DPRD Kota Bogor Kawal Musrenbang Kecamatan, Targetkan RPJMD Selesai di 2024
Selasa, 31 Januari 2023 - 18:35 WIB
loading...
DPRD Kota Bogor mengawal berlangsungnya Musrenbang tingkat kecamatan. Tujuannya memastikan RPJMD Kota Bogor 2019-2024 terpenuhi. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
BOGOR - DPRD Kota Bogor mengawal berlangsungnya Musrenbang tingkat kecamatan. Tujuannya memastikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Bogor 2019-2024 terpenuhi,
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto yang menghadiri langsung Musrenbang di Kecamatan Bogor Utara, Senin (16/1/2023). Dia menyampaikan pentingnya pembangunan wilayah yang ditunjang dengan kualitas sumber daya mansia (SDM) dan perekonomian warga.
"Mayoritas usulan musrenbang didominasi oleh pengajuan infrastruktur fisik. Ini penting dan dibutuhkan warga. Namun jangan lupa, pembangunan SDM, menumbuhkan ekonomi, menumbuhkan UMKM juga penting dan harus kita alokasikan” ujar pria yang akrab disapa Kang Atang tersebut. Baca juga: Resmikan Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor, Bima Arya: Ini Rumah Anda Semua
Pengembangan SDM, menurut Atang, diperlukan program penguatan sektor pendidikan maupun pengembangan kapasitas di wilayah. "Pendidikan, sarana pendidikan, pelatihan, pengembangan kapasitas diri melalui program informal wilayah dibutuhkan untuk akselerasi SDM di masa depan,” imbuhnya.
Selain pengembangan kualitas SDM , infrastruktur, dan ekonomi, Atang juga menyampaikan usulan peningkatan insentif untuk petugas ujung tombak di wilayah. Misalnya petugas RT, RW, LPM, kader Posyandu, Posbindu dan sebagainya.
“Kita sangat terbantu kinerja ujung tombak kita di wilayah. Membantu keberhasilan program Pemerintah. RT, RW, LPM, kader Posyandu, Posbindu dan lain. Tapi sudah hampir 6 tahun ini mereka belum naik insentifnya. Jadi di RAPBD 2024 sebagai tahun terakhir perencanaan dari Pak Wali dan DPRD periode ini, kita perlu berikan apresiasi untuk beliau-beliau,” tegasnya.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin yang menghadiri Musrenbang Kecamatan Bogor Timur menyoroti masih minimnya fasilitas pendidikan tingkat SMP dan SMA di wilayah tersebut. JM, sapaan akrabnya, mencatat hanya ada satu SMP Negeri di wilayah Bogor Timur, yakni SMP 18.
“Kami berharap bahwa 2023 atau 2024, sudah bisa menambah jumlah unit sekolah negeri baru. Karena, kemarin DED sudah selesai, kajian sekolah negeri untuk semua kecamatan se-Kota Bogor iedalnya juga sudah dilakukan oleh Bappeda, jadi sudah harus bisa direalisasikan sebelum pak wali selesai jabatan,” ujarnya.
Sedangkan untuk SMA, JM menjamin Pemprov Jawa Barat siap mendanai pembangunan sekolah negeri baru di Kota Bogor. “Tinggal pertanyaannya adalah kita mau atau tidak,” jelasnya. Baca juga: Demi Pemerataan Investasi, Menaker Minta Pemda Ikut Dongkrak Kualitas SDM
Sementara Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata menghadiri Musrenbang Kecamatan Bogor Selatan, Rabu (25/1/2023). Menurutnya, perlu segera dibangun SMP dan SMA Negeri di Bogor Selatan untuk memenuhi kebutuhan warga terhadap fasilitas pendidikan.
Saat ini baru ada SMAN 4 yang hanya mengakomidir warga di Kelurahan Empang, Bondongan, Ranggamekar dan sekitarnya. Pembangunan sekolah harus segera direalisasikan agar tidak terjadi peningkatan angka putus sekolah SMA karena tidak mampu membayar biaya di sekolah swasta.
“Saya mencatat, tahun lalu ada 163 anak yang putus sekolah. Yang terbanyak di Kelurahan Rancamaya ada 68 anak, Bojongkertakerta 39 anak, dan Genteng 22 anak,” jelas Dadang dihadapan Wali Kota Bima Arya.
Selain bidang pendidikan, pembangunan infrastuktur juga masih banyak yang belum terealisasi. Seperti pembangunan TPT dan perbaikan wilayah yang terkena longsor di Bogor Selatan.
Menurut catatan DPRD ada lebih dari 57 titik di wilayah longsor dan 8 titik banjir. Dalam kesempatan itu, Dadang juga mengusulkan agar ke depan bisa dibangun RSUD di Bogor Selatan untuk memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan.
Terkait masalah bantuan untuk tiap kelurahan Rp250 juta, diharapkan tahun depan bisa direalisasikan. Termasuk peningkatan honor bagi RT, RW, kader posyandu dan guru ngaji.
Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto yang menghadiri langsung Musrenbang di Kecamatan Bogor Utara, Senin (16/1/2023). Dia menyampaikan pentingnya pembangunan wilayah yang ditunjang dengan kualitas sumber daya mansia (SDM) dan perekonomian warga.
"Mayoritas usulan musrenbang didominasi oleh pengajuan infrastruktur fisik. Ini penting dan dibutuhkan warga. Namun jangan lupa, pembangunan SDM, menumbuhkan ekonomi, menumbuhkan UMKM juga penting dan harus kita alokasikan” ujar pria yang akrab disapa Kang Atang tersebut. Baca juga: Resmikan Perpustakaan dan Galeri Kota Bogor, Bima Arya: Ini Rumah Anda Semua
Pengembangan SDM, menurut Atang, diperlukan program penguatan sektor pendidikan maupun pengembangan kapasitas di wilayah. "Pendidikan, sarana pendidikan, pelatihan, pengembangan kapasitas diri melalui program informal wilayah dibutuhkan untuk akselerasi SDM di masa depan,” imbuhnya.
Selain pengembangan kualitas SDM , infrastruktur, dan ekonomi, Atang juga menyampaikan usulan peningkatan insentif untuk petugas ujung tombak di wilayah. Misalnya petugas RT, RW, LPM, kader Posyandu, Posbindu dan sebagainya.
“Kita sangat terbantu kinerja ujung tombak kita di wilayah. Membantu keberhasilan program Pemerintah. RT, RW, LPM, kader Posyandu, Posbindu dan lain. Tapi sudah hampir 6 tahun ini mereka belum naik insentifnya. Jadi di RAPBD 2024 sebagai tahun terakhir perencanaan dari Pak Wali dan DPRD periode ini, kita perlu berikan apresiasi untuk beliau-beliau,” tegasnya.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jenal Mutaqin yang menghadiri Musrenbang Kecamatan Bogor Timur menyoroti masih minimnya fasilitas pendidikan tingkat SMP dan SMA di wilayah tersebut. JM, sapaan akrabnya, mencatat hanya ada satu SMP Negeri di wilayah Bogor Timur, yakni SMP 18.
“Kami berharap bahwa 2023 atau 2024, sudah bisa menambah jumlah unit sekolah negeri baru. Karena, kemarin DED sudah selesai, kajian sekolah negeri untuk semua kecamatan se-Kota Bogor iedalnya juga sudah dilakukan oleh Bappeda, jadi sudah harus bisa direalisasikan sebelum pak wali selesai jabatan,” ujarnya.
Sedangkan untuk SMA, JM menjamin Pemprov Jawa Barat siap mendanai pembangunan sekolah negeri baru di Kota Bogor. “Tinggal pertanyaannya adalah kita mau atau tidak,” jelasnya. Baca juga: Demi Pemerataan Investasi, Menaker Minta Pemda Ikut Dongkrak Kualitas SDM
Sementara Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Dadang Iskandar Danubrata menghadiri Musrenbang Kecamatan Bogor Selatan, Rabu (25/1/2023). Menurutnya, perlu segera dibangun SMP dan SMA Negeri di Bogor Selatan untuk memenuhi kebutuhan warga terhadap fasilitas pendidikan.
Saat ini baru ada SMAN 4 yang hanya mengakomidir warga di Kelurahan Empang, Bondongan, Ranggamekar dan sekitarnya. Pembangunan sekolah harus segera direalisasikan agar tidak terjadi peningkatan angka putus sekolah SMA karena tidak mampu membayar biaya di sekolah swasta.
“Saya mencatat, tahun lalu ada 163 anak yang putus sekolah. Yang terbanyak di Kelurahan Rancamaya ada 68 anak, Bojongkertakerta 39 anak, dan Genteng 22 anak,” jelas Dadang dihadapan Wali Kota Bima Arya.
Selain bidang pendidikan, pembangunan infrastuktur juga masih banyak yang belum terealisasi. Seperti pembangunan TPT dan perbaikan wilayah yang terkena longsor di Bogor Selatan.
Menurut catatan DPRD ada lebih dari 57 titik di wilayah longsor dan 8 titik banjir. Dalam kesempatan itu, Dadang juga mengusulkan agar ke depan bisa dibangun RSUD di Bogor Selatan untuk memenuhi pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan.
Terkait masalah bantuan untuk tiap kelurahan Rp250 juta, diharapkan tahun depan bisa direalisasikan. Termasuk peningkatan honor bagi RT, RW, kader posyandu dan guru ngaji.
(poe)
Lihat Juga :
