Dewan Makassar Respons Positif Usulan Penghapusan Debat Publik di Pilwalkot
Rabu, 08 Juli 2020 - 15:40 WIB
Seorang pemilih menyalurkan hak pilihnya. Usulan penghapusan debat publik di pilwalkot disambut baik dewan Makassar. Foto: SINDOnews/Ilustrasi
MAKASSAR - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Kasrudi memberikan respons positif mengenai usulan penghapusan debat publik kandidat pemilihan wali kota (pilwalkot) Makassar .
Menurut Kasrudi, penghapusan debat publik bagus dari sisi kompetensi dan anggaran. Penghapusan tahapan itu menurut dia, jadi tantangan baru bagi kandidat, karena dengan demikian mereka harus lebih pandai menyosialisasikan langsung dirinya ke masyarakat.
Kasrudi bilang, lebih sering kandidat turun ke masyarakat sosialisasi, maka lebih dekat pula mereka kepada calon pemilih.
"Mereka ini justru bisa aktif menyampaikan programnya kepada masyarakat (tanpa debat publik)," kata Kasrudi singkat.
Menurut Kasrudi, jika melihat pada masa awal-awal pilkada serentak, debat publik memang tidak ada. Baru kemudian untuk mempertajam program kandidat, tahapan ini dihadirkan.
Kasrudi mengaku paham kenapa Pemkot Makassar mengusulkan penghapusan debat publik. Selain efisiensi anggaran, penghapusan debat publik dianggap selaras dengan kondisi saat ini yang melarang orang berkumpul karena ancaman penyebaran COVID-19 .
"Yah kalaupun tidak dilakukan saya rasa tidak masalah, yang penting dari KPU sendiri punya program untuk menyosialisasikan program kandidat," katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Makassar lainnya, Ari Ashari Ilham menuturkan hal serupa. Dia menganggap, tidak adanya debat publik justru menjadi tugas baru bagi masing-masing kandidat.
Menurut Kasrudi, penghapusan debat publik bagus dari sisi kompetensi dan anggaran. Penghapusan tahapan itu menurut dia, jadi tantangan baru bagi kandidat, karena dengan demikian mereka harus lebih pandai menyosialisasikan langsung dirinya ke masyarakat.
Kasrudi bilang, lebih sering kandidat turun ke masyarakat sosialisasi, maka lebih dekat pula mereka kepada calon pemilih.
"Mereka ini justru bisa aktif menyampaikan programnya kepada masyarakat (tanpa debat publik)," kata Kasrudi singkat.
Menurut Kasrudi, jika melihat pada masa awal-awal pilkada serentak, debat publik memang tidak ada. Baru kemudian untuk mempertajam program kandidat, tahapan ini dihadirkan.
Kasrudi mengaku paham kenapa Pemkot Makassar mengusulkan penghapusan debat publik. Selain efisiensi anggaran, penghapusan debat publik dianggap selaras dengan kondisi saat ini yang melarang orang berkumpul karena ancaman penyebaran COVID-19 .
"Yah kalaupun tidak dilakukan saya rasa tidak masalah, yang penting dari KPU sendiri punya program untuk menyosialisasikan program kandidat," katanya.
Sementara itu, anggota DPRD Makassar lainnya, Ari Ashari Ilham menuturkan hal serupa. Dia menganggap, tidak adanya debat publik justru menjadi tugas baru bagi masing-masing kandidat.
tulis komentar anda