KPKNL Kota Tegal Diminta Tunda Lelang Eksekusi Aset PT Bangun Praya Mulya
Rabu, 22 Februari 2023 - 12:11 WIB
loading...
kuasa hukum PT Bangun Praya Mulya, P Lourens Mangontan. (Ist)
A
A
A
TEGAL - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Tegal, Jawa Tengah diminta menunda lelang eksekusi terhadap objek hak tanggungan berupa tanah beserta bangunan miliki PT Bangun Praya Mulya yang berada di Pemalang. Sesuai jadwal lelang eksekusi akan dilakukan 23 Februari 2023.
"Kami mohon dengan hormat kepada kepala KPKNL Kota Tegal agar dapat menunda segala proses untuk melakukan eksekusi lelang terhadap objek-objek hak tanggungan berupa tanah berikut bangunan milik klien kami sampai dengan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)," kata kuasa hukum PT Bangun Praya Mulya, P Lourens Mangontan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/2/2023).
Menurutnya, ada beberapa dasar permohonan penundaan lelang eksekusi tersebut. Sidang perlawanan nomor 29/Pdt.Bth/2022/PN.Pml di Pengadilan Negeri (PN) Pemalang yang telah dimulai sejak 13 September 2022 masih berlangsung.
Saat ini telah sampai pada acara sidang pembuktian. Selain itu, kuasa hukum juga telah dua kali melayangkan surat kepada KPKNL Kota Tegal. Pertama, pada 27 September 2022 tentang permohonan penundaan lelang eksekusi dan 15 Februari 2023 tentang keberatan terhadap pelaksanaan lelang eksekusi.
Lourens Mangontan menjelaskan, penundaan lelang eksekusi juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pasal 39 huruf C menyatakan: terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan Objek Lelang.
Kemudian dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yang diterbitkan oleh MA juga dijelaskan, bahwa Perlawanan Tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau Pasal 225 Rbg. Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi. Pasal 207 (3) HIR atau pasal 227 Rbg.
Namun, eksekusi harus ditangguhkan, apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri. Terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan banding diperkenankan.
"Kami mohon dengan hormat kepada kepala KPKNL Kota Tegal agar dapat menunda segala proses untuk melakukan eksekusi lelang terhadap objek-objek hak tanggungan berupa tanah berikut bangunan milik klien kami sampai dengan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)," kata kuasa hukum PT Bangun Praya Mulya, P Lourens Mangontan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/2/2023).
Menurutnya, ada beberapa dasar permohonan penundaan lelang eksekusi tersebut. Sidang perlawanan nomor 29/Pdt.Bth/2022/PN.Pml di Pengadilan Negeri (PN) Pemalang yang telah dimulai sejak 13 September 2022 masih berlangsung.
Saat ini telah sampai pada acara sidang pembuktian. Selain itu, kuasa hukum juga telah dua kali melayangkan surat kepada KPKNL Kota Tegal. Pertama, pada 27 September 2022 tentang permohonan penundaan lelang eksekusi dan 15 Februari 2023 tentang keberatan terhadap pelaksanaan lelang eksekusi.
Lourens Mangontan menjelaskan, penundaan lelang eksekusi juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pasal 39 huruf C menyatakan: terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) dari pihak lain selain debitor/tereksekusi, suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan Objek Lelang.
Kemudian dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II yang diterbitkan oleh MA juga dijelaskan, bahwa Perlawanan Tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak diatur dalam pasal 207 HIR atau Pasal 225 Rbg. Perlawanan ini pada azasnya tidak menangguhkan eksekusi. Pasal 207 (3) HIR atau pasal 227 Rbg.
Namun, eksekusi harus ditangguhkan, apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan Negeri. Terhadap putusan dalam perkara ini, permohonan banding diperkenankan.
Lihat Juga :
