Kasus Dugaan Mafia Tanah di Ungaran Timur Jadi Perhatian Wamen ATR/BPN
Selasa, 18 Oktober 2022 - 16:35 WIB
Ahli waris Asmo Pawiro meminta bantuan Kementerian ATR/BPN untuk membongkar dugaan penyerobotan tanah di Sidomulyo, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Foto/Ist
SEMARANG - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni mendorong jajarannya untuk memperbaiki serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurutnya, hal ini penting untuk dilakukan di kantor-kantor pertanahan di seluruh Indonesia untuk membuktikan bahwa pegawai Kementerian ATR/BPN adalah pelayan masyarakat yang baik serta profesional. Sehingga terhindar dari segala bentuk praktik mafia tanah.
Hal ini terkait masih ditemukannya kasus dugaan mafia tanah. Kasus terbaru yakni dugaan praktik mafia tanah di Sidomulyo, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang diduga melibatkan oknum BPN.
Menurutnya perbaikan pelayanan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN telah menghasilkan kepercayaan publik. Sehingga ini harus terus digencarkan.
"Publik percaya di bawah kepemimpinan Pak Menteri Hadi Tjahjanto bisa memperbaiki layanan dan memberantas mafia tanah. Modal kita adalah kepercayaan publik," ujar Raja Juli dalam pernyataan tertulisnya, Senin (17/10/2022).
Wamen ATR/Waka BPN menyampaikan bahwa program prioritas yang harus dilaksanakan oleh jajaran Kantor Pertanahan yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Diharapkan dengan banyak bidang tanah yang telah tersertifikat bisa memperkecil konflik masalah pertanahan.
"Mohon bekerja lebih tekun dan giat. Sekali lagi, PTSL ini merupakan program yang revolusioner dalam konteks memberikan hak serta kepastian terhadap tanah rakyat," lanjutnya.
Menurutnya, hal ini penting untuk dilakukan di kantor-kantor pertanahan di seluruh Indonesia untuk membuktikan bahwa pegawai Kementerian ATR/BPN adalah pelayan masyarakat yang baik serta profesional. Sehingga terhindar dari segala bentuk praktik mafia tanah.
Baca Juga
Hal ini terkait masih ditemukannya kasus dugaan mafia tanah. Kasus terbaru yakni dugaan praktik mafia tanah di Sidomulyo, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah yang diduga melibatkan oknum BPN.
Menurutnya perbaikan pelayanan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN telah menghasilkan kepercayaan publik. Sehingga ini harus terus digencarkan.
"Publik percaya di bawah kepemimpinan Pak Menteri Hadi Tjahjanto bisa memperbaiki layanan dan memberantas mafia tanah. Modal kita adalah kepercayaan publik," ujar Raja Juli dalam pernyataan tertulisnya, Senin (17/10/2022).
Wamen ATR/Waka BPN menyampaikan bahwa program prioritas yang harus dilaksanakan oleh jajaran Kantor Pertanahan yakni Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Diharapkan dengan banyak bidang tanah yang telah tersertifikat bisa memperkecil konflik masalah pertanahan.
"Mohon bekerja lebih tekun dan giat. Sekali lagi, PTSL ini merupakan program yang revolusioner dalam konteks memberikan hak serta kepastian terhadap tanah rakyat," lanjutnya.
tulis komentar anda