Tekan Stunting, Pemprov Sulsel Luncurkan Buku Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku

MAKASSAR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan meluncurkan buku berjudul Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (KKP) dalam Percepatan Penurunan Stunting . Buku ini diharapkan menjadi pedoman dalam menekan angka stunting di Sulsel.

Buku hasil kerja sama Pemprov Sulsel, UNICEF Indonesia, Tanoto Foundation, dan Yayasan Jenewa Madani ini diluncurkan di Makassar, Jumat (10/2/2023). Peluncuran ini didasarkan angka prevalensi stunting di Sulsel yang mencapai 27%.

Untuk diketahui, angka prevalensi stunting secara nasional turun dari 24,4% di 2021 menjadi 21,6% di 2022 berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022.

Namun pekerjaan belum usai karena sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), angka prevalensi stunting 14,4% di 2024. Karena itu dibutuhkan kerja sama lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, swasta, dan masyarakat di 10 besar provinsi dengan stunting tertinggi, termasuk Sulsel.

Peluncuran buku ini juga sebagai tanda dimulainya program Unlocking Future Potential with Nutrition: Towards Zero Stunting in Indonesia di Makassar.

Program yang telah berlangsung sejak 2021 ini adalah kerja sama Tanoto Foundation dan UNICEF untuk mendukung target nasional penurunan prevalensi stunting pada anak dengan berfokus pada promosi perubahan perilaku terkait pemenuhan gizi yang positif.

Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Sulawesi Selatan Andi Aslam Patonangi mengatakan, setiap kabupaten/kota diharapkan mampu menyusun strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP) dengan mempertimbangkan kearifan lokal, sehingga intervensi yang dilakukan lebih efektif.

Menurutnya, penurunan angka stunting di daerah akan dapat tercapai saat kabupaten/kota mampu meneropong permasalahan penyebab stunting yang ada di daerahnya secara tepat.

"Mengidentifikasi cara-cara dan potensi lokal yang dapat digunakan untuk mengintervensi perilaku masyarakat setempat, serta dapat memberikan arahan pelaksanaan program dan pengukuran setelah program dilaksanakan," kata Andi Aslam yang hadir mewakili Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dalam Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (KKP) dalam Percepatan Penurunan Stunting di Makassar, Jumat (10/2/2023).

Dalam acara yang sama, Head of ECED Tanoto Foundation Eddy Henry menyampaikan, sebagai organisasi filantropi independen di bidang pendidikan yang berdiri sejak 1981, Tanoto Foundation meneruskan komitmennya mendukung program pemerintah dalam upaya percepatan penurunan stunting dengan prinsip kemitraan.

Menurutnya, buku pedoman ini berisi komponen-komponen penting yang diperlukan dalam strategi KPP seperti analisis situasi, rencana aksi implementasi, serta pemantauan dan evaluasi, sehingga dapat menjadi rujukan bagi pemerintah provinsi dalam memastikan bahwa strategi komunikasi kabupaten/kota dapat terlaksana dan dapat diimplementasikan dengan baik.

"Diharapkan juga dengan diluncurkannya buku pedoman ini, upaya peningkatan kesadaran masyarakat akan stunting semakin terarah dan benar-benar mengubah perilaku sampai di tingkat keluarga," katanya.

Kepala Kantor Perwakilan UNICEF Wilayah Sulawesi dan Maluku, Henky Widjaja mengapresiasi dukungan pemerintah Sulawesi Selatan yang terus berupaya menekan angka prevalensi stunting. Buku strategi komunikasi yang diluncurkan adalah yang pertama di tingkat provinsi.

"Kami bangga bahwa Provinsi Sulawesi Selatan menjadi pelopor dan terus mengaktifkan semua pihak di Sulsel untuk bersama-sama mencegah stunting di lapangan. Semoga langkah yang kita ambil hari ini menjadi penggerak bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia untuk memiliki strategi komunikasi yang dapat memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan menemukan potensi terbaik mereka," katanya.

Ia menjelaskan, Program Unlocking Future Potential with Nutrition: Towards Zero Stunting in Indonesia terbagi menjadi dua fase.

Baca: Video Viral, Polisi Dibantu Warga Berhasil Bujuk Wanita yang Hendak Bunuh Diri.

Fase I di 2021, kerja sama ini menghasilkan pedoman operasional untuk Pemerintah Provinsi dalam mendampingi, memantau, dan mengevaluasi pemerintah kabupaten/kota untuk menjalankan program Komunikasi Perubahan Perilaku Sosial atau Social Behavior Change Communication (SBCC).

Setelah itu dilanjutkan fase II yaitu pendampingan KPP kepada Provinsi Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, yang kemudian diimplementasikan pada kabupaten/kota di kedua provinsi tersebut. Program ini direncanakan berlangsung pada 2022 hingga 2025.