Mendagri Beri Arahan Rapat Persiapan Pilkada Serentak di Sulsel
Rabu, 08 Juli 2020 - 11:33 WIB
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Foto/Istimewa
MAKASSAR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian, memberikan arahan dalam Rapat Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Kota Makassar, Sulsel pada Rabu (8/7/2020). Menteri Tito mengatakan kehadirannya dalam rangka tugas pokoknya yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah.
“Kita punya agenda besar, yaitu Pilkada dan ini amanat Undang-undang,” kata Menteri Tito.
Ia menjelaskan Pilkada Serentak itu sedianya dilaksanakan bulan September tahun 2020. Dari tahun 2019 sudah dilaksanakan tahapan awal, total 15 tahap hingga selesai. Awalnya di mulai tahun 2019, dilakukan perencanaan telah sampai lima tahapan, di bulan Maret Indonesia mengalami pandemi COVID-19.
“KPU kemudian menghentikan tahap ke lima. Tahap kelima ini sudah mulai terjadi kontak sosial, kontak fisik dan pelantikan ad-hock,” terang Tito.
Selain itu, Tito menjabarkan beberapa pelaksanaan pemilihan di berbagai dunia. Korea Selatan misalnya. Walaupun sebagai negara kedua terkena pandemi COVID-19 setelah China, Negara ini mampu melaksanakan tahapan secara on schedule walaupun pada masa puncak pandemi mereka di bulan April. Protokol kesehatan negara ini yang akan diadopsi.
“Banyak negara yang melakukan on schedule, ada negara yang menunda bulan. Hanya ada dua negara yang melakukan penundaan yaitu Paraguay dan Inggris,” ungkapnya.
Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah, dalam laporannya menyampaikan telah hadir 12 kepala daerah, kecuali Kepulauan Selayar sebab terganggu persoalan cuaca dan penerbangan belum beroperasi.
“Soal anggaran sudah tidak ada masalah. Pemprov Sulsel juga membackup KPU termasuk menyediakan APD dan rapid test,” kata Gubernur Nurdin.
“Kita punya agenda besar, yaitu Pilkada dan ini amanat Undang-undang,” kata Menteri Tito.
Ia menjelaskan Pilkada Serentak itu sedianya dilaksanakan bulan September tahun 2020. Dari tahun 2019 sudah dilaksanakan tahapan awal, total 15 tahap hingga selesai. Awalnya di mulai tahun 2019, dilakukan perencanaan telah sampai lima tahapan, di bulan Maret Indonesia mengalami pandemi COVID-19.
“KPU kemudian menghentikan tahap ke lima. Tahap kelima ini sudah mulai terjadi kontak sosial, kontak fisik dan pelantikan ad-hock,” terang Tito.
Selain itu, Tito menjabarkan beberapa pelaksanaan pemilihan di berbagai dunia. Korea Selatan misalnya. Walaupun sebagai negara kedua terkena pandemi COVID-19 setelah China, Negara ini mampu melaksanakan tahapan secara on schedule walaupun pada masa puncak pandemi mereka di bulan April. Protokol kesehatan negara ini yang akan diadopsi.
“Banyak negara yang melakukan on schedule, ada negara yang menunda bulan. Hanya ada dua negara yang melakukan penundaan yaitu Paraguay dan Inggris,” ungkapnya.
Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah, dalam laporannya menyampaikan telah hadir 12 kepala daerah, kecuali Kepulauan Selayar sebab terganggu persoalan cuaca dan penerbangan belum beroperasi.
“Soal anggaran sudah tidak ada masalah. Pemprov Sulsel juga membackup KPU termasuk menyediakan APD dan rapid test,” kata Gubernur Nurdin.
tulis komentar anda