DMI Se-Sumatera Sepakat Tolak Masjid sebagai Sarana Politik Praktis

PADANG - Dewan Masjid Indonesia (DMI) se-Sumatera sepakat mencegah masjid dijadikan tempat untuk kepentingan politik praktis. Kekhawatiran tersebut muncul menjelang Pemilu dan Pilpres 2024.

Ketua PW DMI Sumatera Barat, Duski Samad berkomitmen untuk mempertahankan independensi Masjid sebagai tempat ibadah. "Masjid tidak antipolitik, tetapi bukan tempat melakukan kegiatan politik praktis," kata Duski dalam kegiatan Muzakarah DMI se-Sumatera di Truntum Padang Hotel, Sabtu (25/2/2023).

Menurutnya, masjid harus kembali kepada marwahnya, yakni sebagai tempat edukasi umat islam. Masjid juga terbuka untuk berbagai kajian akademik keagamaan bagi umat termasuk kajian bidang politik.

Berbagai kegiatan di masjid dilakukan untuk kepentingan dan kemaslahatan ummat. Baik urusan dunia maupun akhirat.

"Selain tempat ibadah, fungsi masjid juga sebagai sarana pembelajaran ilmu pengetahuan, media pembentukan karakter umat. Termasuk dalam hal menyampaikan politik Islam," ujarnya.

Untuk mengantisipasi politik praktis terjadi di ruang mimbar, Duski beserta anggota DMI lainnya tengah mempersiapkan panduan terkait antisipasi politik praktis tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mengembalikan khittahnya sebagai tempat beribadah kepada Allah SWT.

"Kita rumuskan satu bentuk pemikiran tentang bagaimana etika di masjid yang di dalamnya mengatur regulasi dan menyampaikan pernyataan yang melarang tindakan politik praktis dalam berdakwah," tandasnya.

Wakil Sekretaris PW DMI Aceh, Tengku Irhamullah berpendapat masjid tidak seharusnya dijadikan sebagai alat politik praktis. Menurutnya hal tersebut hanya akan berakibat untuk memecah suatu golongan.

"Dari awal memang kita sepakat bahwa masjid itu menjadi satu sarana dalam mempersatukan ummat. Oleh karena itu, kita mengharapkan untuk tidak membicarakan hal-hal yang bersifat politik praktis, dengan sengaja mengkampanyekan nama calon di dalam dakwahnya," tandasnya.