Dampingi Mendagri, Dirjen Bina Adwil Lakukan Kunjungan Kerja Spesifik Pelayanan Publik di Sumedang
Senin, 24 Oktober 2022 - 10:43 WIB
Kunjungan Kerja Spesifik Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian yang didampingi Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, disambut oleh Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir. (Ist)
SUMEDANG - Pembentukan Mal Pelayanan Publik untuk mengintegrasikan pelayanan yang diberikan kementerian, lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD serta swasta pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan keamanan dan kenyamanan publik telah digariskan oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu dituangkan melalui diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 89 Tajun 2021 tentang Mal Pelayanan Publik.
Mal pelayanan publik atau disingkat MPP sendiri dibentuk oleh Pemerintah Daerah setempat yang terdiri dari pelayanan langsung, pelayanan mandiri, pelayanan bergerak dan pelayanan elektronik. Kabupaten Sumedang menjadi salah satu diantara 74 daerah lainnya yang MPPnya telah diresmikan dan beroperasi diseluruh Indonesia.
Sejalan dengan itu, Kunjungan Kerja Spesifik Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian yang didampingi Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, disambut oleh Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, beserta segenap jajaran di Induk Pusat Pemerintahan Sumedang.
"Sejalan dengan arahan Bapak Mendagri, bahwa sesuai tugas fungsi Direktorat Jenderal Bina Adminiatrasi Kewilayahan akan terus memberikan asistensi dan fasilitasi untuk membentuk MPP terlebih telah 114 Pemerintah Daerah yang tercatat memiliki komitmen untuk membentuk MPP termasuk 74 yang sudah diresmikan", ungkap Safrizal.
MPP sendiri dijalankan dengan empat strategi utama yaitu inventarusasi data berdasarkan kewilayahan, pembentukan struktur kelembagaan MPP, Pemenuhan Standar Kompetensi dan pemberian tunjangan khusus/insentif pada penyelenggara PTSP.
"Setidaknya ada tiga peran penting dan strategis dari keberadaan MPP yaitu menjadi entry point investasi daerah, sebagai katalisator peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menjadi ujung tombak penerapan zona bebas korupsi dan percepatan kinerja pemda," tegas Safrizal.
Mal pelayanan publik atau disingkat MPP sendiri dibentuk oleh Pemerintah Daerah setempat yang terdiri dari pelayanan langsung, pelayanan mandiri, pelayanan bergerak dan pelayanan elektronik. Kabupaten Sumedang menjadi salah satu diantara 74 daerah lainnya yang MPPnya telah diresmikan dan beroperasi diseluruh Indonesia.
Sejalan dengan itu, Kunjungan Kerja Spesifik Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian yang didampingi Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, disambut oleh Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, beserta segenap jajaran di Induk Pusat Pemerintahan Sumedang.
"Sejalan dengan arahan Bapak Mendagri, bahwa sesuai tugas fungsi Direktorat Jenderal Bina Adminiatrasi Kewilayahan akan terus memberikan asistensi dan fasilitasi untuk membentuk MPP terlebih telah 114 Pemerintah Daerah yang tercatat memiliki komitmen untuk membentuk MPP termasuk 74 yang sudah diresmikan", ungkap Safrizal.
MPP sendiri dijalankan dengan empat strategi utama yaitu inventarusasi data berdasarkan kewilayahan, pembentukan struktur kelembagaan MPP, Pemenuhan Standar Kompetensi dan pemberian tunjangan khusus/insentif pada penyelenggara PTSP.
"Setidaknya ada tiga peran penting dan strategis dari keberadaan MPP yaitu menjadi entry point investasi daerah, sebagai katalisator peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menjadi ujung tombak penerapan zona bebas korupsi dan percepatan kinerja pemda," tegas Safrizal.
Lihat Juga :