Politikus Partai Perindo Nilai Kebijakan ERP Perlu Didalami
Minggu, 05 Februari 2023 - 20:46 WIB
loading...
Politikus Partai Perindo Johannes Saragih berbicara soal ERP di Jakarta dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia yang disiarkan YouTube Partai Perindo, Minggu (5/2/2023). Foto: YouTube Perindo
A
A
A
JAKARTA - Politikus Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Johannes Saragih menilai jalan berbayar secara elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jakarta merupakan kebijakan yang baik. Namun, ERP yang saat ini masih dalam pembahasan perlu pengkajian lebih dalam lagi.
"Saya melihatnya seperti ini, saya nggak bicara setuju atau tidak setuju karena pastinya ERP adalah sesuatu yang baik. Tapi, untuk Jakarta menerapkan ERP ya kita mesti paham dulu kenapa sih ERP itu ada," kata Johannes dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia yang disiarkan YouTube Partai Perindo, Minggu (5/2/2023).
Baca juga: Mengintip Penerapan Sistem Electronic Road Pricing (ERP) di Singapura
Indonesia dapat belajar dari Singapura yang telah lebih dulu menerapkan kebijakan tersebut. Salah satunya dengan memperbaiki sistem transportasi publik.
"Belajar dari Singapura, kenapa Singapura menerapkan ERP 25 tahun yang lalu ya kalau kita lihat memang sistem transportasi publiknya di sana sudah sangat memadai," ujarnya.
Di Singapura, setiap warganya bisa sampai ke tujuan menggunakan transportasi umum. Sehingga, ERP bukan jalan satu-satunya yang harus dilewati.
"Artinya tanpa saya melewati jalur ERP pun saya bisa sampai ke tujuan karena banyak option. Sehingga, ERP hanyalah salah satu option buat saya," ucapnya.
Jika sistem transportasi publik telah memadai, maka bukan tidak mungkin ERP dapat diterapkan dengan mudah di Indonesia.
Menurut Johannes, jangan sampai sistem ERP justru mempersulit warga. "Tanpa lewat jalur ERP pun saya akan sampai ke tujuan dan modanya juga banyak, moda transportasinya juga banyak," katanya.
"Kita mesti lihat, apakah zona-zona yang akan diterapkan ERP itu sudah ada alternatif koridor untuk orang yang tidak mau memakai ERP. Kemudian, apakah transportasi sudah sangat tersedia di situ. Jujur saja, bicara MRT oke dari selatan sampai ke pusat. Timur ke barat gimana? Nah, sementara kalau mau diterapkan ERP ini di zona timur-barat orang nggak ada pilihan," katanya.
Dia mencontohkan bagaimana seharusnya ERP diterapkan. "Contoh Tol Jawa sekarang itu option, kamu nggak mau bayar tol ke Surabaya (harga) Rp600 ribu, ada Pantura, ada jalur Pantai Selatan, ada jalur Utara," ucapnya.
"Mau cepat ya tol. Dan ERP should be like that, tapi bukan berarti kalau saya nggak masuk jalur ERP saya nggak bisa datang ke sini," sambungnya.
"Saya melihatnya seperti ini, saya nggak bicara setuju atau tidak setuju karena pastinya ERP adalah sesuatu yang baik. Tapi, untuk Jakarta menerapkan ERP ya kita mesti paham dulu kenapa sih ERP itu ada," kata Johannes dalam Podcast Aksi Nyata #DariKamuUntukIndonesia yang disiarkan YouTube Partai Perindo, Minggu (5/2/2023).
Baca juga: Mengintip Penerapan Sistem Electronic Road Pricing (ERP) di Singapura
Indonesia dapat belajar dari Singapura yang telah lebih dulu menerapkan kebijakan tersebut. Salah satunya dengan memperbaiki sistem transportasi publik.
"Belajar dari Singapura, kenapa Singapura menerapkan ERP 25 tahun yang lalu ya kalau kita lihat memang sistem transportasi publiknya di sana sudah sangat memadai," ujarnya.
Di Singapura, setiap warganya bisa sampai ke tujuan menggunakan transportasi umum. Sehingga, ERP bukan jalan satu-satunya yang harus dilewati.
"Artinya tanpa saya melewati jalur ERP pun saya bisa sampai ke tujuan karena banyak option. Sehingga, ERP hanyalah salah satu option buat saya," ucapnya.
Jika sistem transportasi publik telah memadai, maka bukan tidak mungkin ERP dapat diterapkan dengan mudah di Indonesia.
Menurut Johannes, jangan sampai sistem ERP justru mempersulit warga. "Tanpa lewat jalur ERP pun saya akan sampai ke tujuan dan modanya juga banyak, moda transportasinya juga banyak," katanya.
"Kita mesti lihat, apakah zona-zona yang akan diterapkan ERP itu sudah ada alternatif koridor untuk orang yang tidak mau memakai ERP. Kemudian, apakah transportasi sudah sangat tersedia di situ. Jujur saja, bicara MRT oke dari selatan sampai ke pusat. Timur ke barat gimana? Nah, sementara kalau mau diterapkan ERP ini di zona timur-barat orang nggak ada pilihan," katanya.
Dia mencontohkan bagaimana seharusnya ERP diterapkan. "Contoh Tol Jawa sekarang itu option, kamu nggak mau bayar tol ke Surabaya (harga) Rp600 ribu, ada Pantura, ada jalur Pantai Selatan, ada jalur Utara," ucapnya.
"Mau cepat ya tol. Dan ERP should be like that, tapi bukan berarti kalau saya nggak masuk jalur ERP saya nggak bisa datang ke sini," sambungnya.
(jon)
Lihat Juga :
