Percepat Penanganan Kemiskinan Ekstrem, Ganjar Koordinasi dengan 17 Bupati
Selasa, 14 Februari 2023 - 19:41 WIB
loading...
Guna mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggandeng 17 Bupati. (Ist)
A
A
A
SEMARANG - Guna mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggandeng 17 Bupati. Dia menginstruksikan mereka menyinkronkan data agar penanganan kemiskinan di Jawa Tengah bisa cepat dan tepat sasaran.
“Maka hari ini kami kejar, agar data mereka bisa masuk. Tadi ada yang menawar, saya minta waktu 2 minggu. Nggak! Saya hanya kasih satu minggu saja, kalau ngga gitu nanti ngga cepet,” ujar Ganjar dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Kemiskinan Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jateng.
Dalam kesempatan ini, Ganjar juga menerbitkan SK SK Gub No 465/13 Tahun 2023 tentang satuan tugas (satgas) penghapusan kemiskinan ekstrem Provinsi Jateng. Satgas ini bertugas untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Jateng.
"Kita langsung membagi tugas di Kabupaten itu kita bisa menangani problem kemiskinan itu apa saja, sektor dan subsektornya," ujarnya.
Adapun, 17 Kabupaten itu di antaranya Banyumas, Banjarnegara, Blora, Brebes, Cilacap, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri, dan Wonosobo.. Kemudian Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, dan Magelang.
Lebih lanjut, Ganjar berkata baru empat kabupaten yang telah melakukan verval 100 persen secara manual menggunakan excel yaitu Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen dan Brebes. Namun, dia menyebut daerah itu juga harus melengkapi komponen di aplikasi SIKS DJ.
"Hasil verval yang sudah masuk agar digunakan sebagai dasar intervensi baik oleh desa, kabupaten, provinsi maupun pusat dan sumber potensi pendanaan lainnya tanpa menunggu selesainya verval 100 persen," ujarnya.
Terkait hal itu, Ganjar juga meminta bupati agar mendorong camat dan kepala desa untuk menjalankan peran sesuai dengan hasil rapat koordinasi di 7 lokasi khususnya kecamatan dan desa yang progres vervalnya masih rendah, di bawah 25 persen.
Ganjar berkata penanganan sektor dan sub sektor harus segera dilakukan oleh kabupaten kota. Misalnya penanganan pada faktor kemiskinan non makanan, contohnya jamban, listrik, rumah tak layak huni, hingga sekolah.
“Maka ini kita minta seluruh data yang ada di sana. Kedua, juga diinternalisasikan dengan stunting,” ujarnya.
Di sisi lain, Ganjar menyebut sejumlah bupati telah melakukan berbagai langkah untuk mendapatkan data akurat soal tingkat kemiskinan. Salah satunya adalah terjun langsung ke lapangan.
Kemudian, para bupati juga telah melaksanakan instruksinya untuk percepatan penurunan angka kemiskinan. Seperti optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR), bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta diaspora di kabupaten masing-masing.
"Nah ini contoh kreatif yang sudah ada, bahkan ada kabupaten yang mengembangkan. Makanya, Minggu depan, kami lihat progresnya lagi. Tak tagih terus,” ujar Ganjar.
“Maka hari ini kami kejar, agar data mereka bisa masuk. Tadi ada yang menawar, saya minta waktu 2 minggu. Nggak! Saya hanya kasih satu minggu saja, kalau ngga gitu nanti ngga cepet,” ujar Ganjar dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Kemiskinan Jawa Tengah, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Jateng.
Dalam kesempatan ini, Ganjar juga menerbitkan SK SK Gub No 465/13 Tahun 2023 tentang satuan tugas (satgas) penghapusan kemiskinan ekstrem Provinsi Jateng. Satgas ini bertugas untuk mengatasi kemiskinan ekstrem di Jateng.
"Kita langsung membagi tugas di Kabupaten itu kita bisa menangani problem kemiskinan itu apa saja, sektor dan subsektornya," ujarnya.
Adapun, 17 Kabupaten itu di antaranya Banyumas, Banjarnegara, Blora, Brebes, Cilacap, Pemalang, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Sragen, Wonogiri, dan Wonosobo.. Kemudian Demak, Grobogan, Kebumen, Klaten, dan Magelang.
Lebih lanjut, Ganjar berkata baru empat kabupaten yang telah melakukan verval 100 persen secara manual menggunakan excel yaitu Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen dan Brebes. Namun, dia menyebut daerah itu juga harus melengkapi komponen di aplikasi SIKS DJ.
"Hasil verval yang sudah masuk agar digunakan sebagai dasar intervensi baik oleh desa, kabupaten, provinsi maupun pusat dan sumber potensi pendanaan lainnya tanpa menunggu selesainya verval 100 persen," ujarnya.
Terkait hal itu, Ganjar juga meminta bupati agar mendorong camat dan kepala desa untuk menjalankan peran sesuai dengan hasil rapat koordinasi di 7 lokasi khususnya kecamatan dan desa yang progres vervalnya masih rendah, di bawah 25 persen.
Ganjar berkata penanganan sektor dan sub sektor harus segera dilakukan oleh kabupaten kota. Misalnya penanganan pada faktor kemiskinan non makanan, contohnya jamban, listrik, rumah tak layak huni, hingga sekolah.
“Maka ini kita minta seluruh data yang ada di sana. Kedua, juga diinternalisasikan dengan stunting,” ujarnya.
Di sisi lain, Ganjar menyebut sejumlah bupati telah melakukan berbagai langkah untuk mendapatkan data akurat soal tingkat kemiskinan. Salah satunya adalah terjun langsung ke lapangan.
Kemudian, para bupati juga telah melaksanakan instruksinya untuk percepatan penurunan angka kemiskinan. Seperti optimalisasi Corporate Social Responsibility (CSR), bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta diaspora di kabupaten masing-masing.
"Nah ini contoh kreatif yang sudah ada, bahkan ada kabupaten yang mengembangkan. Makanya, Minggu depan, kami lihat progresnya lagi. Tak tagih terus,” ujar Ganjar.
(nag)
Lihat Juga :
