Bupati Gresik Perintahkan Kades Salurkan BLT Dana Desa
loading...
Bupati Gresik Sambari Halim Radianto dan Wakil Bupati Moh Qosim mengumpulkan camat, meminta para kepala desa menyalurkan BLT DD. Foto/SINDOnews/ashadi ik
A
A
A
GRESIK - Pemkab Gresik benar-benar memaksimalkan jaring pengaman sosial (JPS) saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Semua potensi program JPS disegerakan cair.
Setelah menyiapkan dana Rp210 miliar, giliran bantuan langsung tunai (BLT) melalui dana desa (DD) didesak cair minggu ini.
Permintaan itu disampaikan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto kepada para camat saat apel pasukan di Kantor Bupati, Selasa (28/4/2020).
Bupati meminta para camat agar menginstruksikan para kepala desa mencairkan BLT DD kepada warga terdampak covid-19. "Minggu ini wajib dikeluarkan. Tidak usah menunggu aturan Perbup," ujarnya.
Sambari meminta kades segera mengeksekusi langsung. Setiap warga terdampak mendapatkan Rp600 ribu dari DD. Namun, harus mampu dipertanggungjawabkan. "Tapi harus dipertanggungjawabkan dengan baik," imbuhnya.
Wakil Bupati Gresik Moh Qosim menambahkan, sejak PSBB diberlakukan, maka dampak sosial harus segera ditangani. "Camat harus memerintah desa untuk Musdes," ungkapnya.
Dijelaskan, Musdes harus dilakukan sebab menjadi kunci legalitas pencairan BLT. Selain itu, mempercepat pendataan diluar PKH dan BPNT.
Sementara itu, Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo menyatakan, PSBB resmi diberlakukan hari ini, Selasa (28/4/2020). Nah, selama tiga hari kedepan PSBB ini lebih mengedepankan himbauan. "Sejak 1 Mei hingga seterusnya akan dilakukan teguran dan tindakan," ungkap mantan Kapolres Jember itu.
Setelah menyiapkan dana Rp210 miliar, giliran bantuan langsung tunai (BLT) melalui dana desa (DD) didesak cair minggu ini.
Permintaan itu disampaikan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto kepada para camat saat apel pasukan di Kantor Bupati, Selasa (28/4/2020).
Bupati meminta para camat agar menginstruksikan para kepala desa mencairkan BLT DD kepada warga terdampak covid-19. "Minggu ini wajib dikeluarkan. Tidak usah menunggu aturan Perbup," ujarnya.
Sambari meminta kades segera mengeksekusi langsung. Setiap warga terdampak mendapatkan Rp600 ribu dari DD. Namun, harus mampu dipertanggungjawabkan. "Tapi harus dipertanggungjawabkan dengan baik," imbuhnya.
Wakil Bupati Gresik Moh Qosim menambahkan, sejak PSBB diberlakukan, maka dampak sosial harus segera ditangani. "Camat harus memerintah desa untuk Musdes," ungkapnya.
Dijelaskan, Musdes harus dilakukan sebab menjadi kunci legalitas pencairan BLT. Selain itu, mempercepat pendataan diluar PKH dan BPNT.
Sementara itu, Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo menyatakan, PSBB resmi diberlakukan hari ini, Selasa (28/4/2020). Nah, selama tiga hari kedepan PSBB ini lebih mengedepankan himbauan. "Sejak 1 Mei hingga seterusnya akan dilakukan teguran dan tindakan," ungkap mantan Kapolres Jember itu.
(msd)
Lihat Juga :
