Kasus Penganiayaan Anak Pejabat, TGB: Ini Alarm Bagi Kita dan Orang Tua
loading...
Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Dr. TGB HM Zainul Majdi saat kunjungan kerja ke Cianjur, Jawa Barat. Foto/MPI/Ricky Susan
A
A
A
CIANJUR - Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Dr. TGB HM Zainul Majdi menyayangkan kasus anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melakukan penganiayaan ke putra pengurus GP Ansor.
"Ya kita sangat menyayangkan kejadian penganiayaan itu, dan ini merupakan alarm juga bagi kita semua termasuk para orang tua untuk kita benar-benar memperhatikan nilai-nilai yang kita tanamkan kepada anak-anak kita," ujar TGB saat melakukan kunjungan kerja ke Cianjur, Jawa Barat pada Rabu (1/3/2023).
Menurut TGB, anak tersebut tergantung dari apa nilai yang ditanamkan oleh orang tua. Hal tersebut jelas dia, sangat mempengaruhi.
"Anak itu bergantung dari apa nilai yang ditanamkan oleh orang tua itu sangat mempengaruhi," katanya.
Meski begitu, kata dia, dalam kasus tersebut pihaknya menyerahkan kepada pihak yang menangani.
"Ya tentu kami yakin bahwa kita sudah punya institusi yang cukup untuk menangani itu semua, kalau masalahnya masalah hukum ada kepolisian, kalau masalahnya masalah etika, misalnya terkait di Kementerian Keuangan Dirjen Pajak itu juga ada institusi yang menangani," ujarnya.
Dalam kasus tersebut, kata dia, publik sangat memperhatikan agar kasus tersebut bisa diselesaikan dengan tuntas.
"Kita serahkan ke penegak hukum. Karena penegakan hukum itu adalah pilar dalam reformasi Indonesia," pungkasnya.
"Ya kita sangat menyayangkan kejadian penganiayaan itu, dan ini merupakan alarm juga bagi kita semua termasuk para orang tua untuk kita benar-benar memperhatikan nilai-nilai yang kita tanamkan kepada anak-anak kita," ujar TGB saat melakukan kunjungan kerja ke Cianjur, Jawa Barat pada Rabu (1/3/2023).
Menurut TGB, anak tersebut tergantung dari apa nilai yang ditanamkan oleh orang tua. Hal tersebut jelas dia, sangat mempengaruhi.
"Anak itu bergantung dari apa nilai yang ditanamkan oleh orang tua itu sangat mempengaruhi," katanya.
Meski begitu, kata dia, dalam kasus tersebut pihaknya menyerahkan kepada pihak yang menangani.
"Ya tentu kami yakin bahwa kita sudah punya institusi yang cukup untuk menangani itu semua, kalau masalahnya masalah hukum ada kepolisian, kalau masalahnya masalah etika, misalnya terkait di Kementerian Keuangan Dirjen Pajak itu juga ada institusi yang menangani," ujarnya.
Dalam kasus tersebut, kata dia, publik sangat memperhatikan agar kasus tersebut bisa diselesaikan dengan tuntas.
"Kita serahkan ke penegak hukum. Karena penegakan hukum itu adalah pilar dalam reformasi Indonesia," pungkasnya.
(shf)
Explore More