Kementerian Kominfo Dorong Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

KOTA SURAKARTA - Penurunan angka kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada 2030 sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDGs). Namun, Presiden Joko Widodo ingin menuntaskannya enam tahun lebih cepat, yaitu pada akhir 2024.

Salah satu bentuk komitmen besar dalam menghapuskan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah tanah air adalah dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Instruksi ini merupakan langkah percepatan pemberantasan kemiskinan di Indonesia yang ditargetkan tuntas pada 2024. Dalam rangka menuntaskan kemiskinan ekstrem pada 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik memberikan pemahaman dan informasi kepada masyarakat khususnya difabel terkait kemiskinan ekstrem.

Forum Sosialisasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dengan tema 'Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas melalui Bantuan Tepat Sasaran dan Fasilitasi UMKM' ini diadakan di Gedung PPRBM DR. Soeharso, Colomadu, Karanganyar pada Jumat (17/2/2023).

Forum tersebut dibuka oleh keynote speech DirekturInformasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Kominfo.

“Pemerintah Pusat dan daerah serta seluruh elemen masyarakat harus mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan cara pemberdayaan UMKM dan bantuan tepat sasaran sehingga 2024 Indonesia bisa mewujudkan 0 persen miskin ekstrem,” ujar Wiryanta selaku Direktur Informasi dan

KomunikasiPembangunan Manusia dan Kebudayaan. Turut hadir dalam forum tersebut Teguh Prakosa selaku Wakil Wali Kota Surakarta, Gufroni Sakaril, selaku Ketua Umum Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia, Ananto Saputro selaku Plt. Koordinator Pendamping Program Keluarga Harapan Kota Surakarta.