Warga Lenteng Agung Jaksel Minta Dibuatkan JPO
Rabu, 15 Juli 2020 - 16:02 WIB
loading...
Foto: Ilustrasi/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi mendapat keluhan dari warga Kelurahan Lenteng Agung dan masyarakat yang sehari-hari melintas di Jalan Raya Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Mereka membutuhkan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang melintasi rel KRL rute Jakarta Kota-Bogor.
Ketiadaan JPO membuat masyarakat mesti membayar ke PT KAI atau KCI bila hendak melintas ke seberang jalan karena mesti melalui stasiun. (Baca juga: Jelang AKB, Ratusan PKL di Puncak Bogor Ditertibkan)
Menurut Dedi yang juga anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini, keberadaan JPO di antara Universitas Pancasila dan Stasiun Lenteng Agung sudah lama diharapkan warga karena pejalan kaki tidak lagi punya akses menyeberang rel kecuali di pintu masuk stasiun Universitas Pancasila yang mewajibkan mereka untuk membayar menggunakan uang elektronik.
"Tidak adil tentunya bila hanya untuk menyeberang, pejalan kaki dipungut bayaran dengan tarif menaiki KRL," ujar Dedi di Jakarta, Rabu (15/7/2020). (Baca juga: Telusuri Kasus Gadai KJP, Sudin Jakbar Sebut Pemilik Toko Rentenir)
Dia meminta Pemprov DKI melalui Dinas Bina Marga dapat segera membangunkan JPO karena perlintasan jalan raya dan kereta juga lebih berisiko daripada JPO.
Perlintasan tersebut sangat ramai karena selain warga, mahasiswa dan pelajar juga banyak yang butuh akses menyeberang Jalan Lenteng Agung Raya. "Kita memang sedang ada penghematan di era pandemi, tapi sebaiknya Pemprov DKI juga memberi prioritas untuk hal terkait keselamatan transportasi," katanya.
Mereka membutuhkan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang melintasi rel KRL rute Jakarta Kota-Bogor.
Ketiadaan JPO membuat masyarakat mesti membayar ke PT KAI atau KCI bila hendak melintas ke seberang jalan karena mesti melalui stasiun. (Baca juga: Jelang AKB, Ratusan PKL di Puncak Bogor Ditertibkan)
Menurut Dedi yang juga anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini, keberadaan JPO di antara Universitas Pancasila dan Stasiun Lenteng Agung sudah lama diharapkan warga karena pejalan kaki tidak lagi punya akses menyeberang rel kecuali di pintu masuk stasiun Universitas Pancasila yang mewajibkan mereka untuk membayar menggunakan uang elektronik.
"Tidak adil tentunya bila hanya untuk menyeberang, pejalan kaki dipungut bayaran dengan tarif menaiki KRL," ujar Dedi di Jakarta, Rabu (15/7/2020). (Baca juga: Telusuri Kasus Gadai KJP, Sudin Jakbar Sebut Pemilik Toko Rentenir)
Dia meminta Pemprov DKI melalui Dinas Bina Marga dapat segera membangunkan JPO karena perlintasan jalan raya dan kereta juga lebih berisiko daripada JPO.
Perlintasan tersebut sangat ramai karena selain warga, mahasiswa dan pelajar juga banyak yang butuh akses menyeberang Jalan Lenteng Agung Raya. "Kita memang sedang ada penghematan di era pandemi, tapi sebaiknya Pemprov DKI juga memberi prioritas untuk hal terkait keselamatan transportasi," katanya.
(jon)
Lihat Juga :
