Bisa jadi ini dibahas di Komisi I," jelas Jipep, demikian dia biasa disapa.
Merespons keluhan itu, Wakil ketua DPRD Majalengka Asep Eka Mulyana mengatakan, pihaknya kini masih mengkaji isi dari surat itu. Kajian itu dinilai penting mengingat isi surat itu juga dilengkapi kajian-kajian dari Nono. Baca juga: Menpan RB Ingatkan ASN Dilarang Pamer Kekayaan
"Tentu tahapannya masih kami pelajari. Yang jelas memang sebagai lembaga yang merepresentasikan masyarakat tentu keluhan yang masuk, kami tampung. Kami kaji apakah memang bisa ditindaklanjuti secara kelembagaan atau tidak," kata Asep, Rabu (15/3/2023).
Namun secara sepintas, karena yang bersangkutan menyampaikan dengan kajiannya dan di sana juga tertulis ini seolah-olah menagih janji kepala daerah. "Tentu ini sebuah hal yang memang harus kami perhatikan. Bisa jadi ini menjadi salah satu hal yang memang harus diperbaiki dalam reformasi birokrasi di Kabupaten Majalengka," lanjut dia.
Dijelaskannya, aspirasi yang disampaikan itu, kemungkinan akan dibahas oleh dua komisi yang ada di DPRD Majalengka. Pasalnya, dari materi yang ada, permasalahan itu ada kaitannya dengan dua komisi yang berbeda. Sesuai keluhan yang ada, jelas dia, kemungkinan Komisi I dan IV yang akan menyikapi secara bersama, menyelesaikan keluhan yang telah dilayangkan tersebut.
"Ada beberapa kemungkinan. Apabila terkait dengan kapasitasnya itu bisa saja didisposisikan kepada Komisi I terkait dengan Sumber Daya Manusia (SDM). Karena ini menyangkut dengan SDM dan BKPSDM, itu menjadi mitra Komisi I. Bisa jadi ini dibahas di Komisi I," jelas Jipep, demikian dia biasa disapa.
Lihat Juga :
