Kukuhkan Relawan di Jambi, Benny Kisworo: Ganjar Sosok Pancasilais Sejati
Sabtu, 11 Februari 2023 - 11:15 WIB
loading...
Pengukuhan Relawan ProGP se-Provinsi Jambi, di Kota Jambi, Jumat 10 Februari 2023. Foto/Istimewa
A
A
A
JAMBI - Ketua Umum Kornas Relawan Pro Ganjar Pranowo (ProGP), Benny Kisworo mengukuhkan Korwil dan 11 Korda Relawan ProGP se-Provinsi Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Benny meyakini, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, tidak akan menggunakan politik identitas dalam Pilpres 2024.
Pandangan ini disampaikan Benny saat mengukuhkan Relawan ProGP se-Provinsi Jambi, di Kota Jambi, Jumat 10 Februari 2023.
"Ganjar Pranowo sosok pancasilais sejati, cinta persatuan, dan perdamaian, tidak akan mungkin menggunakan politik identitas dalam kontestasi pilpres mendatang,” ujar Benny dalam keterangannya, Sabtu (11/2/2023).
Benny meminta semua pihak, menghentikan segala bentuk politik identitas pada Pemilu 2024. Menurut Benny, efek dari politik identitas sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI. Sebagaimana sudah terasa sejak Pilpres 2014, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019.
"Politik identitas ini sangat memecah belah dan menciptakan polarisasi yang tajam di masyarakat. Sampai saat ini bangsa kita masih benar-benar merasakan dampak negatif berkepanjangan dari politik identitas," jelas Benny.
"Politik identitas sangat berbahaya terhadap keutuhan bangsa. Untuk itu kita mengajak seluruh elemen bangsa untuk komitmen menolak politik identitas pada Pemilu 2024 mendatang," tambahnya.
Benny mengatakan, ada catatan lain dari perjalanan hampir seperempat abad Reformasi, yakni masyarakat Indonesia makin sensitif, mudah tersinggung, dan rentan terhadap provokasi. Karena itu, menurutnya, peran para elite politik sangat diperlukan untuk mencegah penggunaan politik identitas pada Pemilu 2024.
"Elite politik kita perlu mengambil peran, khususnya dalam setiap momentum politik, untuk menciptakan iklim politik yang damai dan kondusif," ujar Benny.
Menurut Benny, hadirnya politik identitas cenderung menutupi perdebatan tentang program kerja yang berkualitas. Dia mengatakan, demokrasi seharusnya menjadi arena berbagai pihak memperebutkan pengaruh di masyarakat dengan menyodorkan program kerja terbaik untuk memperbaiki aspek-aspek di masyarakat yang masih buruk.
“Yang harus dilihat dan diutamakan dalam memilih pemimpin adalah berdasarkan rekam jejak serta kapasitas, bukan berdasarkan suku, agama atau ras,” pungkasnya.
Pandangan ini disampaikan Benny saat mengukuhkan Relawan ProGP se-Provinsi Jambi, di Kota Jambi, Jumat 10 Februari 2023.
"Ganjar Pranowo sosok pancasilais sejati, cinta persatuan, dan perdamaian, tidak akan mungkin menggunakan politik identitas dalam kontestasi pilpres mendatang,” ujar Benny dalam keterangannya, Sabtu (11/2/2023).
Benny meminta semua pihak, menghentikan segala bentuk politik identitas pada Pemilu 2024. Menurut Benny, efek dari politik identitas sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI. Sebagaimana sudah terasa sejak Pilpres 2014, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 dan Pilpres 2019.
"Politik identitas ini sangat memecah belah dan menciptakan polarisasi yang tajam di masyarakat. Sampai saat ini bangsa kita masih benar-benar merasakan dampak negatif berkepanjangan dari politik identitas," jelas Benny.
"Politik identitas sangat berbahaya terhadap keutuhan bangsa. Untuk itu kita mengajak seluruh elemen bangsa untuk komitmen menolak politik identitas pada Pemilu 2024 mendatang," tambahnya.
Benny mengatakan, ada catatan lain dari perjalanan hampir seperempat abad Reformasi, yakni masyarakat Indonesia makin sensitif, mudah tersinggung, dan rentan terhadap provokasi. Karena itu, menurutnya, peran para elite politik sangat diperlukan untuk mencegah penggunaan politik identitas pada Pemilu 2024.
"Elite politik kita perlu mengambil peran, khususnya dalam setiap momentum politik, untuk menciptakan iklim politik yang damai dan kondusif," ujar Benny.
Menurut Benny, hadirnya politik identitas cenderung menutupi perdebatan tentang program kerja yang berkualitas. Dia mengatakan, demokrasi seharusnya menjadi arena berbagai pihak memperebutkan pengaruh di masyarakat dengan menyodorkan program kerja terbaik untuk memperbaiki aspek-aspek di masyarakat yang masih buruk.
“Yang harus dilihat dan diutamakan dalam memilih pemimpin adalah berdasarkan rekam jejak serta kapasitas, bukan berdasarkan suku, agama atau ras,” pungkasnya.
(nag)
Lihat Juga :
