Provinsi Baru, Masyarakat Papua Lebih Sejahtera dan Damai
Rabu, 02 November 2022 - 17:33 WIB
“Karena itu RUU Masyarakat Hukum Adat perlu segera disahkan, dikarenakan belum adanya regulasi payung hukum yang kuat, karena selama ini meski orang Papua sebagai pemiliki tanah, namun pengelolaan diserahkan kepada pengusaha asing," ujar Toni, Rabu (2/11/2022).
"Sehingga Perlu adanya regulasi yang pasti terkait kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam bagi rakyat papua yang ikut diatur dalam lembaga atau hukum adat yang sejalan dengan regulasi payung besarnya. Perlu adanya kepastian hukum untuk mendiskusikan lebih lanjut dan perlu adanya penguatan lembaga-lembaga adat agar kesejahteraan rakyat asli papua bisa lebih diperhatikan," tambah cendekiawan Papua tersebut.
Sedangkan analisis politik, Dr. Bonny Hargens menyatakan bahwa Istilah New Papua merujuk pada Papua hari ini dan masa depan, yang membedakan dengan Papua lama, dimana persepsi semua orang hanya mengacu kepada keterbelakangan, kemiskinan, konflik dan saparatisme.
Penciptaan daerah otonomi baru dan seluruh komponen skema pembangunan pemerintahan presiden Jokowi di Papua, dengan sendirinya mengubah stigma dan paradigma kita tentang Papua baru yang mengacu kepada identitas komunal, yang tidak didefinisikan oleh teritori wilayah atau ras saja, tetapi kesamaan cita-cita kesejahteraan bersama.
Kondisi Papua baru ini ialah kondisi ideal yang terus kita perjuangkan, agar masyarakat Papua dapat memahami jati dirinya, merdeka dari kemiskinan, keterbelakangan dan merdeka dari segala bentuk kebuntuan, hingga Papua mampu melihat dirinya sebagai bagian utuh dari negara kesatuan republik Indonesia.
“Pemekaran merupakan skenario percepatan pembangunan infrastruktural dan pembangunan manusia sekaligus. Penciptaan daerah-daerah otonom baru, dalam paradigma pembangunan universal, diterima sebagai jalan alternatif dalam mengakhiri kebuntuan pembangunan, terutama di daerah terpencil dan rawan konflik," kata Bony.
Pemekaran lanjut Bony merupakan peluang potensial bagi masyarakat Papua dalam memajukan diri dalam semua gatra kehidupan. Penciptaan DOB seringkali dikritik melahirkan raja-raja kecil baru yang senafas dengan perluasan korupsi di tingkat daerah. Hal itu sering terjadi di semua negara dengan budaya politik parokial.
"Sehingga Perlu adanya regulasi yang pasti terkait kepemilikan dan pengelolaan sumber daya alam bagi rakyat papua yang ikut diatur dalam lembaga atau hukum adat yang sejalan dengan regulasi payung besarnya. Perlu adanya kepastian hukum untuk mendiskusikan lebih lanjut dan perlu adanya penguatan lembaga-lembaga adat agar kesejahteraan rakyat asli papua bisa lebih diperhatikan," tambah cendekiawan Papua tersebut.
Sedangkan analisis politik, Dr. Bonny Hargens menyatakan bahwa Istilah New Papua merujuk pada Papua hari ini dan masa depan, yang membedakan dengan Papua lama, dimana persepsi semua orang hanya mengacu kepada keterbelakangan, kemiskinan, konflik dan saparatisme.
Penciptaan daerah otonomi baru dan seluruh komponen skema pembangunan pemerintahan presiden Jokowi di Papua, dengan sendirinya mengubah stigma dan paradigma kita tentang Papua baru yang mengacu kepada identitas komunal, yang tidak didefinisikan oleh teritori wilayah atau ras saja, tetapi kesamaan cita-cita kesejahteraan bersama.
Kondisi Papua baru ini ialah kondisi ideal yang terus kita perjuangkan, agar masyarakat Papua dapat memahami jati dirinya, merdeka dari kemiskinan, keterbelakangan dan merdeka dari segala bentuk kebuntuan, hingga Papua mampu melihat dirinya sebagai bagian utuh dari negara kesatuan republik Indonesia.
“Pemekaran merupakan skenario percepatan pembangunan infrastruktural dan pembangunan manusia sekaligus. Penciptaan daerah-daerah otonom baru, dalam paradigma pembangunan universal, diterima sebagai jalan alternatif dalam mengakhiri kebuntuan pembangunan, terutama di daerah terpencil dan rawan konflik," kata Bony.
Pemekaran lanjut Bony merupakan peluang potensial bagi masyarakat Papua dalam memajukan diri dalam semua gatra kehidupan. Penciptaan DOB seringkali dikritik melahirkan raja-raja kecil baru yang senafas dengan perluasan korupsi di tingkat daerah. Hal itu sering terjadi di semua negara dengan budaya politik parokial.
Lihat Juga :